Document - Indonesia: New military operations, old patterns of human rights abuses in Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam, NAD)

DAFTAR ISI

BAGIAN I – Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di NAD…………..……1


  1. Pendahuluan …………………………………………………………… 1

  2. Latar Belakang Politik…………………………………………………… 4

  3. Pola pelanggaran HAM yang sudah terbentuk dengan baik……………… 6

3.1 Milisia dan pertahanan sipil ………………………………………... 8

3.2 Pengungsian internal……………………………………………..... 12

3.3 Memisahkan GAM dari penduduk……………………………… 13

3.4 Pembatasan akses bagi para pelaku kemanusiaan dan hak asasi manusia 15

4. Hukuman mati di luar jalur hukum pada masa darurat militer ……….…. 17

4.1 Kasus-kasus hukuman mati di luar jalur hukum………………… 19

5. Penahanan secara sewenang-wenang dan pengadilan yang tidak adil di bawah

keadaan darurat militer …………………………………………………… 20

  1. Kasus para juru runding GAM…………………………………………. 23

6. Mungkin mereka tahanan hati nurani………….………………………… 30

6.1 Para pekerja kemanusiaan……………………………………………… 31

6.2 Mahasiswa dan aktifis perempuan……………………………………… 32

6.3 Pegiat lingkungan……………………………………………………… 33

7. Penyiksaan dan perlakuan buruk di bawah masa darurat militer………… 34

7.1 Penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap para tahanan politik ……… 35

7.2 Contoh-contoh kasus penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan

politik………………………………………………………………… 36

7.3 Penyiksaan dan perlakuan buruk di tempat-tempat umum……………… 38

7.4 Contoh-contoh kasus penyiksaan dan perlakuan buruk di tempat-tempat

umum …………………………………………………………………… 38

7.5 Kewajiban Indonesia menurut Konvensi melawan Penganiayaan…… 39

8. Kekerasan terhadap perempuan……………………………………..…… 40

8.1 Penahanan sewenang-wenang terhadap wanita………………………… 40

8.2 Pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya…………………………… 41

8.3 Contoh-contoh kasus kekerasan terhadap wanita…………………… 41

8.4 Kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional untuk melindungi wanita dari pelanggaran HAM………………………….…………… 43

9. Pola impunity yang sudah terbentuk kuat………………………………… 45

10. Pelanggaran HAM yang dilakukan GAM……………….………………. 48

11. Peranan komunitas internasional………………………..……………… 50



BAGIAN II – Pengungsi Aceh di Malaysia…………………………….. 52


12. Pelarian serta nasib pengungsi Aceh di Malaysia………………………. 52

12.1 Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan orang Aceh di Malaysia. 54

12.2 Pemulangan para pengungsi Aceh………………………………..… 57

13. Kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi……………………………. 60

13.1 Rekomendasi kepada Presiden Indonesia………………………..…. 61

13.2 Rekomendasi kepada GAM……………………………………….... 64

13.3 Rekomendasi kepada pemerintah Malaysia……………………….... 65

13.4 Rekomendasi kepada para pemerintahan kedua dan Perserikatan

Bangsa-bangsa…………………………………………………………...….. 66





INDONESIA

Operasi-operasi militer baru, pola lama pelanggaran HAM di Aceh

(Nanggroe Aceh Darussalam, NAD)



BAGIAN I – Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di NAD


  1. Pendahuluan

Pada bulan Mei 2003 keadaan darurat militer dideklarasikan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),1Indonesia. Dalam keadaan darurat ini pemerintahan sipil ditangguhkan dan operasi besar-besaran untuk menumpas pemberontakan dilangsungkan guna melawan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tahun itu menjadi satu tahun yang paling berdarah dalam konflik 28 tahun di NAD. Pada bulan Mei 2004, status NAD diturunkan dari darurat militer menjadi darurat sipil. Meskipun memang pemerintahan dipulangkan ke tangan pihak berwenang sipil, operasi-operasi militer masih terus dilaksanakan dan pelanggaran HAM masih dilaporkan.

Amnesty International menyadari perlunya pemerintahan menanggapi ancaman yang diajukan kelompok-kelompok bersenjata. Amnesty International tidak berdiri di posisi manapun mengenai status politik NAD, dan tidak juga mendukung atau menentang tuntutan untuk kemerdekaan. Keprihatinan organisasi ini benar-benar hanya terbatas pada situasi hak asasi manusia di daerah itu. Dengan kaitan inilah penelitian diadakan baik mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan GAM maupun oleh pasukan keamanan Indonesia.

Akan tetapi pemantauan atas situasi hak asasi manusia di NAD pada saat dilangsungkannya kampanye militer yang paling belakangan ini menjadi sulit oleh pembatasan-pembatasan ketat atas akses masuk ke propinsi tersebut. Pembatasan-pembatasan yang diberlakukan pemerintah itu telah menghalangi Amnesty International dan kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional lainnya dalam melakukan riset di NAD. Walau demikian pengumpulan data dari berbagai sumber yang bisa dipercaya masih bisa dilakukan. Untuk menyusun laporan ini, Amnesty International melakukan wawancara di luar wilayah Indonesia dengan para pegiat HAM dan pengacara Aceh, dengan sekitar 55 orang pengungsi yang melarikan diri dari NAD sejak bulan Mei 2003, dan juga dengan para ahli serta pengamat independen.

Informasi yang terkumpul memberikan bukti berlimpah mengenai adanya pola yang mencemaskan mengenai pelanggaran berat atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya di NAD. Pasukan keamanan Indonesia lah yang memegang tanggung jawab utama atas pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, meskipun GAM juga melakukan pelanggaran HAM berat, terutama dengan melakukan penyanderaan dan menggunakan anak-anak sebagai tentara.

Dalam hukum internasional ada prinsip-prinsip tertentu yang telah ditingkatkan menjadi norma-norma yang tidak bisa diubah lagi, yang artinya mereka tidak bisa lagi dikurangi lagi dalam keadaan macam apapun, termasuk dalam keadaan darurat nasional. Prinsip-prinsip itu mencakup larangan perampasan kehidupan secara sewenang-wenang dan hak untuk terbebas dari penyiksaan. Akan tetapi, pembunuhan secara tidak sah dan penyiksaan masih terdapat dalam pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan selama 15 bulan terakhir ini di NAD.

Pola pelanggaran HAM dewasa ini sudah sangat dikenal penduduk NAD yang yang telah mengalami penderitaan pelanggaran HAM berat pada operasi-operasi penumpasan pemberontakan sebelumnya di propinsi tesebut. Sementara perubahan dramatis dalam dunia perpolitikan Indonesia sudah terjadi sejak tahun 19982dan proses pendemokrasian berlangsung ditandai dengan pemilihan anggota DPR dan presiden baru-baru ini, kelihatannya hanya ada sedikit perubahan dalam cara pasukan keamanan menanggapi baik gerakan-gerakan kemerdekaan sipil maupun bersenjata. Seperti halnya di masa lalu, dalam kasus inipun hanya ada sedikit perhatian dicurahkan terhadap situasi ini baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional.

Pelanggaran HAM yang terjadi selama operasi militer terakhir ini begitu melarutnya sehingga boleh dikatakan hampir tidak ada bagian dalam kehidupan di propinsi itu yang tidak terkena. Seperti halnya kampanye-kampanye militer terdahulu melawan GAM, keamanan penduduk sipil sedikit sekali diperhatikan. Militer Indonesia tidak bisa membedakan antara para petempur (combatant) dan warga sipil (non-combatant). Para pemuda sering kali dicurigai sebagai anggota GAM oleh pasukan keamanan dan yang paling beresiko terkena pelanggaran HAM, seperti pembunuhan tidak sah, penyiksaan, perlakuan buruk dan penahanan secara sewenang-wenang. Para anggota GAM juga ada yang dibunuh secara tidak sah setelah dimasukkan ke tahanan. Wanita dan para gadis menjadi sasaran pemerkosaan serta bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Sidang pemeriksaan pengadilan terhadap orang-orang yang disangka sebagai anggota GAM atau pendukung GAM banyak yang melanggar standar internasional bagi pengadilan yang fair atau adil dan sejumlah mereka yang ditahan mungkin merupakan tahanan hati nurani atau mereka yang ditahan karena keyakinan mereka.

Dalam usaha-usahanya untuk mematahkan dukungan logistik dan moral dari penduduk terhadap GAM, pasukan keamanan juga secara paksa memindahkan warga sipil dari rumah dan desa mereka, melakukan pengraziaan bersenjata serta pemeriksaan dari rumah ke rumah dan menghancurkan rumah-rumah serta harta milik lainnya. Para warga sipil, termasuk anak-anak dipaksa untuk ikut serta dalam operasi-operasi militer dan aktifitas lainnya yang menyokong operasi militer. Pembatasan secara tidak proporsional diberlakukan pada kebebasan berekspresi dan melakukan gerakan. Pemberian bantuan kemanusiaan menjadi sangat terganggu.

Pihak militer telah menjalankan investigasi mengenai sejumlah tuduhan pelanggaran HAM dan sejumlah tentara telah diperiksa di pengadilan militer. Namun, proses-proses ini, yang hanya menangani sedikit saja dari jumlah keseluruhan tuduhan pelanggaran HAM, tidak bersifat independen dan imparsial. Sementara itu, ketika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, melakukan penyelidikan ke lapangan, para pengamat HAM lokal menjadi sasaran penangkapan, penahanan serta bentuk-bentuk lain pelecehan dan intimidasi. Organisasi-organisasi HAM internasional sama sekali tidak diberi akses masuk ke propinsi itu.

Kondisi di NAD telah memaksa ratusan warga Aceh untuk mengungsi ke Malaysia dan juga negara-negara lainnya. Walau pemerintah Malaysia menunjukkan rasa toleransi terbatas atas para warga Aceh ini dan para pengungsi lain di wilayah perbatasannya, secara resmi hal ini tidak memberi mereka pengakuan atau perlindungan legal. Tanpa pengakuan semacam itu, para pengungsi di Malaysia terus mengahdapi resiko ditangkap sebagai “imigran gelap” dan bisa menghadapi tuntutan menurut Undang-undang Imigrasi Malaysia yang bersifat menghukum, ditahan di pusat penahanan keimigrasian yang kondisinya buruk, atau bahkan kedua-duanya.

Bertentangan dengan norma-norma kebiasaan hukum internasional yang melarang dipulangkannya orang-orang ke situasi dimana mereka bisa menghadapi pelanggaran HAM berat, Malaysia telah secara paksa memulangkan para pengungsi Aceh ke Indonesia dalam beberapa kesempatan. Ancaman untuk ditahan dalam waktu lama di kamp-kamp penahanan imigrasi dalam kondisi yang sangat buruk juga telah mendorong sejumlah pengungsi Aceh untuk secara ‘sukarela’ dipulangkan ke Indonesia. Di samping resiko ditahan secara sewenang-wenang dan dipulangkan oleh Malaysia, tidak adanya penerimaan secara resmi terhadap para pencari suaka dan pengungsi Aceh menyebabkan mereka dilarang bekerja atau tidak bisa mendapatkan akses pada pelayanan-pelayanan mendasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan.

Laporan berikut ini dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama memberikan perincian mengenai keadaan HAM di NAD dewasa ini. Bagian kedua dipusatkan pada situasi bagi para pengungsi Aceh di Malaysia. Selain itu ada pula rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintah Indonesia dan Malaysia serta juga untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan pemerintahan-pemerintahan kedua. Jika diterapkan, rekomendasi-rekomendasi tersebut bisa membantu mengurangi penderitaan rakyat Aceh.





  1. Latar Belakang Politik

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan jumlah penduduk sekitar 4,2 juta orang, terletak di ujung utara pulau Sumatra. Untuk mencapai Malaysia hanya cukup menyebrang Selat Malaka sedikit. Konflik yang terjadi dewasa ini di propinsi tersebut berawal dari pertengahan tahun 1970an ketika pada tanggal 4 Desember 1976 Acheh/Sumatra National Liberation Front (ASNLF), yang banyak dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara unilateral mendeklarasikan kemerdekaan. Dukungan bagi kemerdekaan NAD memang sudah berakar panjang dari tradisi menentang dominasi dari luar, termasuk terhadap kekuasaan mantan kolonial Belanda. Pada masa-masa belakangan ini, keuntungan pembangunan ekonomi yang tidak merata, anggapan kurangnya penghormatan pada tradisi-tradisi agama dan budaya serta catatan pelanggaran HAM yang sangat menyeramkan yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia telah menyulut kebencian banyak orang Aceh terhadap pemerintah Indonesia.

Pemberontakan tahun 1976 dengan segera ditebas oleh pasukan keamanan Indonesia. Di antara para tetinggi GAM yang tidak dibunuh atau dipenjarakan, melarikan diri ke luar negeri. Pemerintahan dalam pengasingan yang diproklamasikan sendiri, dengan pimpinan pendiri GAM, Dr Tengku Hasan di Tiro, sejak saat itu didirikan di Swedia.

Tahun 1989, sayap militer GAM muncul kembali di NAD. Setelah adanya serangkaian serangan terhadap instalasi kepolisian dan militer, pasukan bersenjata Indonesia melancarkan operasi-operasi penumpasan pemberontakan yang kemudian ditandai dengan pelanggaran-pelanggaran HAM berat.3Pada saat itu, NAD menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) dimana militer memiliki pengontrolan secara efektif atas propinsi itu. Status DOM akhirnya dicabut pada bulan Agustus 1998, segera setelah mantan Presiden Suharto yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun, dipaksa untuk mengundurkan diri karena menghadapi penentangan besar-besaran dari rakyat atas pemerintahannya yang otoriter dan korup.

Pencabutan DOM hanya memberikan ketenangan sebentar. Pada bulan Januari 1999, operasi pertama dari serangkaian operasi militer baru dilancarkan lagi menyusul adanya serangan pada pasukan keamanan yang dituduh dilakukan GAM. Bertentangan dengan tujuannya, operasi-operasi militer, serta juga pelanggaran HAM dan kesulitan dalam hidup pada umumnya bagi warga sipil membuat meningkatnya dukungan dari warga umum bagi GAM, atau paling tidak pada tujuan yang dideklarasikannya untuk mencapai kemerdekaan. Pameran paling jelas atas dukungan ini terlihat pada bulan November 1999 ketika, menurut sejumlah perkiraan, satu juta orang menghadiri unjuk rasa di ibukota propinsi, Banda Aceh, untuk menuntut referendum bagi status politik NAD. Pada saat yang bersamaan, kekuatan GAM sendiri pun meningkat. Ratusan kepala desa dilaporkan memutuskan untuk berpindah mendukung GAM. Pada pertengahan tahun 2001, GAM mengklaim menguasai hampir 75 persen propinsi tersebut4dan dilaporkan telah mendirikan sistem pemerintahan paralel, termasuk melakukan penarikan pajak serta melakukan pendaftaran kelahiran dan pernikahan.

Meskipun kekuatan terus menjadi definisi atas tanggapan militer dan sejumlah bagian pemimpin sipil terhadap GAM, mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Oktober 1999 – Juli 2001), memulai usaha-usaha untuk mencari jalan keluar politik guna menyelesaikan masalah ini. Di satu sisi, dialog antara kedua pihak yang terlibat dalam konflik ini diperantarai oleh Pusat Dialog Kemanusiaan (Centre for Humanitarian Dialogue) yang bermarkas di Swiss.5Pada saat yang bersamaan, satu undang-undang dirancang dengan tujuan untuk menawarkan rakyat Aceh tingkat otonomi yang lebih besar dalam pemerintahan dan administrasi propinsi itu serta juga pengontrolan lebih besar prenghasilan dari sumber-sumber daya alam. Undang-undang mengenai otonomi khusus ini dipandang para pengamat sebagai dimaksudkan untuk memberikan alternatif atas keinginan untuk merdeka dan oleh karenanya diharap bisa mengurangi dukungan bagi perjuangan bersenjata GAM.6

Undang-undang No.18 mengenai Nanggroe Aceh Darussalam, yang memberikan dasar hukum bagi otonomi khusus di NAD, ditandatangani di bulan Agustus 2001 oleh Presiden Megawati Sukarnoputri yang saat itu baru diangkat. Namun Undang-undang ini dianggap sangat tidak memadai dalam banyak bidang pokok, terutama dalam hubungannya dengan hak asasi manusia dan keadilan.7Undang-undang ini tidak pernah diterapkan secara penuh dan secara efektif kemudian diganti oleh keadaan darurat militer yang diberlakukan di bulan Mei 2003.

Sementara itu, Pusat Dialog Kemanusiaan berhasil membawa kedua pihak ke meja perundingan. Pada tanggal 12 Mei 2002, Memorandum of Understanding mengenai Jeda Kemanussian bagi Aceh ditandatangani. Ini merupakan yang pertama dari serangkaian kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan GAM. Jeda Kemanusiaan selama tiga bulan itu dimaksudkan untuk mengfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan dan mengurangi tingkat kekerasan. Pada awalnya Jeda ini cukup berhasil, namun dalam waktu beberapa bulan tingkat kekerasan meningkat lagi. Walau demikian, perundingan berlangsung dari waktu ke waktu selama dua tahun, yang berpuncak dengan adanya penandatangan Kesepakatan Penghentian Permusuhan (CoHA) di Jenewa, Swiss, pada tanggal 9 Desember 2002.

CoHA yang merupakan kerangka kerja bagi perundingan damai, bukannya hanya merupakan penyelesaian bagi perdamaian, tetapi juga bersifat ambisius, melibatkan para pengamat internasional8, dasar bagi pembentukan zona-zona damai, pelucutan senjata GAM dan penarikan mundur terbatas pasukan Indonesia.

Akan tetapi, dalam beberapa bulan saja CoHA sudah mulai tercerai berai oleh karena kedua pihak saling mempertanyakan interpretasi dari kesepakatan itu; tingkat kekerasan secara umum dan pelanggaran HAM meningkat; dan para anggota tim-tim pemantau internasional diserang oleh kelompok-kelompok vigilante, yang banyak dipercaya sebagai kaki tangan militer Indonesia.

Pada bulan April 2003, militer telah mulai mengerahkan pasukan-pasukan tambahan ke NAD sebagai persiapan bagi kampanye baru melawan GAM dan tengah malam tanggal 18 Mei 2003 keadaan darurat militer diberlakukan selama enam bulan.9Bertentangan dengan DOM, yang memang semata-mata merupakan cara militer menanggapi, pemerintah menggambarkan kampanye baru melawan GAM ini sebagai ‘operasi terintegrasi’ dengan komponen-komponen militer, kemanusiaan, penegak hukum dan pemerintah lokal. Akan tetapi dalam kenyataannya pemusatan kampanye terakhir ini juga ditekankan pada operasi militer, seperti dilaporkan bahwa 48,000 orang pasukan dikerahkan melawan GAM yang menurut pihak berwenang Indonesia memiliki sekitar 5,000 pasukan siap tempur.

Pada bulan November 2003, keadaan darurat militer diperpanjang enam bulan lagi. Bulan Mei 2004, statusnya diturunkan menjadi darurat sipil dan pemerintahan dipulangkan kembali kepada pemerintah sipil propinsi di bawah Gubernur Propinsi.10


  1. Pola pelanggaran HAM yang sudah terbentuk dengan baik

“Tentu boleh saja memikirkan mengenai hak asasi manusia, namun yang lebih penting adalah memikirkan mengenai integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Menteri Pertahanan, Matori Abdul Djalil.11

Dari masa DOM sampai dengan kampanye militer terakhir ini, berbagai operasi militer yang dijalankan untuk memerangi GAM di NAD sama-sama memiliki ciri hampir sama sekali tidak memperdulikan norma-norma dan standar hak asasi manusia. Dalam empat tahun pertama DOM saja, diperkirakan sekitar 2,000 warga sipil, termasuk anak-anak dan orang tua, dibunuh secara tidak sah oleh pasukan keamanan Indonesia. Pada saat status DOM dicabut tahun 1998, beratus-ratus dan mungkin ribuan warga sipil lainnya terbunuh. Beberapa ribu orang secara sewenang-wenang ditangkap selama tahun-tahun itu karena dicurigai mendukung GAM. Banyak dari mereka yang ditahan menjadi sasaran penahanan incommunicado selama waktu yang panjang dan penyiksaan serta perlakuan buruk. Yang lainnya “menghilang” dalam tahanan polisi atau militer.

Pelanggaran HAM, sekalipun pada tingkat yang lebih rendah, masih terus dilaporkan sepanjang masa perundingan damai serta inisiatif politik lainnya. Tahun 1999, kelompok-kelompok HAM lokal memperkirakan bahwa lebih dari 421 orang dibunuh secara tidak sah di NAD. Pada tahun 2001 angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 1,014 dan pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 1,307.12

GAM juga turut melakukan pelanggaran HAM baik selama dan setelah masa DOM. Menurut sumber-sumber resmi Indonesia dan laporan media massa lokal, GAM bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan yang menjadikan para informan, pejabat pemerintah, pegawai negeri dan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan Indonesia sebagai sasaran. GAM juga melakukan penyanderaan dan diduga keras terlibat dalam pembakaran sekolah-sekolah dan bangunan umum lainnya, serta mengintimidasi, melecehkan dan mungkin juga melakukan pembunuhan secara tak sah atas orang-orang non-Aceh atau para transmigran.13

Data yang dikumpulkan Amnesty International mengenai situasi HAM di bawah operasi militer sekarang ini menunjukkan pola pelanggaran berat HAM yang sangat mirip dengan pola dan intensitas pelanggaran HAM yang dilakukan pada puncak-puncak masa DOM. Memang, banyak dari mereka yang diwawancarai oleh Amnesty International menggambarkan keadaan darurat militer baru-baru ini sebagai “DOM ke 2”.

Tujuan yang dinyatakan dari kampanye militer terakhir ini adalah untuk “menghancurkan” GAM serta memulihkan keamanan di NAD. Metode yang dipergunakan untuk mencapai hal ini, sama dengan metode-metode yang dipakai dalam operasi-operasi sebelumnya, sering kali bertentangan dengan hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia yang melarang dikuranginya hak-hak mendasar tertentu, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk tidak dijadikan sasaran penyiksaan serta perlakuan buruk. Metode-metode semacam itu termasuk pembunuhan secara tidak sah, “penghilangan”, penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakukan lainnya yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat. GAM melakukan pembalasan dengan melakukan penyanderaan, pembunuhan tidak sah serta pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Strategi kerjasama sipil-militer juga dipakai dimana warga sipil didaftarkan untuk memberikan dukungan pada operasi-operasi militer. Langkah-langkah juga diterapkan dengan akibat bisa mengontrol penduduk, membatasi akses ke propinsi itu serta mencegah pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai situasi HAM.

Strategi-strategi ini menyebabkan kehidupan yang sulit bagi penduduk, termasuk adanya pengungsian internal, gangguan pada aktifitas perekonomian, tidak bisa masuknya bantuan kemanusiaan, serta pembatasan yang tidak proporsional atas gerakan dan kebebasan berekspresi.



Di bawah keadaan darurat sipil, yang sudah diberlakukan sejak Mei 2004, operasi-operasi militer masih berlangsung seperti sebelumnya dan korban sipil masih dilaporkan. Memang pembunuhan tak sah kelihatannya sudah dijatuhi sangsi oleh Kepala Pemerintahan Darurat Sipil Regional (yang juga adalah Gubernur Propinsi) yang pada bulan Juni 2004 menyatakan bahwa “orang-orang yang kelihatannya mencurigakan dan tidak bisa diidentifikasi” akan ditembak di tempat.14Sementara itu beratus-ratus tahanan politik, yang diadili di pengadilan yang tidak adil dan dalam banyak hal didakwa semata-mata dengan dasar bukti-bukti yang didapatkan dari penyiksaan, tetap ditahan di penjara. Selain itu, larangan masuk ke NAD yang memang sudah ada bagi orang asing juga diperpanjang, dengan akibat badan-badan kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia masih tidak bisa melaksanakan pekerjaan mereka di propinsi itu.

3.1 Milisia dan pertahanan sipil

Operasi-operasi penumpasan pemberontakan di Indonesia memiliki sejarah menggunakan banyak warga sipil termasuk sebagai milisi, pertahanan sipil dan unit-unit pembantu pasukan militer. Operasi militer yang dilangsungkan dewasa ini di NAD tidaklah berbeda dalam hal ini. Kelompok-kelompok vigilante dan milisia dilaporkan telah terbentuk di beberapa daerah dan juga ada laporan-laporan bahwa mereka melakukan pelanggaran HAM tanpa dijatuhi sangsi hukuman (impunity). Semua pria dewasa harus wajib mengikuti tugas ronda malam dan ada laporan-laporan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, digunakan dalam operasi-operasi militer sebagai pemandu dan mata-mata.

Konsep pertahanan sipil sudahlah terbentuk jelas dalam doktrin militer di Indonesia dimana penggunaan unit-unit pembantu militer dan polisi serta kelompok-kelompok pertahanan sipil lainnya telah terintegrasi ke dalam operasi-operasi militer di masa lalu di NAD, di Timor Timur (yang sekarang disebut sebagai Republik Demokrasi Timor-Leste) dan di tempat-tempat lainnya. Dasar hukum bagi konsep ini bisa ditemukan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga sipil memiliki hak serta kewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan negara.15Terlebih dari itu, Undang-undang 23/1959 mengenai Keadaan Bahaya juga memberikan wewenang pada militer untuk memerintahkan penduduk di satu wilayah yang berada dalam keadaan darurat militer untuk menjalankan kerja wajib demi kepentingan keamanan dan pertahanan.16

Akan tetapi, Indonesia juga harus mematuhi kewajiban-kewajibannya di bawah Konvensi No.29 Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai kerja paksa yang melarang kerja paksa atau kerja wajib17dan Konvensi ILO No.182 mengenai bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak, yang secara khusus melindungi anak-anak dari kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan secara paksa atau wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata. Amnesty International merasa prihatin karena dalam sejumlah kasus warga sipil digunakan untuk melakukan penumpasan pemberontakan dalam cara sedemikian rupa sehingga mungkin melanggar kewajiban-kewajiban tersebut di atas. Amnesty International juga merasa khawatir oleh adanya kasus-kasus dimana anak-anak digunakan oleh militer, yang jelas bertentangan dengan kewajiban Indonesia menurut Konvensi-konvensi ILO dan Konvensi mengenai Hak-hak anak (CRC).

Kapasitas milisi dalam tindak kekerasan mulanya muncul ke perhatian dunia internasional di Timor-Leste pada tahun 1999 saat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mensponsori jajak pendapat bagi kemerdekaan. Dalam bulan-bulan menjelang jajak pendapat dilangsungkan, kelompok-kelompok milisi baru dibentuk dan yang lama diaktifkan kembali. Dengan diperlengkapi, dilatih serta didukung oleh militer Indonesia, serta dukungan pemerintah sipil, mereka berada pada garis depan kampanye untuk mengintimidasi penduduk agar menolak kemerdekaan. Ketika akhirnya hal ini gagal, mereka berpartisipasi dalam gelombang besar tindak kekerasan dimana ratusan orang dibunuh secara tidak sah, ribuan lainnya dipaksa berpindah tempat dan sebagian besar wilayah itu hancur menjadi abu. Walaupun adanya banyak bukti-bukti, militer Indonesia terus menyangkal memiliki kaitan dengan milisi.18

Memang tidak ada bukti bahwa milisi di NAD melakukan pelanggaran HAM dalam skala seperti yang terlihat di Timor-Leste, namun melihat adanya sejarah penggunaan milisi oleh militer Indonesia, kurang jelasnya komando mereka dan pengontrolan struktur serta tidak adanya mekanisme pertanggung-gugatan, keberadaan mereka di NAD menjadi penyebab keprihatinan besar.

Pada bulan Juni 2003, seorang anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, secara terbuka mengumumkan bahwa milisi kini direkrut di Kabupaten Aceh Tengah dan mereka mendapatkan pelatihan militer, termasuk mengenai penggunaan senjata api.19Tuduhan ini disangkal keesokan harinya oleh Kepala Staff TNI Jendral Ryamizard Ryacudu.20Walau demikian sejak saat itu, para komandan militer tingkat propinsi mengakui keberadaan kelompok-kelompok semacam itu, namun menggambarkan mereka sebagai secara spontan dibentuk dengan tujuan untuk membela diri dari serangan-serangan GAM. Akan tetapi, laporan-laporan terperinci baik dari para pegiat HAM lokal maupun media massa menunjukkan bahwa dukungan bagi kelompok-kelompok ini diberikan oleh pihak berwenang militer dan sipil.

Satu laporan dari bulan April 2004 yang ditulis seorang pembela HAM Aceh yang berada dalam pengasingan menjelaskan pembentukan paling tidak tujuh kelompok milisi yang berbeda di Kabupaten Aceh Tengah dan Timur sejak tahun 2001, yang menurut laporan itu, dengan derajat dukungan yang bermacam-macam dari para pejabat pemerintah lokal dan militer. Pendanaan juga disebutkan disediakan oleh para pengusaha lokal. Para anggota milisi disebut-sebut terutama direkrut dari para transmigran dan dari suku Gayo, yang kebanyakan berada di daerah tengah dan selatan propinsi itu. Meskipun demikian sejumlah kelompok yang lebih baru juga disebutkan memiliki anggota orang Aceh. Perlengkapan mereka bermacam-macam, namun menurut laporan-laporan termasuk seragam ala militer, assault rifles dan radio komunikasi dua arah serta juga senjata buatan sendiri, pisau dan parang. Dalam sejumlah kasus, perlengkapan dilaporkan disediakan oleh militer dan amunisi dibeli dari mereka. Pelatihan dan dalam sejumlah kasus, pengawasan, dituduh diberikan oleh berbagai macam unit militer, termasuk oleh struktur komando territorial seperti Kodim, Koramil dan Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, Satuan Gabungan Intelijen atau SGI dan Brimob (Brigade mobil).21

Menurut laporan ini dan laporan lainnya di media massa, kelompok-kelompok milisi melakukan patroli, mengidentifikasikan para tersangka GAM kepada militer dan dalam sejumlah kasus melakukan penangkapan dan pembakaran. Dalam laporan yang lebih baru lagi, milisi di Kabupaten Aceh Tengah dituduh melakukan pembunuhan atas 20 orang ketika berada di tengah-tengah operasi untuk mencari GAM di kota Takengon pada bulan Juni 2004. Menurut laporan yang tidak bisa diperiksa oleh Amnesty International, mereka yang dibunuh dituduh milisi menjadi anggota GAM, atau orang-orang yang menolak memberikan informasi mengenai dimana keberadaan GAM.22Milisi juga dilaporkan berpartisipasi dalam operasi-operasi bersama dengan militer.23

Berbagai macam kelompok mirip pertahanan sipil yang anti-GAM juga dibentuk lebih banyak lagi di seluruh propinsi itu. Dengan diperlengkapi tongkat bambu dan sabit, tugas utama mereka kelihatannya adalah membantu pasukan keamanan mengidentifikasikan para anggota GAM dan ikut serta dalam upacara-upacara untuk menunjukkan kesetiaan. Keanggotaan dalam kelompok semacam ini tidaklah semuanya bersifat sukarela. Kepala-kepala desa sudah diminta untuk memasok anggota bagi kelompok-kelompok itu. Dalam kasus-kasus lain, kelihatannya para pemuda diperintah langsung oleh militer untuk bergabung. Seorang pria dari Kecamatan Nisam di Kabupaten Aceh Utara menjelaskan kepada Amnesty International bagaimana tentara datang ke pasar dan memilih para pemuda yang mereka ingin rekrut ke dalam kelompok-kelompok pertahanan sipil tersebut.

Amnesty International juga menerima laporan-laporan mengenai pemaksaan pada rakyat sipil untuk berpartisipasi dalam operasi-operasi militer sebagai pemandu dan tameng manusia. Hal ini jelas melanggar prinsip-prinsip dasar hukum kemanusiaan internasional. Seorang pria dari Lhokseumawe di Aceh Utara mengatakan kepada Amnesty International bahwa pada permulaan masa darurat militer 10 orang pemuda dari desanya secara paksa dibawa ke hutan oleh militer dalam satu operasi. Bulan September 2003 dilaporkan bahwa 1,000 orang penduduk desa dari Leupang di Kabupaten Aceh Besar dimasukkan ke dalam pasukan oleh militer guna membantu mereka dalam mencari para anggota GAM.24

Ada juga laporan-laporan bahwa para keluarga anggota GAM termasuk dalam mereka yang dipaksa untuk bertindak sebagai tameng manusia saat dilakukan operasi militer. Pada bulan Mei 2004, contohnya, satu sumber yang bisa dipercaya memberitahu Amnesty International bahwa para penduduk desa, termasuk para istri, anak-anak dan sanak saudara mereka yang dicurigai sebagai anggota GAM, dari tiga desa yang berbeda di Kecamatan Nisam, Aceh Utara, diinstruksikan untuk masing-masing membawa dua kilo beras dan menemani mereka masuk ke hutan. Tuduhan keras menyatakan bahwa mereka diperintah untuk berjalan di depan para tentara, untuk secara efektif bertindak sebagai tameng pelindung, saat militer melakukan pencaharian terhadap anggota GAM. Sebelum dibawa ke hutan, para sanak keluarga anggota GAM itu dilaporkan dipisahkan terlebih dahulu dan dipukuli. Operasi ini dilaporkan berlangsung tiga hari mulai tanggal 16 sampai 18 Mei 2004.

Meskipun adanya larangan peraturan militer, anak-anak di bawah usia 18 tahun juga digunakan oleh militer Indonesia untuk melakukan tugas-tugas seperti memasak, membersihkan, memata-matai dan melakukan komunikasi. Menurut sumber-sumber yang terinformasi, praktek ini tidak terjadi secara sistematik, namun lebih merupakan gagasan para tentara perseorangan. Sebagai negara anggota Konvensi mengenai Hak-hak Anak (CRC), Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak-anak dilindungi dari eksploitasi ketika melakukanpekerjaan, dan sebagai negara penandatangan Protokol Opsional CRC mengenai Keterlibatan Anak-anak dalam Konflik Bersenjata, pemerintah Indonesia tidak boleh bertindak dalam cara yang bertentangan dengan Protokol Opsional ini. Dalam hal ini, Pasal 2 Protokol Opsional melarang adanya keharusan merekrut anak-anak ke dalam angkatan bersenjata.

Selain itu, sejak minggu kedua masa darurat militer, semua pria dewasa di seluruh bagian propinsi diwajibkan berpartisipasi dalam tugas jaga malam tanpa dibayar. Sistem ronda malam sipil juga dilakukan di tempat-tempat lain di Indonesia dan sebelumnya digunakan juga di NAD, namun tidak sedemikian kuatnya. Di NAD, jaga malam ini diatur oleh kepala desa dengan petunjuk dari para camat, polisi dan militer. Para petugas ronda malam tidak dipersenjatai dan tidak mendapatkan pelatihan apapun. Jumlah frekuensi jaga malam yang harus dilakukan tiap orang tergantung dari jumlah pria yang ada di satu desa atau komunitas, namun kelihatannya bervariasi antara dua kali seminggu sampai satu kali setiap beberapa minggu. Umumnya hanya pria di atas 18 tahun yang diharuskan ikut serta, tetapi sejumlah orang dari komunitas yang lebih kecil yang diwawancarai mengatakan kepada Amnesty International bahwa anak lelaki berusia 16 dan 17 tahun juga terlibat.

Sementara memang rakyat sipil bisa saja diminta memberikan jasa bantuan dalam kasus-kasus adanya bahaya,25Amnesty International merasa khawatir bahwa sistem wajib jaga malam yang berlaku sekarang ini bagi semua pria di NAD mungkin merupakan bentuk pelecehan terhadap penduduk secara umum. Hal ini terlihat jelas dalam situasi yang digambarkan oleh seorang pedagang di pasar dari sebuah desa di Kecamatan Muara Dua, dekat kota Lhokseumawe, kepada delegasi Amnesty International. Menurut pedagang itu, menjelang pemilihan anggota DPR pada bulan April 2004, ia dan para pria lain di desanya diharuskan melakukan jaga malam selama 20 malam berturut-turut. Mereka yang tidak datang, atau yang pekerjaan jaga malamnya tidak baik menurut pihak berwenang, dijatuhi berbagai bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman.

3.2 Pengungsian internal

Meskipun jumlah orang-orang yang melakukan pengungsian internal (di dalam wilayah itu sendiri/internally displaced people (IDP)) tidak pernah mencapai angka yang diproyeksikan pemerintah sebesar 200,000 orang26, puluhan ribu orang telah berpindah tempat. Sebagian besar pada bulan-bulan pertama masa darurat militer. Dalam sejumlah kasus pengungsian dilakukan di bawah ancaman menggunakan kekuatan. Sejumlah orang yang diwawancarai Amnesty International menggambarkan bagaimana militer atau polisi datang ke desa mereka serta memerintahkan mereka untuk pergi, terkadang tanpa memberikan waktu yang cukup untuk mengepak barang-barang milik mereka. Seorang pria dari Kecamatan Juli di Kabupaten Bireun mengatakan militer datang ke desanya pada bulan Agustus 2003 dan memerintahkan semua warga desa untuk pergi atau jika tidak mereka akan dianggap sebagai anggota GAM. Mereka harus pergi dalam waktu 24 jam dan hanya diijinkan membawa satu tas kecil berisi pakaian mereka.

Jumlah IDP menurun pada tahun 2004. Angka resmi jumlah IDP di NAD sampai dengan Juni 2004 adalah 6,946. Sejumlah dari mereka yang sudah pulang kembali ke desa-desa mereka dilaporkan mendapatkan rumah mereka serta baranng milik lain dijarah atau dihancurkan dan ternak mereka dicuri atau dibunuh. Pria dari Kecamatan Juli itu mengatakan kepada delegasi Amnesty International bahwa penduduk desanya diijinkan untuk pulang setelah tiga bulan tinggal di kamp untuk IDP. Pada saat ia kembali, rumah ayahnya, tempat ia tinggal, sudah dirusak, barang-barang miliknya dihancurkan dan ternak serta barang-barang elektronik dicuri.



Departemen Sosial memberikan dana bagi mereka yang pulang guna membantu pemulangan mereka. Akan tetapi seperti seringkali terjadi dengan pendanaan pemerintah di NAD, orang yang mestinya menerima bantuan tidak pasti menerima dana secara penuh. Menurut satu organisasi non-pemerintah (ornop) lokal yang bekerja dengan para IDP dan yang memonitor pulangnya sekitar 215 keluarga ke Kecamatan Bandar di Kabupaten Aceh Tengah di bulan Agustus 2003, mereka hanya menerima dua juta rupiah bukannya tujuh juta rupiah sebagaimana dijanjikan.

Menurut hukum kemanusiaan internasional pemaksaan pemindahan tempat atau relokasi terhadap warga sipil hanya diijinkan jika itu demi keselamatan mereka sendiri atau jika ada alasan-alasan militer yang sah.27Jika pemindahan tempat secara paksa dilakukan untuk satu alasan yang sah menurut hukum internasional, pasukan keamanan wajib menjamin adanya evakuasi secara tertib, keadaan tempat transit yang manusiawi dan akomodasi alternatif yang memadai. Tugas pihak yang berwenang dalam membantu IDP untuk pulang ke rumah mereka secara sukarela, aman dan dengan bermartabat, atau untuk ditempatkan di bagian lain di negara itu secara sukarela tercantum dalam Prinsip-Prinsip Petunjuk PBB mengenai Perpindahan Tempat secara Internal. Pasal 29 Prinsip-prinsip Petunjuk ini menyatakan bahwa:

“Pihak berwenang yang kompeten mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membantu pemulangan dan/atau penempatan orang yang berpindah tempat secara internal untuk mendapatkan kembali, sampai pada tingkatan yang bisa dicapai, tanah milik dan harta benda yang mereka tinggalkan atau yang dibuang saat mereka harus berpindah tempat. Jika mendapatkan kembali tanah milik dan harta benda seperti itu tidak mungkin, pihak berwenang yang kompeten harus memberikan atau membantu orang-orang ini dalam mendapatkan kompensasi yang sesuai atau bentuk lain pengganti kerugian yang pantas.”

Amnesty International merasa prihatin karena pemerintah Indonesia tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam semua kasus.

3.3 Memisahkan GAM dari penduduk

Serangkaian cara-cara yang ditujukan untuk mengidentifikasi para anggota GAM yang ada di tengah para penduduk dan memisahkan GAM dari penduduk biasa dilakukan pada masa darurat militer. Penduduk juga dupaksa untuk ikut ambil bagian dalam berbagai demonstrasi umum guna menunjukkan dukungan pada operasi-operasi militer melawan GAM. Amnesty International khawatir bahwa sejumlah dari cara-cara ini bersifat tidak proporsional dan melanggar hak-hak kebebasan berekspresi dan bergerak.



Dalam usahanya mencabut para anggota GAM dari birokrasi lokal dan penduduk umum, kartu identitas baru (dikenal sebagai kartu identitas “merah dan putih”) diperkenalkan pada minggu-minggu pertama masa darurat militer.28Proses untuk mendapatkan kartu identitas yang baru ini menyertakan pula pendaftaran di empat kantor pemerintah lokal yang berbeda, kantor militer dan kantor polisi, menjalani wawancara dan memproklamirkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Indonesia. Pemeriksaan identitas sering kali dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan barang siapa yang tidak memiliki kartu identitas “Merah Putih” beresiko dicap sebagai GAM.

Para pengungsi Aceh yang diwawancarai Amnesty International yang tidak memiliki kartu identitas yang baru menyatakan kecemasan mereka jika dideportasi balik ke NAD mereka akan secara otomatis dicurigai sebagai anggota GAM. Sejumlah dari mereka menjelaskan bahwa mereka tidak berani mendaftar untuk mendapatkan kartu identitas baru sebab mereka pernah ditahan di masa lalu dan karenanya sudah pernah dicurigai sebagai anggota GAM.

Terlebih dari itu pada permulaan bulan Juli 2003, para pegawai negeri NAD, yang dilaporkan jumlahnya mencapai lebih dari 85,000 orang termasuk para pejabat pemerintah lokal dan guru sekolah, diminta untuk menjalani proses pemeriksaan/screening untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada negara.29Sejumlah pegawai negeri dilaporkan dalam media massa lokal telah dipecat karena tidak mau melakukan ikrar/sumpah setia.30Yang lainnya dilaporkan mengundurkan diri karena takut akan menghadapi pembalasan dari GAM karena ikut upacara ikrar kesetiaan.31Pegawai negeri juga termasuk di antara beratus-ratus orang yang ditahan pada masa darurat militer.

Penduduk sipil juga diharuskan menunjukkan dukungan pada operasi militer melalui partisipasi dalam upacara-upacara ikrar kesetiaan. Upacara-upacara ini dilangsungkan di seluruh bagian propinsi tersebut pada saat-saat yang strategis. Misalnya dalam minggu-minggu pertama masa darurat militer ada laporan-laporan di media massa lokal mengenai adanya kelompok massa dalam jumlah besar berkumpul untuk menyatakan sumpah setia mereka kepada negara Indonesia. Upacara-upacara yang sama diadakan sebelum peringatan enam bulan dan satu tahun keadaan darurat militer. Orang-orang yang diwawancarai Amnesty International termasuk di antara ribuan orang yang diperintahkan oleh militer untuk menghadiri peristiwa-peristiwa semacam itu. Mereka menggambarkan bagaimana penduduk desa mereka, termasuk anak-anak dan orang tua, diharuskan melakukan perjalanan, dalam sejumlah kasus dengan menaiki truk-truk yang disediakan militer, ke lapangan-lapangan sepak bola, stadion dan tempat-tempat lainnya, dimana mereka diberi kaos atau spanduk-spanduk dan disuruh untuk menjeritkan slogan-slogan seperti:”jangan tinggalkan Aceh” dan “Kami rakyat Aceh minta supaya darurat militer diperpanjang.”



Partisipasi dalam pemilihan anggota DPR yang berlangsung pada bulan April 2004 merupakan kewajiban di NAD, meskipun memberikan suara tidak diwajibkan dalam undang-undang di Indonesia. Orang-orang yang diwawancarai memberitahu Amnesty International bahwa mereka yang memiliki hak untuk memberikan suara diinstruksikan oleh militer, melalui kepala desa atau pemimpin masyarakat lainnya, untuk memberikan suara. Seperti halnya dalam upacara pemberi dukungan pada darurat militer, ancaman sering kali bersifat tersirat bukannya dinyatakan secara terbuka. Namun dipahami oleh banyak orang bahwa penolakan untuk memberi suara akan berakibat dijuluki sebagai anggota atau pendukung GAM dan tentunya hal ini membawa resiko. Tidak ada seorang pun yang melaporkan disuruh memilih salah satu partai, mereka hanya semata-mata harus ikut memberikan suara. Ada spekulasi bahwa tujuannya bukan untuk mempengaruhi hasil pemberian suara, namun lebih untuk menunjukkan bahwa pemilihan umum bisa dilangsungkan di NAD sekalipun dalam keadaan berbahaya.

3.4 Pembatasan akses bagi para pelaku kemanusiaan dan hak asasi manusia

Penduduk sipil di NAD hampir secara penuh selama lebih dari satu tahun tidak menerima bantuan dan perlindungan yang biasanya bisa didapat dari adanya para pengamat hak asasi manusia independen dan para pekerja kemanusiaan. Meniru taktik yang secara efektif diberlakukan di Timor-Leste, penguasa Indonesia juga mencoba, sebagian besar berhasil, menutup saluran-saluran lain informasi independen mengenai situasi di NAD, termasuk dengan membatasi akses masuk bagi wartawan ke propinsi tersebut.

Pernyataan yang dikeluarkan para pejabat militer, dimana oraganisasi-organisasi HAM secara terbuka dituduh mempunyai hubungan dengan GAM, dengan segera memaksa para pembela HAM untuk bersembunyi atau bahkan melarikan diri dari propinsi itu, dan dalam sejumlah kasus, juga keluar dari Indonesia. Mereka yang masih tinggal di sana tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka dengan efektif oleh karena ketakutan akan pelanggaran HAM. Sekurang-kurangnya 24 orang pembela HAM yang bermarkas di NAD telah ditahan sejak permulaan masa darurat militer. Enam di antaranya sedang diperiksa di pengadilan atau sudah dijatuhi hukuman penjara. Amnesty International yakin bahwa motivasi bagi sejumlah, jika tidak semuanya, penahanan ini adalah untuk mematahkan semangat para pembela HAM agar tidak melanjutkan aktifitas mereka yang sah di NAD.

Meskipun akses media massa untuk masuk ke NAD pada minggu pertama masa darurat militer secara relatif cukup terbuka, serangkaian laporan pelanggaran HAM yang dilakukan militer, termasuk pembunuhan anak-anak secara tak sah, segera membuat diberlakukannya pembatasan-pembatasan. Sejak saat itu para wartawan Indonesia berada di bawah tekanan berat untuk melaporkan peristiwa sesuai dengan versi pemerintah saja, sementara para wartawan internasional menghadapi kesulitan dalam mendapatkan ijin untuk melakukan perjalanan ke NAD.32

Akses kepada bantuan-bantuan kemanusiaan juga sangat terganggu dengan dikenakannya pembatasan pada pekerjaan-pekerjaan organisasi kemanusiaan internasional. Di bawah dekrit yang dikeluarkan pada akhir bulan Juni 2003, satu sistem diperkenalkan, dimana para staff internasional diharuskan meminta ijin dari pemerintah (atau biasa disebut sebagai ‘buku biru’) guna melakukan perjalanan ke ibukota propinsi, Banda Aceh. Ijin tambahan kemudian diperlukan pula dari pemerintah propinsi (sebelumnya yang memegang kekuasaan adalah militer, kini pemerintahan sipil lagi) untuk mendapatkan ijin melakukan perjalanan keluar Banda Aceh. Sejak diterapkannya darurat militer, sangat jarang “buku biru” dikeluarkan. Proses untuk mendapatkannya digambarkan oleh mereka yang telah menjalaninya sebagai “sangat birokratis dan benar-benar mimpi buruk”. Sekalipun mendapat ijin, akses bagi para pekerja kemanusiaan internasional tetap dibatasi baik dalam hal waktu seberapa lama mereka bisa berada di propinsi tu (biasanya hanya beberapa minggu saja) maupun tempat-tempat yang bisa dikunjungi.33

Walau memang sejumlah perbaikan dalam hal akses sejak permulaan keadaan darurat militer telah dilaporkan, paling tidak bagi badan-badan PBB, tetap hal ini jauh dari akses penuh tanpa rintangan yang dibutuhkan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan untuk bisa menerapkan program mereka. Gubernur Propinsi, sesaat setelah mengambil alih jabatan kepala Pemerintahan Darurat Sipil, menyatakan bahwa pembatasan yang sekarang ini ada bagi badan-badan kemanusiaan internasional akan diperpanjang. Dilaporkan juga bahwa akses masuk terutama sangat sulit ke daerah-daerah yang dipandang sebagai daerah kedudukan GAM atau daerah yang ditentukan sebagai “daerah-daerah hitam” oleh penguasa militer. Di sejumlah dari daerah-daerah ini diyakini tidak ada akses masuk bagi para pegiat kemanusiaan independen sejak bulan Mei 2003.

Dengan tidak adanya pegiat kemanusiaan yang independen dan berkualifikasi di NAD, tidaklah mungkin membuat penilaian yang bermakna mengenai situasi kemanusiaan di propinsi itu, meskipun kesan-kesan memang bisa didapatkan melalui laporan media massa yang menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian sudah mulai membaik dalam bulan-bulan belakangan ini. Akan tetapi, Amnesty International diberitahu oleh sejumlah pengungsi Aceh bahwa komunitas mereka dalam beberapa kesempatan sempat menghadapi kekurangan makanan. Kekurangan makanan seperti itu biasa dilaporkan terjadi di daerah-daerah pedesaan pada saat-saat puncak operasi militer dimana para penduduk desa tidak bisa mengurusi sawah dan kebun mereka, atau tidak bisa pergi ke hutan untuk mencari makanan. Dalam beberapa kesempatan, pembatasan diberlakukan untuk beberapa minggu. Sejumlah orang mengeluh bahwa pada saat mereka kembali ke sawah, ladang atau kebun mereka, mereka mendapatkan tanaman mereka sudah dirusak atau dicuri.

Pemerasan oleh pasukan kemanan, meskipun tidak hanya terjadi dalam operasi militer sekarang ini, juga memberikan beban tambahan bagi perseorangan dan usaha-usaha. Kebanyakan pemerasan dilaporkan hanya berskala kecil, biasanya dalam bentuk permintaan untuk “uang rokok” atau bon restoran yang tidak dibayar. Namun, pemilik usaha yang lebih besar telah melaporkan dipaksa untuk membuat perjanjian perlindungan dengan militer. GAM juga bertanggung jawab karena melakukan pemerasan, meskipun kapasitas mereka dalam melakukan praktek-praktek semacam itu sangat mungkin telah berkurang di bawah kampanye darurat militer.

Operasi-operasi militer mungkin juga dengan buruk mempengaruhi akses masyarakat umum kepada perawatan kesehatan serta pendidikan. Sejumlah pengungsi di Malaysia mengatakan kepada Amnesty International bahwa klinik-klinik kesehatan primer di desa mereka telah ditutup sejak permulaan masa darurat militer. Menurut sebuah laporan yang belum bisa diverifikasi dari Peureulak, di Kabupaten Aceh Timur, pada bulan Januari 2004 para perawat dan bidan dilarang bekerja di puskesmas-puskesmas di daerah pedesaan di kabupaten itu sebab mereka dicurigai memberikan bantuan kesehatan kepada GAM.

Sementara kelihatannya tidak ada lagi serangan pembakaran terhadap sekolah-sekolah sejak sekitar 600 sekolah dibakar dalam minggu-minggu pertama darurat militer,34dan sekolah-sekolah di banyak daerah nampaknya mulai beroperasi lagi. Beberapa orang yang diwawancara menyatakan bahwa kesulitan ekonomi yang diakibatkan keadaan darurat militer membuat uang sekolah terasa sangat mahal bagi sejumlah keluarga.



4. Hukuman mati di luar jalur hukum pada masa darurat militer

Kejar mereka dan musnahkan”, Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto berbicara mengenai GAM pada satu rapat dengan para pejabat militer di Jakarta bulan Mei 2003.35

Indonesia tidak akan rugi kehilangan beberapa orang, lebih baik daripada membahayakan 220 juta orang lainnya”, Presiden Megawati Sukarnoputri pada permulaan masa darurat militer.36

Kami tidak mentoleransi orang-orang di wilayah ini yang ingin bergabung dalam perayaan separatis. Tidak peduli siapa itu, kami akan menembak mereka di tempat karena mendukung gerakan itu,” Komandan Korem 011/Lilawangsa menjelang peringatan deklarasi kemerdekaan GAM.37

“…orang-orang tak dikenal yang mencurigai akan ditembak di tempat,” Gubernur NAD ketika mengambil alih kekuasaan di NAD dari tangan militer di bulan Mei 2004.38


Pernyataan-pernyataan semacam itu telah menjadi pegangan bagi tingkah laku para prajurit dalam operasi militer dewasa ini dan tidak diragukan lagi bahwa pesan-pesan dari para atasan mereka – bahwa mereka harus menembak terlebih dahulu dan baru kemudian bertanya – juga tidak diabaikan. Tidak mengherankan bahwa ada banyak tuduhan pembunuhan secara tidak sah yang dilakukan para anggota pasukan keamanan, baik terhadap warga sipil maupun terhadap anggota GAM.

Berbagai macam dan seringkali angka yang tidak konsisten mengenai jumlah orang yang terbunuh dalam operasi-operasi militer dikeluarkan. Menurut angka yang diberikan oleh militer pada bulan September 2004, 2,879 orang anggota GAM telah dibunuh sejak bulan Mei 2003. Dari angka ini, 2,409 disebutkan dibunuh pada saat keadaan darurat militer dan 440 lainnya sejak saat itu.39Seorang jurubicara militer sebelumnya menyatakan jumlah anggota GAM yang tewas adalah 400 di enam minggu pertama keadaan darurat sipil.40Polisi menyatakan bahwa 230 anggota GAM dibunuh dalam delapan minggu pertama masa darurat sipil.41

Militer telah mengakui mengenai adanya korban-korban warga sipil. Pertengahan bulan Agustus 2004, menurut laporan media massa, militer mengatakan bahwa 147 warga sipil terbunuh dalam 10 bulan terakhir.42Akan tetapi menurut angka dari pusat penerangan TNI yang diumumkan bulan September 2004 jumlah korban warga sipil jauh lebih tinggi. Berdasarkan angka-angka dari mereka, 662 warga sipil terbunuh, 579 tewas pada saat masa darurat militer dan 83 sejak permulaan darurat sipil.43

Militer belum mengatakan siapa yang bertanggung jawab atas mereka yang meninggal ini, meskipun di masa lalu mereka menyalahkan GAM yang menyebabkan adanya korban rakyat sipil. Namun, pada saat yang bersamaan, militer juga mengakui mereka menghadapi kesulitan membedakan antara anggota GAM dan warga sipil.44

Komnas HAM yang telah diijinkan melangsungkan investigasi di NAD, telah mengkonfirmasi bahwa pembunuhan secara tidak sah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun mereka tidak menerbitkan hasil investigasi tersebut. Ornop-ornop lokal yakin bahwa ratusan rakyat sipil dibunuh oleh pasukan keamanan.



Amnesty International memiliki sejumlah kesaksian dari orang-orang yang menjadi saksi mata pembunuhan di luar jalur hukum terhadap rakyat sipil yang dilakukan oleh militer. Kasus-kasus tersebut dijelaskan di bawah ini. Nama-nama mereka yang diwawancarai dan desa asal mereka dirahasiakan guna melindungi mereka atau keluarga mereka dari kemungkinan adanya pembalasan.

Sebagian besar mereka yang dibunuh kelihatannya adalah kaum pria, terutama lelaki muda yang lebih mungkin dicurigai sebagai anggota GAM dan oleh karenanya secara tidak proporsional dijadikan sasaran dalam operasi-operasi tersebut. Namun, dari media massa juga dilaporkan adanya pembunuhan secara tidak sah terhadap perempuan dan anak-anak. Di antara kesaksian yang diterima oleh Amnesty International ada pula keterangan mengenai para pemuda yang ditembak mati ketika sedang bekerja di sawah atau di pertambakan udang. Yang lainnya, termasuk anak-anak, dibunuh atau terluka akibat tembak menembak yang tidak pandang bulu. Juga ada bukti-bukti bahwa mereka yang dicurigai sebagai anggota GAM secara tak sah dibunuh setelah ditahan di penjara. Dalam sejumlah kasus, mayat mereka, terkadang masih terlihat bekas-bekas penyiksaan, ditemukan atau dipulangkan ke keluarga mereka.

4.1 Kasus-kasus hukuman mati di luar jalur hukum

Seorang petani dari Kecamatan Samalanga di Kabupaten Bireun mengatakan kepada Amnesty International bahwa kakaknya yang berusia 25 tahun, Ilhami, ditembak oleh tentara ketika sedang memotong rumput untuk makanan ternaknya pada tanggal 9 April 2004. Petani itu yakin kakaknya langsung meninggal, meskipun mayatnya dibawa oleh para prajurit dan kemudian dikirim balik ke desanya empat hari kemudian. Kedua kakak beradik ini sudah kehilangan ayah mereka di tahun 1990, pada puncak-puncaknya masa DOM, ketika ayah mereka dibawa oleh tentara dan tidak pernah kembali lagi. Sesudah kakaknya dibunuh, petani muda ini melarikan diri dari negaranya karena takut akan menghadapi resiko.

Seorang pemilik toko barang kebutuhan sehari-hari di Kecamatan Nisam di Kabupaten Aceh Utara ingat bagaimana sesudah adanya tembak menembak antara tentara dan GAM di minggu-minggu permulaan masa darurat militer, militer mendatangi desanya dan menembak mati tiga orang yang bernama Fadli, Rosmani dan Lukman yang tengah bekerja di sawah.

Seorang lainnya yang diwawancara yang berasal dari Kecamatan Samalanga mengatakan kepada Amnesty International bahwa seorang pria yang sakit jiwa, Muhammad Hussain, yang berasal dari desanya ditembak mati di sawahnya oleh para anggota marinir setelah dituduh menyembunyikan senjata. Seorang pria lainnya dikatakan ditembak juga di kaki, namun berhasil melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, sekitar 30 orang warga desa dijajarkan oleh marinir, dan beberapa di antaranya, termasuk orang yang diwawancarai ini, dipukuli. Orang yang diwawancarai ini tidak bisa mengingat tanggal pastinya, namun mengklaim bahwa kejadian itu terjadi dalam enam bulan pertama keadaan darurat militer.

Seorang petani berusia 25 tahun dari Kecamatan Kuala Simpang di Aceh Timur menjelaskan kepada Amnesty International alasannya melarikan diri dari Indonesia di bulan Januari 2004 adalah karena dua orang pria dari desanya dibunuh oleh militer pada bulan itu. Yang pertama adalah teman sekolahnya yang bernama Ilyas yang secara keliru dibawa oleh militer karena namanya sama dengan nama anggota GAM yang tengah dicari militer. Mayat Ilyas ditemukan di sebuah sawah tiga hari kemudian. Narasumber yang mengaku melihat mayat Ilyas mengatakan ia hampir tidak bisa mengenalinya sebab mayatnya dipotong-potong. Orang kedua yang dibunuh adalah seorang pria bernama Mayu. Ia memang disebut sebagai simpatisan, walaupun bukan anggota GAM, yang sebelumnya pernah menyerah kepada pasukan keamanan dan harus menjalani “pendidikan ulang”.45Ia dibawa militer ketika sedang dilakukan operasi militer untuk mencari GAM di bulan Januari 2004 dan kemudian “menghilang”. Keluarganya, ulama setempat dan penduduk desa lainnya dikabarkan meminta seorang komandan militer setempat untuk mengembalikan mayatnya jika ia sudah meninggal supaya bisa dimakamkan dengan pantas. Mayatnya kemudian dipulangkan kepada mereka.

Keterangan saksi mata juga diterima Amnesty International mengenai penembakan seorang anak lelaki berusia 16 tahun yang bernama Muliadi ketika ia sedang bekerja di sawahnya di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun, bulan Oktober 2003. Menurut keterangan itu, anak lelaki ini mencoba melarikan diri setelah ia dipanggil tentara, namun ditembak di pergelangan kakinya ketika ia mencoba lari dan kemudian tertangkap. Anak lelaki ini diyakini masih hidup setelah penembakan itu namun tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai dimana keberadaannya.



5. Penahanan secara sewenang-wenang dan pengadilan yang tidak adil di bawah keadaan darurat militer

Sampai dengan pertengahan Juli 2004, pihak yang berwenang mengaku telah menangkap sekitar 2,200 anggota GAM. Ratusan, dan mungkin lebih dari seribu, orang yang ditahan telah atau sedang diadili.46Sebagian besar dari mereka yang diadili dituduh menjadi anggota atau mendukung GAM dan dituntut “melakukan makar” dengan menggunakan Pasal 106 dan 108 KUHP yang bisa menjatuhi hukuman sampai dengan 20 tahun penjara, atau menurut sejumlah ketetapan, bisa juga hukuman mati. Pengadilan-pengadilan negeri di NAD, yang kebanyakan tidak berfungsi selama beberapa tahun terakhir, kini dilaporkan berfungsi lagi dengan kapasitas penuh, dan mempekerjakan para hakim serta penuntut yang ditarik dari Propinsi Sumatra Utara serta daerah-daerah lainnya di bawah kontrak selama enam bulan.

Dari puluhan kasus yang dimiliki datanya oleh Amnesty International, nampak bahwa penahanan dan pengadilan dengan jelas melanggar norma-norma internasional yang berkaitan dengan hak-hak diajukan ke pengadilan yang adil. Sedemikian halnya sehingga penahanan seperti ini harus dianggap sebagai penahanan secara sewenang-wenang. Ada pula keprihatinan khusus bahwa sejumlah orang yang dituduh sebagai anggota GAM atau mempunyai hubungan dengan GAM serta juga yang telah dijatuhi hukuman penjara setelah melewati pengadilan yang tidak adil adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Sementara Amnesty International mengecam penggunaan anak-anak sebagai tentara oleh GAM, Amnesty International juga percaya bahwa prioritas harus diberikan untuk menuntut mereka yang telah merekrut anak-anak sebagai tentara dan bukan anak-anak itu sendiri.

Penangkapan dan penahanan, yang biasanya merupakan fungsi kepolisian menurut KUHAP Indonesia, bisa dilakukan oleh militer pada saat darurat militer menurut Undang-Undang No. 23/1959 mengenai Keadaan Bahaya. Jadi, meskipun dalam kenyataannya militer sudah sering melakukan penangkapan di NAD di masa lalu, hanya baru pada periode satu tahun keadaan darurat militerlah mereka memiliki wewenang yang sah untuk melakukannya.

Menurut UU 23/1959, militer mempunyai otoritas untuk menahan seorang tersangka sampai dengan 70 hari. Akan tetapi, UU 23/1959 ini tidak memiliki ketetapan-ketetapan untuk melindungi hak-hak para tahanan kecuali bahwa penangkapan harus dilakukan dengan membawa surat perintah penangkapan (Pasal 32 (4)). Penjagaan perlindungan yang ekstensif, tapi tidak lengkap atau menyeluruh, yang tercantum dalam KUHAP diinterprestasikan oleh militer untuk tidak diterapkan. Sebagai contoh, para pengacara yang telah mencoba mendapatkan akses kepada para tahanan pada hari-hari pertama penahanan diberitahu bahwa mereka tidak memiliki hak untuk mengunjungi mereka. Sementara itu, penjagaan perlindungan yang ada dalam KUHAP biasanya juga diabaikan oleh polisi di NAD.47

Akibatnya adalah kekosongan dalam perlindungan yang kemudian dieksploitasi baik oleh militer maupun polisi untuk tidak memberikan hak-hak paling mendasar pada para tahanan. Jaksa penuntut, hakim dan pengacara di NAD juga tidak mampu menjalankan tanggung jawab mereka untuk menjamin adanya proses pengadilan yang efektif, imparsial dan adil atau fair dan sering kali terlibat, atau secara langsung bertanggung jawab atas, pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

Di antara pelanggaran-pelanggaran ekstensif dan serius terhadap standar-standar internasional yang berkaitan dan penahanan yang berhasil didokumentasikan Amnesty International adalah: kegagalan untuk menunjukkan surat perintah penangkapan pada saat melakukan penangkapan; ketidakmampuan memberitahu tahanan mengenai alasan penangkapan atau penahanan dan menginformasikan mereka secara cepat mengenai semua tuduhan yang dikenakan kepada mereka; kegagalan untuk dengan segera memberitahu keluarga orang yang ditahan mengenai penangkapan mereka serta dimana keberadaan mereka; penolakan akses terhadap penasehat hukum, terutama pada hari-hari pertama penahanan; kegagalan untuk menyediakan penasehat hukum yang kompeten dan efektif dalam kasus-kasus dimana pengacara disediakan oleh negara; tidak diberikannya waktu yang cukup serta fasilitas untuk menyiapkan pembelaan dan tidak diberikannya hak untuk melakukan komunikasi secara pribadi (confidential) dengan penasehat hukum; tidak diberikannya bantuan medis yang memadai; tidak adanya pengawasan peradilan mengenai penahanan dan tidak adanya kesempatan untuk mempertanyakan keabsahan suatu penangkapan; tidak adanya jaminan perlindungan dalam interogasi, termasuk kehadiran pembela; dan penggunaan secara ekstensif penyiksaan serta bentuk-bentuk perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat guna mendapatkan pengakuan.48

Hak-hak pada saat persidangan terjadi juga sama diabaikannya. Meskipun adanya usaha-usaha untuk melakukan reformasi pengadilan oleh penguasa Indonesia dalam tahun-tahun terakhir ini, termasuk usaha untuk menguatkan keindependenan dan memperbaiki profesionalisme peradilan serta lembaga-lembaga terkait, sidang-sidang pemeriksaan di NAD menunjukkan potensi besar bagi adanya campur tangan politik dan jangkauan bagi adanya bentuk-bentuk pengaruh lain yang tidak tepat. Juga jelas kelihatan kurangnya kesadaran di antara para petugas pengadilan mengenai peranan mereka untuk memastikan bahwa tata cara pengadilan dilangsungkan dengan adil dan bahwa hak-hak semua pihak dihormati.

Banyak tahanan tidak mempunyai akses kepada perwakilan hukum yang memadai. Di propinsi itu diperkirakan hanya ada 13 pengacara HAM dan mereka hanya bisa menangani sebagian kecil saja dari jumlah total perkara yang ada. Sebagian besar tersangka oleh karenanya dibela oleh para pengacara yang ditunjuk negara yang menurut para pegiat HAM tidak terlalu gigih dalam membela klien mereka. Juga ada laporan-laporan bahwa sejumlah dari para pengacara tersebut tidak menemani klien mereka saat dilakukan interogasi dan bahwa, walaupun mereka muncul di pengadilan, tidak benar-benar menyusun pembelaan untuk mewakili tersangka.

Sejumlah sidang pengadilan kelihatannya dilangsungkan dalam cara yang biasa dijuluki para pengacara HAM sebagai “pengadilan instan”. Dalam satu perkara seorang perempuan dari Kabupaten Pidie yang dituduh memberikan bantuan logistik kepada GAM, pengadilannya selesai dalam satu hari saja. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara satu tahun. Seorang guru yang dituduh mengumpulkan beras dari para penduduk desa guna mendapatkan uang bagi GAM, dikutip oleh media massa mengatakan; “Saya berkedip dan hakim memukul palu menandakan berakhirnya pengadilan”. Dilaporkan tidak ada saksi pembela dalam sidang pemeriksaannya. Ia mengklaim bahwa banyak orang dari desanya ingin memberi kesaksian bahwa ia mengumpulkan uang untuk sekolahnya, tetapi mereka terlalu takut untuk muncul di pengadilan.49

Contoh-contoh persoalan lain yang biasa muncul dalam pengadilan termasuk adalah dipakainya pengakuan yang didapatkan melalui penyiksaan sebagai bukti utama melawan tersangka. Bukti-bukti juga dilaporkan direkayasa dalam sejumlah perkara. Amnesty International diberitahu oleh para pengacara HAM mengenai orang-orang yang dipaksa untuk memegang pistol dan berdiri di depan bendera GAM untuk difoto. Fotonya itu kemudian digunakan sebagai bukti keanggotaan mereka dalam GAM. Dalam dua perkara yang dilaporkan oleh saksi yang bisa dipercaya kepada Amnesty International, lambing-lambang GAM (dalam perkara yang satu adalah bendera GAM dan dalam yang lainnya kata “GAM”) digoretkan dengan pisau atau benda tajam lainnya ke dada atau punggung tersangka oleh petugas polisi sebagai bukti keanggotaan GAM mereka.

Hak untuk memanggil dan memeriksa saksi seringkali tidak diberikan. Adalah hal yang biasa bahwa para saksi untuk jaksa penuntut, yang umumnya berasal dari kepolisian atau mliter, tidak muncul sendiri di pengadilan, oleh karenanya tidak memberikan pembela kesempatan untuk memeriksa silang mereka. Dengan tidak adanya program perlindungan bagi korban dan saksi mata, para saksi bagi pembela enggan memberikan kesaksian di pengadilan-pengadilan yang sangat peka secara politik ini. Seorang pengacara di sebuah lembaga bantuan hukum di NAD mengatakan bahwa dari hampir seratus perkara yang ditangani organisasinya, hanya dua perkara yang saksi pembelanya bersedia tampil.

Usaha-usaha yang dilakukan para pengacara pembela untuk mempertanyakan pelanggaran prosedur atau mengadu mengenai penyiksaan atau perlakuan buruk terhadap klien mereka dijawab dengan ancaman dijatuhkannya hukuman lebih panjang oleh hakim. Dalam banyak kasus, orang-orang tidak naik banding mengenai keputusan yang dijatuhkan, baik itu karena mereka tidak diberitahu mengenai hak untuk naik banding, atau karena mereka takut hukumannya akan dinaikkan jika naik banding.

Dari informasi yang dikumpulkan Amnesty International, korupsi nampaknya marak di setiap tahapan proses pengadilan. Amnesty International diberitahu bahwa para tahanan bisa ‘membeli’ kebebasan; bisa membeli tuntutan yang lebih ringan dari jaksa penuntut; dan bisa menyogok hakim untuk mengurangi hukuman mereka. Dalam situasi ini, dimana proses peradilan begitu secara menyeluruh telah digerogoti oleh korupsi, mereka yang tidak memiliki uang terutama sangat dirugikan.

5.1 Kasus para juru runding GAM

Dari ratusan tahanan politik NAD yang paling terkenal adalah Sofyan Ibrahim Tiba, Teungku Kamaruzzaman, Amni Bin Ahmad Marzuki, Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe dan Nashiruddin Bin Ahmed. Kelima orang itu merupakan juru runding mewakili GAM pada saat dilakukan perundingan yang diperantarai, yang dikenal dengan nama Dialog Pusat Kemanusiaan, dengan pemerintah Indonesia. Mereka ditangkap pada bulan Mei 2003 dalam perjalanan menuju bandar udara di Banda Aceh untuk terbang ke Tokyo, Jepang, guna menghadiri perundingan pada tanggal 18 Mei 2003 yang diadakan guna mencoba dan mencegah gagalnya Kesepakatan Penghentian Permusuhan (CoHA). Mereka dibebaskan lagi sesaat, tetapi tidak pernah berangkat ke Tokyo. Sementara itu, CoHA gagal, keadaan darurat militer dideklarasikan, dan kelima orang itu ditangkap lagi.

Walaupun kelima juru runding ini terkenal, sidang pengadilan mereka dinodai dengan banyaknya ketidakberesan, misalnya adalah penolakan akses kepada perwakilan hukum, tidak adanya saksi, penerapan perundang-undangan secara retroaktif dan pengkriminalan perbuatan menghadiri perundingan-perundingan. Juga ada tuduhan-tuduhan bahwa para terdakwa menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan buruk pada saat dan sesudah masa penahanan pra-pengadilan.

Sidang pengadilan terhadap mereka dilangsungkan antara bulan Juli sampai Oktober 2003 di Banda Aceh. Kelima orang itu dinyatakan bersalah melakukan “terorisme” dan “makar” serta di jatuhi hukuman penjara antara 12 sampai 15 tahun. Permintaan banding mereka ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ditolak masing-masing pada bulan Januari dan Juni 2004.

Amnesty International menganggap bahwa sidang-sidang pengadilan ini telah melanggar standar-standar internasional bagi pengadilan yang adil dan menyerukan pihak yang berwenang di Indonesia membatalkan vonis yang dijatuhkan serta menjamin bahwa mereka diadili lagi dengan pelanggaran pidana yang memang bisa diakui dalam pengadilan yang memenuhi standar-standar internasional mengenai keadilan, atau bebaskan mereka.

Kepatuhan perundang-undangan pada hukum internasional dan penerapan retroaktif perundang-undangan

Kelima juru runding tersebut didakwa dengan ketetapan yang terkandung dalam Pasal 106 dan 108 KUHP yaitu mencoba memisahkan wilayah NAD dari negara kesatuan Indonesia dan memimpin usaha makar atau pemberontakan yang masing-masing bisa dijatuhi hukuman penjara maksimum 20 tahun dan hukuman seumur hidup. Selain itu, dan uniknya dalam gelombang pengadilan politik di NAD sekarang ini, mereka juga didakwa dengan menggunakan pasal-pasal undang-undang “anti-terorisme” yang berkiatan dengan “membantu dan mengfasilitasi terorisme” serta “merencanakan dan mecoba melakukan tindakan terorisme”.50

Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak-tindak Terorisme (UU 15/2003) disahkan pada bulan April 2003. Undang-undang ini menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu No.1/2002 yang diberlakukan setelah pemboman satu klub malam di Bali pada bulan Oktober 2002 dimana 202 orang meninggal.51

Amnesty International sebelumnya sudah mengutarakan kekhawatirannya bahwa undang-undang “anti-terorisme” Indonesia beresiko membahayakan hak asasi manusia.52Di antara kekhawatiran Amnesty International adalah tidak dijabarkannya apa itu “teror” atau “tindakan-tindakan terorisme” yang dijadikan perbuatan pidana menurut undang-undang tersebut. Sudah menjadi prinsip umum hukum internasional bahwa semua pelanggaran pidana harus secara persis didefinisikan oleh undang-undang sehingga semua orang tahu apa yang sebetulnya dilarang. Selain itu hukuman mati yang bisa dijatuhkan bagi sejumlah pelanggaran termasuk juga yang diprihatinkan, dan juga pasal-pasal yang digunakan untuk mendakwa para juru runding ini. Amnesty International percaya bahwa hukuman mati merupakan puncak pelanggaran pada hak untuk hidup dan merupakan bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Hak-hak untuk diajukan ke pengadilan yang adil atau fair juga tidak sepenuhnya dijamin oleh perundang-undangan ini. Khususnya ada kekhawatiran mengenai periode penangkapan (tujuh hari dengan dasar bukti-bukti permulaan) dan penahanan (enam bulan) tanpa adanya peninjauan pengadilan (Pasal 25 dan 28); satu ketetapan yang mengatur pemeriksaan bukti-bukti permulaan berlangsung dalam satu sesi tertutup yang nampaknya tidak memberikan tertuduh, atau perwakilan hukumnya, kesempatan untuk mempertanyakan bukti-bukti yang dihadapkan ke pengadilan (Pasal 26.3); dan satu ketetapan untuk pengadilan in absentia (Pasal 35). Yang lebih jelas lagi, undang-undang ini tidak memberikan perlindungan bagi korban dan saksi mata dan begitu pula bagi pemeriksa, jaksa penuntut umum dan hakim (Pasal 35). Memang program perlindungan seperti ini biasanya tidak tersedia di Indonesia kecuali dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia yang baru-baru ini didirikan.53

Sehubungan dengan perkara-perkara pada juru runding tersebut ada pula keprihatinan bahwa undang-undang yang digunakan secara retroaktif melanggar prinsip tidak berlaku surut yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Prinsip ini tercantum pula dalam ICCPR yang dijadwalkan akan diratifikasi Indonesia tahun ini,54dan juga dicerminkan dalam Pasal 28.i UUD 1945 yang melindungi orang-orang dari penuntutan untuk satu pelanggaran yang tidak merupakan pelanggaran pidana saat tindakan itu dilakukan.55

Kelima orang tersebut dituduh berkonspirasi, mencoba atau membantu melakukan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan GAM. Tindakan-tindakan kekerasan tersebut dituduh dilakukan antara bulan Januari dan Maret 2003. Akan tetapi, bantuan yang diberikan kepada GAM oleh kelima orang itu dituduh berlangsung, dalam sejumlah kasus, bahkan sejak Juni 2000: yaitu dua tahun sebelum peraturan pemerintah atau perpu itu dikeluarkan dan hampir tiga tahun sebelum perpu itu kemudian diganti menjadi UU No.15/2003.

Meskipun ketetapan-ketetapan dalam UU 15/2003 (yang digunakan untuk mendakwa para juru runding tersebut) sama dengan yang tercantum dalam Perpu Oktober 2002 (yang digantikan oleh UU 15/2003 itu), Amnesty International menganggap jika prinsip tidak berlaku surut diterapkan secara ketat, maka para juru runding itu tidak boleh dimintai tanggung jawab secara pidana dengan menggunakan UU 15/2003 untuk tindakan-tindakan yang terjadi sebelum bulan April 2003, yaitu tanggal dimulainya tindakan-tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran pidana menurut undang-undang tersebut.

Kesimpulan ini juga kelihatannya didukung oleh satu keputusan pengadilan baru-baru ini di Mahkamah Konstitusi. Tanggal 23 Juli 2004, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dalam perkara Masykur Abdul Kadir, salah satu dari 33 pria yang dijatuhi vonis sehubungan dengan pemboman Bali pada bulan Oktober 2002, penggunaan UU No.16/2003 yang memberi otoritas penggunaaan Uu No. 15/2003 megenai Pemberantasan Terorisme secara retroaktif atau berlaku surut, tidaklah konstitusional sebab undang-undang itu baru diberlakukan setelah pemboman Bali terjadi.

Tuduhan-tuduhan dan bukti-bukti

Tuduhan pokok terhadap kelima juru runding tersebut adalah bahwa dengan mewakili GAM di perundingan-perundingan, dan sebagai anggota dari satu atau lebih berbagai komite yang dibentuk untuk menerapkan dan memonitor CoHA, serta juga Kesepakatan mengenai Jeda Kemanusiaan, 56mereka sadar akan, mendukung, atau tidak melakukan apa-apa guna mencegah, berbagai “perbuatan terorisme” yang dilakukan oleh GAM. Dakwaan ini kemudian juga menyebutkan daftar kejadian-kejadian pemboman, pembunuhan secara tidak sah, penyanderaan dan pembakaran yang dituduh dilakukan GAM pada awal tahun 2003.

Amnesty International tidaklah berada dalam posisi untuk menghakimi apakah masing-masing juru runding itu memiliki pengetahuan langsung atau keterlibatan dalam berbagai tindakan yang dituduhkan kepada mereka. Akan tetapi tetap ada keprihatinan yang berkaitan dengan kebenaran dari saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut untuk melawan mereka. Hanya sedikit perincian diberikan dalam dakwaan mengenai daftar tindakan yang dilakukan, sebagian besar dituduh dilakukan pada tiga bulan pertama tahun 2003. Paling banyak yang dituliskan adalah tanggal, lokasi dan nama korban. Para pengacara pembela mengeluh bahwa penuntut tidak menghadirkan saksi-saksi untuk kejadian khusus mana pun yang dirujuk dalam dakwaan. Sebaliknya malah bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian-kejadian tersebut nampaknya pada pokoknya hanya berdasarkan pada dokumen intelijen kepolisian yang diserahkan kepada pengadilan. Para pengacara pembela tidak pernah diijinkan melihat dokumen-dokumen tersebut.57

Di antara para saksi yang dipanggil oleh penuntut dalam persidangan merupakan para juru runding itu sendiri padahal mereka sendiri juga diadili dengan dakwaan yang sama. Mereka menolak untuk tampil sebagai saksi mata dalam pemeriksaan rekan mereka dan akibatnya malah laporan investigasi polisi mengenai mereka yang dibacakan. Hal ini bukan saja tidak memberikan kesempatan pada pengacara pembela untuk memeriksa silang para saksi mata, namun juga hak mereka untuk mendapat waktu dan fasilitas guna mempersiapkan pembelaan direndahkan sebab mereka tidak pernah diijinkan untuk melihat hasil investigasi polisi yang mana pun terhadap kelima tertuduh.

Amnesty International juga sangat khawatir bahwa sejumlah tuntutan yang diajukan kepada kelima orang ini berdasarkan jelas dari hal-hal yang bukan tindakan pidana, yaitu keterlibatan mereka dalam proses perdamaian yang sudah disetujui secara resmi dan diperantarai dunia internasional.

Dukungan mereka, secara langsung ataupun tidak langsung atas “tindakan-tindakan terorisme” kelihatannya sebagian berdasarkan tuduhan bahwa sebagai juru runding untuk GAM, atau sebagai anggota komite-komite yang dibentuk guna memantau berbagai kesepakatan, mereka juga berkonspirasi untuk melakukan, mencoba melakukan, atau membantu dalam melakukan “tindakan-tindakan terorisme”. Akan tetapi dalam sejumlah hal, tindakan yang sama yaitu melakukan negosiasi kelihatannya dipandang sebagai bukti memberikan dukungan atas tindak kekerasan yang dilakukan GAM. Sofyan Ibrahim Tiba, misalnya, dituduh antara lain ikut berjuang dalam usaha membebaskan diri dari pemerintah Indonesia, “untuk mencapai cita-cita, misi, gagasan-gagasan atau kepentingan-kepentingan GAM sebagai salah satu upaya perjuangan di bidang diplomasi”. Dakwaan itu lebih lanjut juga menambahkan bahwa “Perjuangan di bidang diplomasi ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh prajurit GAM di lapangan, keduanya saling mendukung dan saling melengkapi.”

Dalam kasus tuntutan makar, tuduhan yang dilontarkan jaksa penuntut didasarkan hampir seluruhnya pada hal yang kelihatannya merupakan perbuatan-perbuatan sah yang dilakukan pribadi-pribadi yang terlibat dalam perundingan mewakili satu pihak yang berkonflik atau sebagai anggota komite-komite yang didirikan untuk memonitor berbagai kesepakatan yang dilahirkan dari perundingan-perundingan.

Sebagai contoh, di antara tuduhan yang dilemparkan kepada Teungku Kamaruzzaman adalah bahwa ia “bertemu dengan juru runding GAM lainnya baik di Aceh maupun luar negeri (Swiss) guna merencanakan dan mendiskusikan langkah-langkah yang harus diambil oleh GAM dalam bidang diplomasi dan politik untuk mencapai cita-citanya melalui mekanisme perundingan ”. Ia juga dituduh mengetahui dan bersimpati pada perjuangan GAM menentang pemerintah Indonesia. Mirip dengan Kamaruzzaman, Nashiruddin Bin Ahmad juga dituduh melakukan pertemuan dengan para juru runding GAM lainnya “untuk merencanakan dan mendiskusikan langkah-langkah yang harus diambil GAM guna mencapai cita-citanya membangun kembali pemerintahan Kesultanan Aceh-Sumatra”. Terlebih lanjut, ia juga dituduh pada pertemuan-pertemuan ini memberikan “gagasan dan saran-saran untuk membantu perjuangan GAM,” dan, sebagai anggota atau simpatisan GAM “dengan menjadi satu dari para wakil dalam perundingan, tertuduh menjadi bagian konspirasi tak sah, mencoba melakukan atau memberikan bantuan kepada tindakan-tindakan terorisme yang secara langsung maupun tak langsung menjadi bagian tak terpisah dari kegiatan-kegiatan GAM.”

Para hakim seperti halnya para penuntut kelihatannya tidak melakukan pemisahan antara tidakan pidana yang memang sudah diakui, seperti tindak kekerasan yang dilakukan GAM, dan tindakan non-pidana seperti mewakili satu pihak yang terlibat dalam konflik ke perundingan damai. Malahan, mewakili tujuan-tujuan GAM dalam perundingan itu dianggap sebagai mendorong serta mendukung para anggota GAM untuk melakukan “tindakan-tindakan terorisme”, sementara tindakan melakukan perundingan itu sendiri menjadi tindakan yang subversif atau makar.

Sesudah vonis dijatuhkan kepada para juru runding, Pusat Dialog Kemanusiaan mengeluarkan pernyataan umum yang mengutarakan keprihatinan bahwa vonis itu mungkin berhubungan dengan kegiatan-kegiatan mereka dalam proses perdamaian. Pernyataan itu mengingatkan bahwa “kedua belah pihak masuk ke dalam proses dialog dan merundingkan CoHA dengan maksud baik serta dengan keyakinan bahwa keterlibatan mereka tidak akan menghadapkan mereka pada dampak hukum apa pun yang dikaitkan dengan usaha-usaha ini.” Pernyataan itu juga memperingatkan potensi adanya implikasi negatif pada kesempatan untuk melakukan dialog di masa depan di NAD.58

Tidak diberikannya perwakilan hukum

Ke lima juru runding tersebut tidak diberikan akses kepada para pengacara selama tujuh hari pertama penahanan mereka. Akses secara teratur kemudian diberikan, namun selalu harus ada petugas kepolisian berada di sekitar mereka. Pengacara mereka sudah protes, namun diberitahu bahwa akses kepada klien mereka akan dicabut lagi jika mereka tidak setuju adanya petugas polisi dalam pertemuan mereka.

Hak untuk mendapatkan kesempatan berkomunikasi secara tertutup antara para pengacara dan klien mereka tercantum dalam Kumpulan Prinsip-prinsip PBB untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (Kumpulan Prinsip-prinsip)59dan Prinsip-prinsip Dasar mengenai Peran Pengacara.60KUHAP juga mengakui adanya komunikasi tertutup atau bersifat rahasia antara seorang pengacara dengan klien mereka, meskipun ada kekecualian dalam perkara-perkara yang melibatkan tindak pidana yang mengancam keamanan negara (Pasal 71 KUHAP). Amnesty International memandang kekecualian ini sebagai pelanggaran atas hak untuk diadili secara adil.

Para pengacara atau penasehat hukum juga dihalangi dalam pekerjaan mereka menyiapkan pembelaan sebab mereka tidak diberi akses kepada dokumen-dokumen penting. Secara khususnya, meskipun adanya permintaan kepada jaksa penuntut, hakim serta para pejabat pengadilan lainnya, para pengacara pembela tidak pernah diberi salinan laporan investigasi kepolisian.

Dugaan keras adanya penyiksaan dan perlakuan buruk

Pada pemeriksaan pengadilannya, Sofyan Ibrahim Tiba memasukkan pengaduan kepada hakim bahwa ia diperlakukan dengan buruk dan diancam ketika berada dalam tahanan polisi. Menurut suratnya, Sofyan Ibrahim Tiba ditembak dua kali pada tanggal 29 Juli 2003 oleh dua orang anggota Brimob.61Surat itu juga menuduh bahwa para juru runding dipaksa menyaksikan tahanan lainnya disiksa. Kelima juru runding tersebut ditahan di Polda Banda Aceh dari saat mereka ditangkap sampai bulan Agustus 2004, meskipun dalam teorinya mereka sudah harus dipindahkan ke penjara begitu penyidikan polisi selesai dan penuntutan dimulai. Para tahanan baru terus mengalir masuk ke Polda dan dalam sejumlah kasus dilaporkan mereka dibawa ke ruangan di depan sel para juru runding, kelihatannya dengan disengaja, dimana mereka dipukuli dan dijadikan sasaran bentuk-bentuk lain penyiksaan di depan mata para juru runding itu.

Yang menambah stress bagi para juru runding serta keluarga mereka adalah adanya kabar-kabar di bulan Januari 2004 bahwa mereka termasuk di antara narapidana yang akan dipindahkan dari NAD ke penjara di Jawa. Tiga hari sebelum hari pemindahan, semua akses keluarga untuk menjumpai mereka dihentikan. Dilaporkan bahwa mereka dihadapkan ke pemeriksaan yang dilakukan guna mempersiapkan pemindahan mereka, termasuk mereka juga harus diborgol dan dibelenggu bersama. Pada saat pemindahan mereka tidak jadi dipindahkan pada bulan Januari 2004 itu. Akan tetapi, Teungku Kamaruzzaman, Amni Bin Ahmad Marzuki, Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe dan Nashiruddin Bin Ahmed termasuk dalam kelompok 74 orang narapidana NAD yang dipindahkan ke penjara-penjara di Jawa Barat pada tanggal 25 Agustus 2004.62

Empat orang juru runding termasuk diantara 400 narapidana lainnya dari NAD yang dipindahkan ke Jawa sejak Januari 2004. Pihak yang berwenang mengatakan alasan pemindahan adalah menghindari terlalu sesaknya penjara-penjara di NAD. Menurut pandangan sejumlah besar mereka yang ditangkap dan diadili di NAD pada tahun lalu, memang ada kemungkinan adanya masalah terlalu penuhnya penjara-penjara di NAD. Namun, Amnesty International prihatin bahwa para sanak keluarga narapidana, termasuk keluarga empat juru runding tersebut, akan menghadapi kesulitan untuk mengunjungi mereka di Jawa oleh karena jauhnya jarak dan mahalnya biaya perjalanan.

Sofyan Ibrahim Tiba tidak dipindahkan oleh karena alasan kesehatan. Pada usia 57 tahun, ia menderita penyakit jantung, diabetes dan dilaporkan menderita komplikasi akibat penyakit-penyakitnya itu, termasuk mengalami infeksi telinga dan “kaki bengkak”. Ia dipercaya tengah mendapat pengobatan dari satu rumah sakit militer di Banda Aceh, meskipun menurut sejumlah sumber permintaannya untuk diobati dokternya sendiri atau dirawat di rumah sakit sipil ditolak. Para juru runding lainnya juga ada yang dilaporkan sakit-sakitan dan mungkin tidak mendapat perawatan medis yang pantas. Muhammad Bin Usman Lampo Awe dikabarkan menderita gangguan pernafasan dan masalah perut. Juga ada laporan yang belum bisa dikonfirmasi bahwa Tengku Kamaruzzaman menderita luka di punggung akibat perlakuan buruk yang diterimanya pada masa awal penahanan.



6. Mungkin mereka tahanan hati nurani

Di antara mereka yang ditahan serta dipenjarakan di NAD adalah para aktifis politik, pekerja kemanusiaan, pembela HAM dan pegiat lingkungan. Amnesty International percaya bahwa sejumlah dari mereka mungkin merupakan tahanan hati nurani – yaitu: orang-orang yang ditahan semata-mata berdasarkan kegiatan mereka yang sah dan dilakukan secara damai atau karena keyakinan mereka.

Dalam beberapa tahun sebelum keadaan darurat militer, Amnesty International mengakui adanya sejumlah tahanan hati nurani di NAD. Sebagian besar adalah para pegiat politik, yang terutama adalah para anggota Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), yang mempromosikan referendum mengenai status politik NAD. Kali ini para pembela HAM dan pekerja kemanusiaan juga menjadi sasaran pelanggaran HAM berat serta juga intimidasi tingkat rendah dan pelecehan. Sekitar 18 orang pembela HAM diyakini sudah dibunuh secara tak sah atau “menghilang” antara bulan Januari 2000 dan Mei 2003.

Di bawah keadaan darurat militer, pihak yang berwenang telah memperlihatkan adanya kenaikan dalam tingkat tidak bertoleransi pada para pegiat pro-independen dan para anggota ornop yang pekerjaannya melibatkan pengumpulan serta penyebaran data mengenai, dan mengkampanyekan untuk melawan, pelanggaran HAM atau memberikan bantuan kepada penduduk sipil. Pernyataan berisi ancaman juga dikeluarkan para pejabat;63satu lokakarya yang diselenggarakan oleh Komnas HAM di Banda Aceh pada bulan Oktober 2003 dibubarkan oleh pasukan keamanan; dan sejumlah organisasi politik atau hak asasi manusia yang bermarkas di NAD secara terbuka dituduh militer mempunyai kaitan dengan GAM dan para anggotanya diancam akan diinvestigasi dan ditangkap.



Dalam sejumlah kasus, ancaman itu memang menjadi kenyataan. Tiga anggota SIRA sekarang ini berada dalam tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara. Di antara mereka termasuk ketua SIRA, Muhammad Nazar, yang dinyatakan bersalah pada bulan Juli 2003 karena menyatakan di depan umum “Perasaan bermusuhan, kebencian atau penghinaan kepada pemerintah”. Dakwaan ini berkaitan dengan keterlibatannya dalam menyelenggarakan satu acara secara damai sebelumnya pada tahun yang sama. Amnesty International menganggap Nazar sebagai tahanan hati nurani dan menyerukan agar ia segera dibebaskan dan tanpa syarat.

Selain itu, sekurang-kurangnya 24 pegiat HAM, pegiat lingkungan dan pekerja kemanusiaan telah pula ditahan sejak diberlakukannya darurat militer. Sebagian besar sudah dibebaskan, namun enam orang dituduh menjadi anggota atau mempunyai kaitan dengan GAM dan telah didakwa dan diajukan ke pengadilan. Perincian mengenai perkara-perkara tesebut diberikan di bawah ini. Informasi yang ada tidaklah memadai untuk menentukan apakah ada atau tidak dasar yang nyata mengenai tuduhan mempunyai hubungan dengan GAM. Akan tetapi melihat catatan pihak yang berwenang Indonesia mengenai pemenjaraan para tahanan hati nurani di NAD serta kebenciannya terhadap mereka yang kritis atas kebijakan-kebijakan Indonesia di sana, Amnesty International yakin bahwa sangatlah mungkin bahwa mereka adalah tahanan hati nurani. Jika memang demikian halnya, maka mereka harus segera dibebaskan dan tanpa syarat.

6.1 Para pekerja kemanusiaan

Yusni Abdullah, usia 26 tahun, dan Mahyeddin , usia 23 tahun, adalah anggota People’s Crisis Centre (PCC), satu organisasi kemanusiaan berbasis di NAD. Didirikan pada bulan Januari 1999, kegiatan-kegiatan PCC dipusatkan pada pemberian bantuan kepada IDP. Kedua orang ini kini masing-masing menjalani hukuman penjara satu tahun dan satu tahun enam bulan setelah dinyatakan bersalah melakukan pemberontakan.

Menurut para rekan mereka di PCC, penangkapan serta penahanan Yusni Abdullah dan Mahyeddin dihubungkan dengan penangkapan seorang anggota GAM yang pernah menginap di kantor mereka bersama-sama dengan sekelompok orang desa yang mengunjungi mereka dari kota Lhokseumawe. PCC sering menyediakan akomodasi penginapan bagi orang-orang desa yang datang ke kota dan tidak bisa pulang pada hari yang sama oleh karena jarak yang jauh dan tidak memadainya transportasi. Anggota GAM itu kemudian ditangkap dan dipercaya telah mengaku, bisa jadi karena disiksa, tinggal di kantor PCC. Dalam iklim seperti sekarang ini, satu ikatan dengan PCC saja sudah cukup untuk menuduh kedua anggota PCC itu terlibat GAM.

Yusni Abdullah dan Mahyeddin diduga keras menjadi sasaran penyiksaan agar mereka mau mengaku mengenai hubungan mereka dengan GAM. Yusni Abdullah ditangkap dari kantor PCC di Lhokseumawe pada pagi tanggal 15 Desember 2003 dan dibawa ke kantor Satuan Gabungan Intelijen (SGI) setempat. Dikabarkan di sana ia dipukuli dan ditanyai mengenai keberadaan Sofyan Daud, Komandan GAM untuk Aceh Utara. Ketika ia menjawab tak tahu, seorang anggota SGI disebutkan mengatakan “Kalau kau tidak mau memberitahu, kau akan dihabiskan”. Ia juga diperintah untuk mengakui bahwa PCC terlibat GAM. Oleh karena tidak ingin melibatkan keseluruhan organisasi, akhirnya ia mengaku bahwa ia dulunya anggota GAM sebebelum bergabung dengan PCC pada tahun 1999.

Mahyeddin ditangkap beberapa jam kemudian pada hari yang sama juga oleh para anggota SGI. Di kantor SGI dilaporkan bahwa ia dipukuli, ditanyai mengenai keberadaan GAM dan dituduh memberikan informasi kepada mereka. Dua kali secara terpisah, kabarnya kantung plastik dipasang di kepala Mahyeddin sampai ia terpaksa harus mengaku bahwa ia kenal beberapa anggota GAM.

Kedua orang ini kemudian dipindahkan ke Penjara Lhokseumawe dimana mereka diduga keras dijadikan lagi sasaran pemukulan dan interogasi selama beberapa hari oleh polisi militer. Mahyeddin diberitahu seorang petugas polisi bahwa ia akan dibebaskan jika ia membayar 900,000 rupiah. Ia menolak memberi suap dan malahan ia serta Yusni Abdullah diajukan ke pengadilan dengan dakwaan melakukan pemberontakan.

6.2 Mahasiswa dan aktifis perempuan

Tiga aktifis anggota Organisasi Perempuan Aceh Demokratik (ORPAD) yang pekerjaannya difokuskan pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta dua mahasiswa aktifis ditangkap di Banda Aceh pada bulan Februari 2004 oleh anggota Brimob. Salah satu dari mahasiswa aktifis itu, Iwan Irama Putra (27 tahun) masih dalam penahanan dan menunggu dibawa ke pengadilan. Ia merupakan anggota Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Lingke (Impel) yang pekerjaannya antara lain memberikan bantuan kepada para IDP, serta juga anggota Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) yaitu kelompok pendidikan dan HAM yang berbasiskan mahasiswa. Iwan Irama Putra dituduh terlibat dalam satu serangan ke pos Brimob di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2000 dimana tiga petugas Brimob terbunuh. Harlina (perempuan), usia 22 tahun, anggota ORPAD dan Impel, juga dituduh terlibat dalam kejadian yang sama, tapi kemudian dibebaskan.

Penangkapan para aktifis ini menyusul penahanan pada tanggal 19 Februari 2004 terhadap Masrizal, seorang IDP dari Aceh Tengah yang sudah tinggal di Banda Aceh sejak tahun 2001 dan yang dituduh pihak berwenang sebagai anggota GAM. Masrizal kenal dengan Iwan Irama Putra melalui pekerjaan Irwan memberikan bantuan kepada para IDP di Aceh Tengah dengan Impel. Diyakini bahwa Masrizal mungkin saja menyebut nama Impel dan ornop-ornop lainnya dalam interogasi dan inilah yang menjadi dasar tuduhan yang dilontarkan kepada Iwan Irama Putra.

Iwan Irama Putra ditangkap dari rumah seorang kawannya pada tanggal 22 Februari 2004. Keesokan harinya serangkaian penggerebegan dilakukan ke rumah-rumah para anggota ORPAD. Harlina, Nursida (perempuan) usia 22tahun dan Nova Rahyu (perempuan) usia 23 tahun ditangkap dalam pengraziaan itu dan dibawa ke pos Brimob di daerah Lingke di Banda Aceh. Orang ke enam yang bernama Syafruddin, anggota SMUR, ditangkap dari asrama mahasiswa keesokan harinya.

Baik Harlina maupun Syafruddin dilaporkan dipukuli saat ditangkap. Harlina, Masrizal dan Iwan Irama Putra juga dilaporkan dipukuli di pos Brimob tempat kemana mereka dibawa.

Nursida, Nova Rahyu dan Syafruddin dilepaskan kembali dalam waktu 24 jam. Mereka semua melarikan diri keluar dari propinsi itu. Harlina ditahan sampai tanggal 9 Maret 2004 ketika akhirnya ia dibebaskan dengan syarat. Tidak jelas apakah ia masih menjadi tersangka dalam perkara ini, namun ia pernah dipanggil sebagai saksi dalam perkara melawan Iwan Irama Putra. Pada saat laporan ini ditulis, Iwan Irama Putra masih ditahan di Penjara Keudah di Banda Aceh dengan dakwaan “makar”. Masrizal dipindahkan ke Penjara Takengon di Aceh Tengah pada bulan Maret 2004. Tidak diketahui apakah ia sudah didakwa atau sudah diperiksa di pengadilan.

6.3 Pegiat lingkungan

Bestari Raden, pegiat lingkungan dan masyarakat suku asli dari NAD ditangkap di bulan Maret 2004 dan dituntut dengan “separatisme” (Pasal 106 KUHP), “makar” (Pasal 108 ayat 1.2 KUHAP) dan “memancing tindak kekerasan” (Pasal 160 KUHP). Secara kumulatif, tuntutan-tuntutan ini bisa menjatuhkan hukuman sampai dengan 26 tahun penjara. Sidang pengadilannya yang dimulai tanggal 28 Juni 2004 di Pengadilan Negeri Tapak Tuan, Aceh Selatan, masih berlangsung pada saat laporan ini dituliskan. Vonis diperkirakan dijatuhkan awal Oktober 2004.

Bestari Raden ditangkap oleh para anggota Kodim Aceh Tenggara pada tanggal 23 Maret 2004 ketika mengunjungi wilayah itu sebagai bagian dari satu tim pemerintah terdiri atas 37 orang yang dibentuk untuk meninjau proyek jalan Ladia Galaska. Pembangunan jalan Ladia Galaska yang rencananya panjangnya 500 kilometer itu ditentang habis-habisan oleh kelompok-kelompok lingkungan karena proyek ini membelah hutan tropis yang masih perawan di Taman Nasional Gunung Leuser di NAD dan Sumatra Utara. Sebaliknya, dilaporkan bahwa proyek ini mendapat dukungan dari para anggota pasukan keamanan.64Sejumlah pengamat percaya bahwa penangkapan Bestari Raden mungkin berkaitan dengan usah-usahanya untuk menghentikan pembangunan jalan raya itu dan juga aktifitas-aktifitas terdahulunya untuk memprotes penebangan hutan di NAD. Para rekan sejawat aktifis menspekulasikan penangkapannya juga merupakan pembalasan atas hal-hal di masa lampau oleh para anggota kepolisian dan pengusaha di wilayah itu.

Saat ditangkap, Bestari Raden dituduh sebagai anggota GAM, melakukan operasi-operasi dengan GAM, serta memeras uang untuk GAM. Ia juga dituduh mengorganisir demonstrasi-demonstrasi sebagai dukungan untuk referendum di NAD pada tahun 1999; untuk memprotes kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penebangan hutan yang dilakukan PT Medan Remaja Timber; serta menghasut orang lain untuk melakukan pembakaran atas kamp perusahaan penebangan kayu itu di Kabupaten Aceh Selatan juga pada tahun 1999.

Dilaporkan bahwa Bestari Raden mengaku semua tuduhan itu segera setelah ia ditangkap karena takut dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan buruk. Namun tidak ada keterangan yang mengisyaratkan bahwa ia disiksa saat itu, akan tetapi ketakutannya itu berdasarkan pada pengalaman sebelumnya di tahun 1999 ketika ia ditahan paling tidak dua kali oleh polisi di Aceh Selatan. Dalam salah satu penangkapannya waktu itu diduga keras ia dipukuli anggota Brimob. Penangkapan sebelumnya ini dilaporkan berkaitan dengan protes-protes anti penebangan pohon yang membuatnya dikenal sebagai tukang provokasi yang, dalam konteks di NAD, dianggap juga sebagai anggota GAM. Namanya kemudian dimasukkan dalam daftar anggota GAM yang “dicari”. Koleganya, teman-temannya serta sanak saudaranya selalu menyatakan bahwa ia bukan anggota GAM dan juga tidak punya hubungan apapun dengan GAM.

Penangkapan-penangkapan, pemukulan, serta bentuk-bentuk intimidasi lainnya dan juga pelecehan yang diduga keras dideritanya pada tahun 1999 menyebabkan Bestari Raden meninggalkan propinsi tersebut dan pindah ke ibukota Jakarta. Dari tahun 2001-2003 ia bekerja sebagai Koordinator untuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), satu aliansi nasional yang mengkampanyekan hak-hak para masyarakat asli/adat. Pada tahun 2004 ia menjadi Koordinator Nasional Kaukus Lingkungan, satu aliansi baru kelompok-kelompok lingkungan yang berbasis di Indonesia.

Tim pembela Bestari Raden menyatakan bahwa tidak ada dasar apapun bagi semua tuntutan yang diajukan kepadanya. Memang, ketika pengadilan sudah berlangsung setengah jalan, penuntut membatalkan dakwaan “separatisme”. Dakwaan ini didasarkan pada tuduhan bahwa ia mempunyai hubungan dengan GAM dan kemudian dakwaan ini dibatalkan karena tidak ada bukti-bukti yang memadai.

Walaupun demikian, dua dakwaan lain yaitu “makar” dan “menghasut untuk menimbulkan tindak kekerasan” masih tetap berlaku dan jaksa penuntut meminta dijatuhkannya hukuman penjara lima tahun untuk tuntutan ini. Para pengacara Bestari Raden mengklaim bahwa ia tidak pernah ikut ambil bagian dalam aktifitas manapun untuk mendukung referendum mengenai masa depan NAD. Mereka juga menunjukkan bahwa meskipun ia selalu vokal dalam penentangannya terhadap pengrusakan lingkungan yang disebabkan oleh penebangan hutan, ini tetap tidak sampai pada menghasut orang lain untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perusahaan-perusahaan penebangan kayu.

Bestari Raden masih tetap dalam penjara di Tapak Tuan menunggu hasil sidang pengadilannya.



7. Penyiksaan dan perlakuan buruk di bawah masa darurat militer

Ini pelajaran bagus mengenai bagaimana para tentara [Amerika dan Inggris] di Irak memperlakukan para tahanan. Kami masukkan hal ini dalam pelajaran di Kopassus bahwa mereka tidak boleh dan jangan sampai mencontoh hal ini.”

Mayor Jendral Sriyanto, Komandan Kopassus.65

Misalnya, tentara saya menampar di muka. Itu tidak jadi masalah asal orang itu masih bisa berfungsi setelah diinterogasi. Tapi jika menyebabkan seseorang menjadi cacat itu namanya penyiksaan berat…itu benar-benar tidak boleh.”

Mantan Panglima Kodam Iskandar Muda dan Komandan Penguasa Darurat Militer Daerah, Brigadir Jendral Bambang Darmono, November 2003.66


Penyiksaan dan perlakuan buruk pada saat pemeriksaan kelihatannya adalah hal yang rutin baik dalam tahanan militer ataupun tahanan polisi di NAD. Akan tetapi praktek-praktek semacam itu tidak hanya dibatasi di tempat-tempat penahanan saja. Pemukulan serta bentuk-bentuk lain penyiksaan dan perlakuan buruk, terutama terhadap kaum pria muda, guna mengorek keterangan mengenai keberadaan GAM, untuk mengintimidasi dan menghukum merupakan hal yang banyak terjadi dalam operasi-operasi pembersihan (sweeping) oleh pasukan keamanan di desa-desa. Pemerkosaan dan bentuk tindak kekerasan lainnya terhadap perempuan dan para gadis juga terjadi dalam konteks ini.

Metode penyiksaan pada saat darurat militer yang telah terdokumentasikan oleh Amnesty International bersifat konsisten dengan pola-pola penyiksaan dan perlakuan buruk yang telah terbentuk dengan mantap di NAD selama bertahun-tahun. Ini sangatlah menyolok karena meskipun adanya perubahan-perubahan yang signifikan di dunia perpolitikan Indonesia serta reformasi penting di sejumlah bidang, penyiksaan tetap nampaknya menjadi modus operandi di situasi-situasi dimana ada perlawanan terhadap negara, baik dengan menggunakan senjata ataupun tidak.

Mereka yang bertanggung jawab utama atas penyiksaan-penyiksaan tersebut tentunya adalah para petugas militer dan kepolisian. Tingkatan dan beratnya penyiksaan di NAD, serta ketidakmampuan penguasa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif meskipun adanya banyak tuduhan baik di masa kini maupun masa lampau, menunjukkan tingginya tingkat pengetahuan dan juga penerimaan atas praktek-praktek ini di lingkungan para pejabat tinggi, kalaupun tidak berupa pemberian ijin.

7.1 Penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap para tahanan politik

Para pengacara di NAD mengatakan kepada Amnesty International bahwa para tahanan politik, hampir tanpa kekecualian, disiksa dan diperlakukan dengan buruk dalam hari-hari pertama penahanan. Tujuan utama penyiksaan ini adalah untuk mengorek pengakuan tentang keanggotaan di GAM atau dukungan yang diberikan pada GAM, yang kemudian akan digunakan sebagai dasar penyusunan dakwaan terhadap mereka.

Metode penyiksaan yang umumnya diderita oleh para tahanan politik di NAD termasuk: pemukulan, yang ummnya dengan menggunakan ujung senjata, tongkat rotan, lempengan besi atau balok kayu; kemudian tampar, tinju, tendang dengan menggunakan sepatu bot militer yang berat dan dinjak-injak. Metode lainnya yang digunakan termasuk disetrum/dilistrik; dicekik dengan melingkarkan tali plastik atau kawat ke leher dan diikat keras; dibuat hampir tak bisa bernafas dengan cara memasangkan tas plastik di kepala; dibakar dengan rokok atau pemantik; kulit dilukai dengan sangkur/bayonet atau senjata tajam lainnya, moncong senjata dimasukkan ke mulut; diancam akan dibunuh; dibenamkan di air untuk waktu yang lama; dimandikan dengan air dingin atau air seni; plecehan seksual dan pemerkosaan. Para tahanan juga dipaksa menelan benda-benda seperti kotak karton pembungkus mie, sekrup dan rambut.

Selain itu, para tahanan juga dipaksa menyaksikan tahanan lainnya disiksa dan disuruh ikut serta dalam penyiksaan atau perlakuan buruk terhadap yang lainnya. Ada laporan-laporan tentang kasus dimana tahanan diperintah memukuli dan menampar tahanan lainnya. Dalam sejumlah kasus mereka juga diperintahkan untuk mencium, mengendus, mengelitik atau menjilat ketiak atau melakukan oral seks terhadap tahanan lainnya. Dalam satu kasus yang dilaporkan kepada Amnesty International, seorang tahanan pria dipaksa melakukan sanggama dengan tahanan pria lainnya.

Intensitas penyiksaan atau perlakuan buruk ini dilaporkan berkurang setelah tujuh hari penahanan, atau setelah pengakuan didapatkan. Akan tetapi resiko disiksa atau mendapat perlakuan buruk lagi tidak sepenuhnya hilang, dan menurut para penasehat hukum, ancaman akan dikembalikan di tahanan militer atau polisi untuk disiksa lagi, memaksa banyak orang yang dituntut melakukan kejahatan politik langsung mengaku bersalah atau tidak membuat pembelaan.

7.2 Contoh-contoh kasus penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan politik

Informasi yang termuat dalam kasus-kasus berikut ini didapatkan Amnesty International baik dari wawancara dengan para korban maupun dari sumber-sumber yang bisa dipercaya di NAD. Nama-nama korban dan nama desa mereka tidak kami berikan di sini guna melindungi mereka dari kemungkinan adanya pembalasan.

a) Seorang pria berusia 22 tahun dari Kecamatan Leupung di Kabupaten Aceh Besar ditangkap pada tanggal 8 Juni 2003 dan dibawa ke Polres Aceh Besar. Di sana, selama empat hari dilaporkan bahwa ia dipukuli dengan gagang senapan, tongkat rotan dan sepatu kulit, ditendang, diinjak-injak oleh sekitar 30 orang serta dibakar dengan menggunakan rokok. Ada tuduhan bahwa ia juga diperintahkan makan kotak karton mie instan dan menelan sekrup besi. Ia kemudian dipindahkan ke kantor polisi Lambaro, Aceh Besar. Disana ia dilaporkan ditendang, moncong senapan SS1 assault riffle ditodongkan ke mulutnya dan ia dinjak-injak. Pada satu kesempatan ia dilaporkan dipaksa untuk telanjang dan berdiri dengan kepala di bawah serta pada lain kalinya ia disuruh melakukan oral seks pada tahanan lainnya. Tangannya ditindih dengan palang besi yang biasa dipakai untuk mengunci pintu sel dan matanya ditusuk dengan jari. Ia juga dipaksa minum alkohol dan menghisap marijuana. Di penjara Keudah di Banda Aceh, tempat kemana ia dipindahkan kemudian, ia diperintahkan untuk lari telanjang kaki di atas jalan beraspal panas sehingga akibatnya kakinya terbakar. Sejak saat itu ia diyakini sudah diajukan ke pengadilan, meskipun hasilnya belum diketahui.

b) Seorang pria berusia 20 tahun dari Kecamatan Indrapuri di Kabupaten Aceh ditangkap pada pukul 8 pagi tanggal 8 Juli 2003 oleh tentara dari Kodam III Siliwangi dan polisi dari Polda. Menurut informasi yang diterima Amnesty International, sebelum dibawa ke pos militer di Lam Klieng, Aceh Besar, ia dibawa keliling desa dan dipukuli. Di pos militer ada tuduhan bahwa wajahnya dilumuri kotoran sapi dan ia dipaksa makan kotoran ayam. Ia juga dipukul dengan sebatang kayu, jari tangannya dimasukkan ke colokan listrik sampai ia tersentrum, dan disiram dengan air kemih. Dilaporkan bahwa ia dipindahkan ke pos militer lainnya dimana dituduhkan bahwa tangannya ditindih dengan kursi dan ditusuk dengan jarum. Dikatakan bahwa ia juga kemudian ditendang dan dipukuli di Kodam dan Polda NAD. Di Polda, dimana ia ditahan selama lima hari, tahanan lain disuruh menamparnya. Di Penjara Keudah dimana ia ditahan sambil menunggu pemeriksaan pengadilan ia diperintahkan merangkak masuk ke got. Sejak saat itu ia sudah dijatuhi hukuman penjara satu tahun enam bulan.

c) Seorang pemilik toko kecil berusia 25 tahun dari Kabupaten Aceh Utara ditangkap oleh para anggota Brimob pada bulan Januari 2004. Ia dituduh menjadi anggota intelijen GAM. Ia membantah dan dipercaya bahwa ia ditahan karena menolak permintaan para anggota Brimob untuk memberi mereka uang rokok. Ia dibawa ke pos Brimob setempat dan ditahan selama 24 jam dimana ia menyatakan bahwa ia dipukuli di muka dan di matanya dengan gagang senapan sampai hidungnya patah. Ia juga disundut dengan rokok di lengan, perut dan paha. Puluhan bekas luka bakar masih terlihat di lengannya ketika Amnesty International menemuinya pada bulan Mei 2004. Hidungnya juga mengalami pendarahan. Ia kemudian dibebaskan setelah para warga desanya mencarinya dan membayar 200.000 rupiah. Sejak saat itu ia sudah keluarga dari Indonesia.

d) Seorang petani padi berusia 30 tahun, juga dari Aceh Utara, ditangkap bulan Maret 2004 oleh tentara Kodam III Siliwaingi. Ia menyatakan dibawa ke pos militer sementara dimana ia disiksa karena tidak mau memberikan nama-nama anggota GAM. Menurut pengakuannya, tangannya diikat ke belakang dan ia dipukuli serta di tinju oleh 12 orang di muka dan badannya. Pada satu saat kepalanya dipukul dengan antena radio komunikasi dan besi solder listrik yang panas digoretkan di dadanya lima kali. Penyiksaan ini dilakukan pada hari pertama penahanannya. Dua hari kemudian ia dibebaskan setelah setuju untuk membayar setengah juta rupiah. Ia diberi tiga hari untuk mengumpulkan uangnya, namun ia kabur sebelum hari pembayaran dan sekarang ia tinggal di luar negeri.

e) Seorang petani berusia 29 tahun dari Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar ditangkap tanggal 15 Agustus 2003 sekitar pukul 5 sore oleh tentara dari unit Rajawali dan polisi setempat. Ia dibawa ke balai masyarakat kecamatan untuk diinterogasi. Saat pemeriksaan itu ia ditinju di mukanya, ditendang di dadanya. Dipukul dengan balok kayu di punggungnya, dan diinjak-injak. Dilaporkan ia kemudian dipukuli lagi di pos polisi militer dan di Penjara Keudah. Di Polda Banda Aceh dilaporkan bahwa ia dipaksa bersenggama dengan tahanan pria lainnya. Sejak saat itu ia sudah dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

f) Seorang tukang bangunan usia 23 tahun dari Kecamatan Darussalam di Kabupaten Aceh Besar ditangkap tanggal 15 Juli 2003 oleh tentara dan petugas kepolisian lokal. Ia dibawa ke Kodim. Di sana ia dilaporkan dikurung di satu ruangan kecil bersama 12 orang tentara yang memukulinya dengan tinju, gagang senapan dan helm (pengaman kepala) militer. Sore hari yang sama ia diperintahkan berdiri di depan selnya lengkap dengan bajunya sementara delapan ember air dingin disiramkan kepadanya. Di pos militer Mata Ie, Aceh Besar, ada tuduhan bahwa ia dipukul dengan palu kayu di kepala dan kukunya serta disundut api di bibir, tangan dan sikunya. Di Polda Banda Aceh ia dipukuli lagi serta ditendang para petugas kepolisian. Bersama tahanan lainnya ia diperintahkan untuk saling menggelitik dan saling menjilat ketiak satu sama lainnya. Sejak saat itu ia sudah dihadapkan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman tiga tahun dan enam bulan penjara.

g) Seorang pedagang di pasar dari Muara dua, Lhokseumawe, ditangkap oleh para anggota militer sesaat sebelum pemilihan anggota DPR yang dilangsungkan tanggal 5 April 2004. Ia mengatakan kepada Amnesty International bahwa ia memberikan makanan serta bantuan lain kepada GAM, tetapi ia bukan anggota. Ia mengatakan ia ditahan 24 jam di pos militer di desanya dimana ia disiksa saat ia ditanyai mengenai keberadaan GAM dan senjata mereka. Menurut pengakuannya, ia dipukuli gagang senapan, digantung dengan kepala di bawah kaki di atas selama sekitar 20 menit dan kantung plastik dipasangkan di kepalanya. Ia juga merasa satu kali punggungnya dibakar namun tidak bisa melihat apa yang membakarnya. Ia melarikan diri dari Indonesia segera setelah dibebaskan.

7.3 Penyiksaan dan perlakuan buruk di tempat-tempat umum

Baik militer maupun polisi juga melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk di tempat-tempat umum dan di rumah-rumah. Hal ini sering terjadi saat ada “pembersihan” (sweeping) ke desa-desa dan penggeladahan dari rumah ke rumah. Hal ini terutama banyak dilakukan di daerah-daerah pedesaan dan sering setelah adanya tembak menembak antara pasukan keamanan dan GAM. Pada saat penggeladahan semacam itu sudah umum jika para pria di desa dikumpulkan dan dipukuli, ditendang serta ditampar guna memaksa mereka mau bekerjasama dalam mencari seorang tersangka atau juga sebagai bentuk pembalasan.

Penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat juga dipakai sebagai hukuman atas alasan-alasan seperti tidak muncul atau tidak hadir pada wajib jaga malam, atau jatuh tertidur pada saat jaga malam atau menolak memberi para anggota militer atau kepolisian rokok gratis atau bahan-bahan lain yang diminta. Hukuman yang dilaporkan diberikan untuk pelanggaran ringan semacam itu adalah pemukulan, dibenamkan ke dalam air selama waktu yang lama, dipaksa berbaring di got kotor atau disuruh pura-pura berenang sementara berbaring di tanah kering.

7.4 Contoh-contoh kasus penyiksaan dan perlakuan buruk di tempat-tempat umum

a) Seorang pemilik took barang keperluan sehari-hari, usia 51 tahun, dari Kecamatan Nisam di Aceh Utara, menjelaskan kepada Amnesty International bahwa ia dipandang oleh militer Indonesia sebagai seorang “separatis” dan dijadikan sasaran pemukulan beberapa kali sebab dia memberi rokok, karena dipaksa, kepada anggota-anggota GAM. Satu kali, sebelum ia kemudian kabur meninggalkan Indonesia di bulan April 2004, sekitar 60 orang tentara mendatangi desanya dan mengumpulkan sekitar 20 sampai 30 pria. Mereka dipukuli, termasuk pemilik toko itu, akibatnya jari kelingkingnya patah dan rusuknya memar.

b) Seorang petani berusia 31 tahun dari Kecamatan Banda Baru di Kabupaten Pidie meninggalkan Indonesia pada bulan Maret 2004 untuk melarikan diri dari pemukulan berkali-kali yang dialaminya selama operasi militer di desanya. Ia menggambarkan bagaimana para pria di desanya telah berulangkali dibariskan dan mereka masing-masing, terutama para pemuda, akan dipanggil keluar dari barisan dan dipukuli. Ia mengaku dipukuli dalam 12 kejadian terpisah sejak dimulainya darurat militer.

c) Seorang petani berusia 27 tahun dari Kecamatan Muara Tiga di Kabupaten Pidie menyatakan bahwa ia diberhentikan oleh dua orang prajurit berpakaian sipil di pos pemeriksaan tanggal 16 Juli 2003 saat ia dalam perjalanan menuju ladangnya. Para tentara menuduhnya sebagai anggota GAM. Ketika ia menyangkalnya, ia dipukuli. Ia menderita patah tulang lutut karena ditendangi dan satu giginya juga patah ketika mulutnya dipukul dengan ujung senapan. Ia dibiarkan tergeletak di jalan dan pulang dengan tertatih-tatih. Belakangan ia mendengar bahwa ia dicari oleh militer, oleh karenanya ia melarikan diri, pertama ke Medan, ibukota Sumatra Utara. Namun karena merasa tidak aman di sana, akhirnya ia keluar dari Indonesia pada bulan Januari 2004. Ketika Amnesty International bertemu dengannya bulan Mei 2004, jalannya masih timpang akibat luka-luka yang dideritanya.

d) Para penjaga malam di desa di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar menjadi sasaran pemukulan dan dipaksa melakukan tindakan-tindakan yang memalukan karena tidak hadir saat wajib jaga malam, tertidur ketika menjalankan tugas, atau tidak menjalankan kewajiban mereka. Hukuman termasuk pemukulan dan berdiri di air selama beberapa jam. Suatu ketika, sejumlah pemuda dari desa memindahkan batang tiang-tiang penjagaan terbuat dari bambu sebagai lelucon. Ketika para anggota Brimob tiba dan menemukan apa yang terjadi, semua pria di kompleks itu dikumpulkan dan diperintahkan berdiri di air kotor dan harus menyaksikan seorang guru sekolah setempat dipilih dan dihina dengan kata-kata di depan umum. Seorang pelapor lain menceritakan bagaimana seorang lelaki bernama Abdurrahman yang berusia 35 tahun dari desanya di Kecamatan Jeunieb, di Kabupaten Bireun, dipaksa berbaring dalam air selama setengah hari karena tidak muncul dalam tugas jaga malam pada bulan Desember 2003.

7.5 Kewajiban Indonesia menurut Konvensi melawan Penganiayaan

Indonesia menyatakan persetujuannya pada Konvensi melawan Penganiayaan dan Perlakuan Kejam yang Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman yang menghinakan (Konvensi melawan Penganiayaan) pada tahun 1988. Dalam pertimbangan laporan awal Komite melawan Penganiayaan67di tahun 2001, Komite itu mengemukakan kekhawatiran mengenai “sejumlah besar tuduhan adanya tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk yang dilakukan para anggota kepolisian terutama Brimob, TNI, dan kelompok-kelompok paramiliter yang dilaporkan mempunyai hubungan dengan pihak berwenang, dan di daerah-daerah dengan konflik bersenjata (Aceh, Papua, Maluku dll)68

Keperihatinan Komite Melawan Penganiayaan tersebut menggemakan keprihatinan yang sudah dikemukakan hampir 10 tahun sebelumnya oleh Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan setelah melakukan kunjungan ke Indonesia. Dalam laporannya tahun 1992 setelah melakukan kunjungan, Pelapor Khusus itu mencatat bahwa:

“… Pelapor Khusus tidak bisa menghindari kesimpulan bahwa penyiksaan memang dilakukan di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang dipandang membahayakan keamanan negara. Di daerah-daerah yang dicap sebagai tidak stabil, … penyiksaan dikatakan dipraktekkan dengan cukup rutin”.69

Sebagai negara yang menjadi bagian Konvensi Melawan Penganiayaan, Indonesia diharuskan menggunakan perundangan, administrasi, pengadilan atau cara-cara lain yang efektif guna mencegah tindakan penyiksaan dilakukan. Akan tetapi, hanya ada sedikit kemajuan sejauh ini telah dibuat untuk mengimplementasikan berbagai langkah yang terkandung dalam Konvensi Melawan Penganiayaan, atau menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh Komite Melawan Penganiayaan.

8. Kekerasan terhadap perempuan

Perempuan juga menjadi sasaran pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan secara tidak sah, penahanan secara sewenang-wenang dan penyiksaan saat berlangsungnya keadaan darurat militer. Akan tetapi, tindak kekerasan fisik hanya merupakan satu aspek dari penderitaan yang dialami kaum perempuan di NAD. Konflik yang berlangsung bertahun-tahun telah pula mendatangkan kesulitan ekonomi dan keterasingan. Ribuan wanita menjadi janda dalam tahun-tahun ini sebagai akibat pembunuhan secara tidak sah dan “menghilangnya” suami-suami mereka. Antara tahun 1989 dan 1998, Komnas HAM memperkirakan bahwa 3,000 perempuan menjadi janda sebagai akibat langsung konflik ini. Mengingat besarnya jumlah orang yang terbunuh saat darurat militer dan sesudahnya, maka angka ini bisa dianggap telah pula meningkat secara signifikan sejak Mei 2003.

Kaum perempuan juga menjadi pencari nafkah tunggal oleh karena suami-suami mereka serta sanak keluarga lelaki lainnya telah melarikan diri. Sebagai contoh, bisa dicatat bahwa sebagian besar para pengungsi yang telah meninggalkan rumah mereka sejak permulaan keadaan darurat militer adalah kaum pria. Banyak di antara mereka meninggalkan istri dan anak-anak mereka. Dalam sejumlah kasus, mereka ditinggalkan pada sanak keluarga mereka, namun sering mereka harus mempertahankan diri sendiri. Banyak dari pengungsi yang berbicara dengan Amnesty International mengungkapkan kecemasan mengenai kesejahteraan keluarga mereka dan ketidakmampuan mereka untuk menyokong keluarga mereka. Dalam sejumlah kasus mereka sama sekali sudah tidak bisa menghubungi keluarga mereka.

8.1 Penahanan sewenang-wenang terhadap wanita

Kaum wanita yang dituduh menjadi anggota GAM atau dituduh memberikan bantuan logistik atau bantuan lain telah ditahan dan dipenjarakan. Para istri serta sanak keluarga lain dari para anggota GAM atau mereka yang dicurigai sebagai anggota GAM juga ditahan, dan dalam sejumlah kasus secara efektif menjadi sandera sebagai pengganti saudara lelaki mereka.

Sampai dengan bulan April 2004, dilaporkan bahwa di Penjara Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, terdapat 33 orang perempuan yang divonis melakukan pelanggaran yang ada kaitannya dengan GAM. Mereka menjalani hukuman penjara antara satu dan 11 tahun. Di penjara-penjara lain di NAD juga diyakini ada tahanan perempuan lainnya, meskipun jumlahnya tidak diketahui. Amnesty International yakin bahwa para perempuan ini mungkin divonis di dalam pengadilan yang tidak adil.



Selain itu, Amnesty International menerima pula laporan mengenai hampir 50 kasus terpisah dimana saudara-saudara perempuan dan anak-anak para komandan GAM dan pasukannya telah ditangkap sejak bulan Mei 2003. Dalam sejumlah perkara mereka dilaporkan telah disiksa atau diperlakukan dengan buruk, dalam perkara lainnya ada tuduhan bahwa mereka dipaksa untuk ikut ambil bagian dalam operasi-operasi militer. Amnesty International tidak dapat memeriksa sebagian besar laporan-laporan per individu, akan tetapi penahanan para istri, anak-anak serta anggota keluarga lainnya sebagai pengganti sanak keluarga pria mereka yang menjadi anggota GAM, sudah diketahui dilakukan dalam kampanye-kampanye pemberantasan pemberontakan di Indonesia.

Satu kasus yang sudah terkonfirmasi adalah mengenai istri Panglima GAM, Muzakkir Manaf, serta dua anaknya yang masih kecil, usia tiga tahun dan empat bulan, yang ditahan sebentar pada bulan April 2004. Kasus lainnya, menurut satu sumber yang bisa dipercaya yang terlibat dalam proses negosiasi untuk pembebasan istri dari seorang komandan GAM di Kabupaten Aceh Besar yang ditahan oleh Kopassus di markas mereka di Indra Puri, Aceh Besar, mengatakan kepada Amnesty International bahwa Kopassus terus bersikeras mengatakan bahwa sang istri tidak ditahan, bahwa ia hanya memintanya untuk datang untuk ditanyai. Menurut sumber ini, sang istri memang tidak disakiti secara fisik, meskipun memang diintimidasi. Ia diperintahkan untuk membujuk suaminya untuk menyerah.

8.2 Pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya

Pola pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya terhadap kaum wanita sudah lama terbentuk di NAD dan diulangi lagi dalam operasi militer yang kini berlangsung. Para tahanan wanita menjadi sasaran penyiksaan, termasuk pemerkosaan dan bentuk tindak kekerasan seksual lainnya seperti memegang-megang buah dada dan alat kelamin. Mereka juga diancam akan diperkosa dan dihina dengan kalimat-kalimat seksual.

Pemerkosaan serta bentuk tindak kekerasan seksual lainnya juga dilakukan pada saat ada operasi militer di desa-desa di NAD baik sebelum maupun pada saat dilangsungkannya kampanye militer yang terakhir. Kaum perempuan dilaporkan dipaksa untuk telanjang di depan para tentara dan dalam sejumlah kasus dipegang-pegang. Juga ada laporan bahwa wanita dipaksa memperlihatkan buah dada mereka kepada para anggota pasukan keamanan sehingga mereka bisa mengecek apakah ada tatoo bulan sabit yang disebutkan biasanya diguratkan di buah dada para anggota Inong Bale, atau unit GAM yang isinya adalah kaum wanita.

Tingkat kejahatan semacam ini tidaklah diketahui, namun kenyataan bahwa hal ini terjadi sudah dikonfirmasikan oleh keterangan yang diberikan sumber tangan pertama dan saksi mata kepada Amnesty International, oleh informasi yang diterima dari ornop-ornop yang bisa dipercaya, dari hasil penemuan investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dan oleh investigasi serta pengadilan yang dilakukan militer terhadap sejumlah perkara.

8.3 Contoh-contoh kasus kekerasan terhadap wanita

Penyiksaan dan pemerkosaan di tahanan militer serta tahanan polisi

Seorang wanita mengatakan kepada Amnesty International bahwa ia ditelanjangi dan diperkosa oleh enam orang prajurit ketika berada dalam tahanan militer di Kabupaten Pidie dari tanggal 2 Juli sampai 28 september 2003. Wanita ini menjelaskan bahwa keluarganya dicurigai punya hubungan erat dengan GAM dan bahwa dalam 10 tahun terakhir, empat saudara lelakinya serta suaminya telah ditembak mati oleh militer. Ia membantah memiliki hubungan dengan GAM, tetapi mengatakan bahwa ia yakin ia dan keluarganya dijadikan sasaran oleh karena ayahnya seorang pedagang kopi yang kaya telah membuat marah para anggota militer karena menolak membayar suap. Ketika diinterogasi, wanita ini dituduh memberikan makanan kepada GAM serta ditanyai dimana keberadaan ayahnya.

Mula-mula ia ditahan di pos militer di Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie. Menurutnya saat itulah ia diperkosa. Ia juga menceritakan bahwa ia ditinju serta dipukuli dengan balok kayu, serta sekali, dipaksa berdiri di dalam tank berisi air dingin yang mencapai lehernya selama sembilan jam. Keluarganya tidak diberitahu dimana ia berada, meskipun setelah melakukan pencarian selama satu bulan akhirnya mereka bisa menemukannya. Permintaannya untuk melihat tiga anak-anaknya, yang berumur antara empat sampai 13 tahun, ditolak serta diancam bahwa mereka akan dibunuh. Wanita ini akhirnya dibebaskan setelah membayar lima juta rupiah dan sejak itu sudah keluar dari Indonesia dengan meninggalkan tiga anaknya dalam asuhan sanak keluarganya.

Seorang pegiat hak asasi manusia berusia 27 tahun, yang ditangkap di Kabupaten Pidie pada bulan Juni 2003 oleh pasukan dari Koramil Delima dan Brimob, dilaporkan juga menjadi sasaran kekerasan seksual ketika berada dalam tahanan. Menurut satu wawancara yang diberitakan di media massa, tudung kepalanya dan baju atasannya disobek, ia juga dipaksa memegang alat kelamin seorang prajurit, serta diancam akan diperkosa ramai-ramai jika tidak mau mengaku bahwa ia anggota GAM. Ia juga dilaporkan ditinju, ditendang, ditampar dan dicekik agar mau mengaku. Aktifis ini dibebaskan setelah dua minggu ditahan dan kemudian pergi meninggalkan propinsi tersebut.70

Informasi mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap wanita lainnya diterima oleh Amnesty International dari sumber-sumber yang bisa dipercaya di NAD. Di antara kasus-kasus tersebut terdapat seorang wanita petani berusia 25 tahun dari Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Ia ditangkap tanggal 11 Juni 2003 oleh para anggota Unit Rajawali. Pada hari pertama penahanan dilaporkan ia dipukul dengan menggunakan ujung senapan, ditampar serta diinjak-injak saat ia berlutut. Ia juga diancam akan diperkosa dengan komentar-komentar seperti :”Kami sekarang punya selimut malan dan tempat memuaskan nafsu”. Sejak saat itu ia sudah dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman dua tahun dan delapan bulan penjara.

Seorang perempuan penjahit, usia 32 tahun, dari Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dilaporkan ditangkap tanggal 22 Juli 2003 oleh para anggota Brimob dan kepolisian setempat. Ia dibawa ke kantor Camat Kuta Baro dimana ada tuduhan bahwa disana dipukuli dengan besi, gagang senapan, dan tongkat rotan serta ditampar. Kemudian ia dipindahkan ke Polsek Kuta Baro, lalu ke Polsek Lambaro. Di sana kembali ia dilaporkan dijadikan sasaran pemukulan serta penamparan. Saat dipukuli ia ditanyai mengenai jumlah senjata yang dimilikinya dan mengenai dimana keberadaan keluarga serta temannya yang dicurigai sebagai anggota GAM. Sejak itu ia sudah diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman dua tahun dan dua bulan penjara.

Pemerkosaan terhadap para gadis

Seorang gadis kecil berusia 12 tahun dituduh telah diperkosa oleh para prajurit pada bulan Agustus 2003 di Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun. Seorang tetangga anak perempuan ini menceritakan kepada Amnesty International bagaimana ia melihat militer datang dengan naik truk, melepaskan tembakan ke udara dan membakari rumah-rumah di desa. Saat pengraziaan itulah pemerkosaan tersebut dituduh dilakukan. Sang tetangga ini menyatakan bahwa para warga desa sudah melaporkan kejadian ini, termasuk pemerkosaan, baik ke militer setempat maupun ke camat, namun kedua pihak ini tidak mau menerimanya.

Sejumlah kasus pemerkosaan terhadap gadis remaja juga dilaporkan dalam majalah mingguan berwibawa, Tempo. Pada bulan Juni 2003, majalah itu melaporkan dalam tiga kasus terpisah, tiga orang gadis remaja, usia 14, 15 dan 16, dituduh telah diperkosa oleh para anggota militer atau Brimob. Gadis yang berusia 16 tahun itu menyatakan ia diperkosa ramai-ramai oleh tentara yang datang ke rumahnya untuk mencari saudara lelakinya. Sedangkan gadis yang berusia 14 tahun dituduh diperkosa oleh empat orang anggota Brimob.71

Kasus-kasus wanita ditelanjangi dan dipukuli di depan umum

Seorang wanita berusia 29 tahun dari Kecamatan Samalanga di Kabupaten Aceh Utara menceritakan pada Amnesty International bagaimana tentara mendatangi rumahnya bulan Oktober 2003 dengan alasan mencari ayahnya. Ia menjelaskan bahwa ayahnya sudah meninggal bertahun-tahun dan ia tidak menikah. Akan tetapi, ia malah dipaksa mencopot bajunya dan dipukul dengan gagang senapan di mukanya dan di punggungnya. Ia diperintahkan untuk memberi minyak tanah kepada para tentara yang kemudian digunakan untuk membakar rumah pamannya yang terletak di sebelah rumahnya. Setelah kejadian tersebut, ia memutuskan untuk keluar dari Indonesia. Ia meminjam uang dua juta rupiah dari teman-temannya guna mengongkosi perjalanannya. Sekarang ia punya hutang, tidak bisa mendapat pekerjaan, dan hanya punya sedikit kemungkinan bisa membayar hutangnya.

Seorang petani dari Kecamatan Ranto Peureulak di Aceh Timur mengatakan kepada Amnesty International bahwa sepengetahuannya tidak ada wanita yang diperkosa di desanya, namun pada masa awal darurat militer tiga orang wanita dipaksa telanjang di muka umum dan dipegang-pegang serta dimain-mainkan bagian tubuh mereka, termasuk alat kelaminnya. Ia menyatakan melihat tiga wanita itu, yang satu di antaranya sedang hamil, ditampar pada saat berusaha melawan. Belakangan mereka diikat dengan suami mereka. Tidak diketahui apa yang terjadi pada mereka sesudah itu.

8.4 Kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional untuk melindungi wanita dari pelanggaran HAM

Menurut hukum internasional pemerkosaan serta kejahatan seksual lainnya merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional, serta diakui sebagai bentuk-bentuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini sudah disahkan dalam Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional.72Pemerkosaan serta bentuk pelecehan seksual lainnya yang dilakukan para petugas negara merupakan penyiksaan atau perlakuan buruk, dan negara memiliki kewajiban untuk melarang, mencegah serta menghukum tindakan-tindakan semacam itu.

Indonesia sebagai negara anggota Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) mempunyai kewajiban umum untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi para wanita. Tindak kekerasan yang berbasiskan gender seperti pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya terhadap kaum wanita merupakan satu bentuk diskriminasi. Komite Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dalam Rekomendasi Umumnya No. 19 membenarkan bahwa; “Tindak kekerasan berbasiskan gender merupakan satu bentuk diskriminasi yang secara serius telah membuat wanita tidak bisa menikmati hak-hak serta kebebasan dengan dasar persamaan derajat dengan kaum pria”.

Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB tahun 2000 mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan mensyaratkan semua pihak untuk memberlakukan secara penuh hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional yang melindungi hak-hak wanita dan para anak gadis pada saat dan setelah konflik. Di antara standar-standar yang bisa diterapkan adalah CEDAW dan Konvensi mengenai Hak Anak-anak (CRC) yang keduanya sudah diratifikasi Indonesia.73Selain itu, Pasal 3 Bersama dari empat Konvensi Jenewa yang berhubungan dengan konflik-konflik yang tidak bersifat internasional, melarang adanya kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dalam segala jenis, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan, penyanderaan dan gangguan kemarahan yang menjadikan martabat pribadi orang sebagai sasaran.

Tahun 1998 Komite Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita mengemukakan keprihatinan bahwa informasi yang diberikan Indonesia dalam laporannya ke Komite itu mengenai situasi konflik bersenjata mencerminkan pengertian yang terbatas atas persoalan ini. Komite ini mencatat bahwa komentar pemerintah Indonesia “terbatas pada partisipasi wanita dalam angkatan bersenjata dan tidak membahas mengenai kerawanan wanita terhadap eksploitasi seksual dalam situasi-situasi konflik, begitu juga bermacam-macam pelanggaran HAM lainnya yang mengenai wanita dalam konflik semacam itu”.74

Belakangan pada tahun yang sama, Pelapor Khusus PBB mengenai kekerasan terhadap wanita, penyebab dan akibat-akibatnya mengunjungi Indonesia dan Timor-Leste. Dalam laporannya kemudian, Pelapor Khusus PBB tersebut menyatakan bahwa pemerkosaan telah digunakan “sebagai alat penyiksaan oleh unsur-unsur tertentu dari angkatan bersenjata Indonesia di Aceh [NAD], Irian Jaya [Papua] dan Timor Timur [Timor-Leste]”. Ia mengimbau pemerintah Indonesia untuk mengakui bahwa pelanggaran HAM memang terjadi di Indonesia dan “sudah menjadi bagian dari budaya penyangkalan”.75

Indonesia telah gagal untuk menangani secara memadai pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap para wanita di NAD atau juga tidak mengambil langkah-langkah guna mencegah terjadinya kembali. Budaya penyangkalan mengenai adanya tindak kekerasan terhadap wanita di Indonesia, baik dalam situasi konflik dan non-konflik, juga tetap kuat. Walaupun sudah ada inisiatif-inisiatif penting diambil di sejumlah bidang, 76kaum perempuan dalam situasi konflik bersenjata tetap dalam posisi yang rawan sebagaimana yang disebutkan oleh para pakar PBB enam tahun lalu.



9. Pola impunity yang sudah terbentuk kuat

Saya sudah memberitahu staf dan pasukan saya di Aceh untuk berhati-hati agar tidak mencelakakan warga sipil.” Kapolri Jendral D’ai Bachtiar, Mei 2003.77

Jika ada tentara yang melanggar perintah dan menyebabkan rakyat di lapangan menderita, tembak saja mereka di kepala.” Panglima TNI, Jendral Endriatono Sutarto pada rapat pejabat militer di Jakarta bulan Mei 2003.78

Prajurit yang mana pun jika berbuat salah akan dihukum, apakah itu untuk pelanggaran displiner kecil, apalagi jika mereka membunuh orang secara sewenang-wenang.”

Kepala Staf TNI-AD, Jendral Ryamizard Ryacudu.79

Perlu dicatat bahwa dalam kampanye militer melawan GAM paling belakangan ini, sejumlah pejabat tinggi militer dan kepolisian secara terbuka telah menyatakan komitmen mereka pada konsep pertanggung-gugatan. Sangat berbeda dengan praktek-praktek yang ada dalam masa DOM, militer kini juga melakukan investigasi sendiri atas sejumlah tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya, dan dalam sejumlah kasus, telah mengajukan para prajuritnya ke pengadilan militer.

Pada bulan Maret 2004, kepala kantor penuntutan militer di Banda Aceh menyatakan bahwa 120 orang tentara sudah diajukan ke pengadilan militer di Banda Aceh dan Lhokseumawe dalam 90 perkara yang terpisah sejak dimulainya masa darurat militer. Menurut pihak yang berwenang, sebagian besar kasus yang diadili adalah untuk pencurian, tindak kekerasan, pemerkosaan dan pemerasan. Dua bulan kemudian, yaitu pada bulan Mei 2004, Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto menyatakan bahwa 511 pelanggaran telah terdaftar sejak bulan Mei 2003. Dari 511 pelanggaran itu, disebutkan bahwa para tersangka dalam 429 kasus telah dihadapkan ke pengadilan militer, dan bahwa 57 orang tentara sudah divonis serta dijatuhi hukuman penjara.80



Investigasi ke lapangan juga dilakukan oleh Komnas HAM di NAD. Tim penyelidik dikirim beberapa kali, dan meskipun laporan lengkap dari hasil penemuan mereka belum diumumkan, sudah ada laporan media massa mengenai butit-butir utamanya. Laporan terakhirnya pada bulan Maret 2004 menyebutkan adanya tuduhan-tuduhan termasuk pembunuhan di luar jalur hukum, penyiksaan, dan pemerkosaan serta tindak kekerasan seksual lainnya yang dilakukan para anggota pasukan keamanan Indonesia, termasuk para pejabat tinggi militer. Komnas HAM juga menuduh GAM melakukan pembunuhan tidak sah, penyiksaan, penculikan, tindak kekerasan seksual, pelanggaran terhadap hak anak-anak dan pembakaran. Baik pasukan keamanan Indonesia maupun GAM dituduh melakukan pemerasan.81

Dalam konteks Indonesia dimana impunity (kejahatan tanpa dijatuhkan sangsi) atas kasus-kasus pelanggaran HAM telah berakar urat selama bertahun-tahun, gagasan ini bukanlah tidak signifikan. Namun tetap ini harus dinilai dari berhasil tidaknya mereka mengurangi tingkat pelanggaran HAM di NAD. Dalam segi ini, tidaklah jelas apakah memang sudah ada dampaknya yang jelas terlihat.

Alasannya, hal ini berdasarkan pada terbatasnya jangkauan mereka, namun yang lebih fundamental hal ini berakar pada tidak adanya alat pencegahan baik dalam bentuk perundang-undangan ataupun lembaga yang bisa secara efektif dan bisa dipercaya mengurusi serta menyelesaikan tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM. Selain daripada Komnas HAM, yang kapasitasnya memang terbatas, tidak ada mekanisme di Indonesia yang bisa secara independen dan imparsial menginvestigasi tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM. Pengadilan terhadap para anggota pasukan keamanan biasanya berlangsung di pengadilan militer, yang menurut pandangan Amnesty International, tidaklah independen atau imparsial. Sementara itu, keefektifan pengadilan HAM yang baru dalam mengajukan para pelaku pelanggaran HAM berat ke pengadilan menjadi diragukan oleh karena ketidakmampuan mereka baru-baru ini dalam meminta pertanggung-gugatan para anggota pasukan keamanan atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor-Leste tahun 1999.82

Khusus di NAD, tidak ada seorang pelaku pun yang sudah dihadapkan ke pengadilan untuk ribuan kasus pelanggaran HAM yang diyakini berlangsung selama sembilan tahun masa DOM. Amnesty International hanya mengetahui dua contoh dimana kasus-kasus diinvestigasi dan kemudian di bawa ke pengadilan antara tahun 1998 dan Mei 2003.83

Kasus-kasus yang terjadi belakangan telah diinvestigasi oleh militer serta pengadilan terhadap para anggota pasukan keamanan telah pula dilangsungkan. Ini memang merupakan perkembangan positif, akan tetapi hanya mewakili sejumlah kecil saja dari total tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan pada saat kampanye militer sekarang ini. Selain itu, penyidikan dan pengadilan para pejabat militer yang dilakukan militer tidak dipandang sebagai imparsial atau independen. Agar investigasi dan pengadilan bisa efektif dan dianggap bisa dipercaya/kredibel, mereka yang masuk dalam militer atau kepolisian yang dituduh melakukan tindak pidana menurut hukum nasional Indonesia serta melanggar hukum internasional harus diadili di pengadilan sipil dengan menggunakan proses yang sesuai dengan standar-standar internasional bagi pengadilan yang fair.

Sementara usaha-usaha Komnas HAM di NAD memang harus disambut baik, lembaga ini dalam sejarahnya sering mengalami hambatan dalam menjalankan tugas di NAD serta tempat-tempat lain di Indonesia. Penemuan-penemuannya terkadang kontroversial, rekomendasi-rekomendasinya sering tidak diterapkan dan pernyataan-pernyataannya tentang pelanggaran HAM yang terkadang sangat keras selama bertahun-tahun hanya berdampak sedikit. Dalam banyak hal hanya ada sedikit perubahan. Pada bulan-bulan awal keadaan darurat militer, Komnas HAM telah mengkompilasi satu laporan, yang keabsahannya ditentang oleh militer. Baik Panglima TNI maupun Kepala Staff TNI-AD dilaporkan memberi tanggapan sengit terhadap hasil penemuan Komnas HAM ini. Belakangan ini nada dari tanggapan pihak militer lebih bersifat konstruktif. Jendral Endriartono Sutarto, misalnya, dilaporkan mengatakan bahwa “Kami menyambut baik Komnas HAM untuk menginvestigasi pelanggaran HAM yang dituduh dilakukan pasukan saya saat mereka menjalankan tugas”, namun peringatan pun diikutsertakan bahwa investigasi itu “harus tidak bermotivasi politik. Komnas HAM juga harus mencatat pelanggaran HAM yang dilakukan para pemberontak.”84Tidaklah diketahui apa tanggapan pemerintah terhadap laporan-laporan Komnas HAM, meskipun nampaknya sampai sekarang belum ada tindakan yang dimulai bagi investigasi pidana yang diperlukan atas tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM.

Selain Komnas HAM, tidak ada organisasi HAM independen yang diijinkan untuk melakukan penyidikan lapangan di NAD sejak dimulainya keadaan darurat militer.

Selain itu, tidak ada badan PBB yang juga diberikan ijin mengunjungi propinsi tersebut. Permintaan untuk mengunjungi NAD oleh Pelapor Khusus mengenai Kekerasan terhadap Wanita, Penyebab dan Akibat-akibatnya di tahun 1998 dan Pelapor Khusus mengenai Penganiayaan di tahun 1991 ditolak oleh pemerintah Indonesia dengan alasan waktu yang tidak cukup. Permintaan Pelapor Khusus mengenai kemandirian para hakim dan pengacara untuk mengunjungi NAD (juga Papua dan Maluku) pada saat berkunjung ke Indonesia bulan Juli 2002 ditolak dengan alasan keamanannya tidak bisa terjamin. Permulaan tahun 2003, Perwakilan Khusus mengenai para pembela HAM diberitahu bahwa ia tidak akan mendapatkan undangan untuk datang ke Indonesia karena sudah ada beberapa kunjungan yang dilakukan para pakar PBB lainnya. Permintaan untuk mendapatkan undangan berkunjung sudah diajukan Pelapor Khusus mengenai penganiayaan bertahun-tahun, namun masih belum ada tanggapan.



10. Pelanggaran HAM yang dilakukan GAM

GAM dilaporkan melakukan pelanggaran HAM terhadap target militer maupun sipil baik pada saat maupun sebelum operasi militer yang tengah berlaku saat ini. Amnesty International benar-benar mengecam tindak-tindak kekerasan, seperti pembunuhan secara tidak sah dan penyanderaan, yang dilakukan kelompok-kelompok oposisi bersenjata dan telah berulang kali selama bertahun-tahun menyerukan agar GAM menjunjung serta mentaati prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional.

GAM dipercaya telah menculik atau menyandera beberapa ratus orang pada tahun lalu yang artinya melanggar hukum kemanusiaan internasional. Sekitar 140 orang dilaporkan telah dibebaskan pada bulan Mei 2004. Di antara mereka yang diculik adalah orang-orang yang dicurigai berkolaborasi dengan pasukan keamanan Indonesia; politisi lokal; pegawai negeri; para individu yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintah, sanak keluarga petugas militer atau kepolisian dan wartawan.

Di antara sandera yang diambil termasuk Ersa Siregar, wartawan saluran televisi swasta Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), juru kamera Ferry Santoso dan supir mereka. Ketiga orang ini dihentikan oleh GAM pada saat mengendarai mobil melalui Langsa, Kabupaten Aceh Timur tanggal 29 Juni 2003. Diyakin bahwa mereka menjadi sasaran karena dalam kendaraan mereka ada dua orang istri perwira TNI yang juga disandera pada waktu yang sama. Salah satu dari kedua wanita itu adalah Cut Soraya yang saat itu sedang hamil.

Tanggal 3 Juli 2003, satu siaran pers dikeluarkan oleh Tengku Sofyan Dawood, juru bicara militer GAM di NAD, yang menyatakan bahwa kelima orang itu ditahan untuk diinvestigasi dan bahwa “jika mereka terbukti tidak bersalah menurut norma-norma internasional, dan kami yakin bahwa mereka bukan mata-mata TNI … kami akan membebaskan mereka segera”.85Malik Mahmmod, dari ASNLF di Swedia, menyangkal bahwa para wartawan ini disandera sebab tidak ada tuntutan untuk membayar atau tuntutan lainnya sebagai syarat bagi pembebasan mereka. Dalam kasus kedua wanita itu, ia mengakui bahwa Komandan GAM setempat pada awalnya meminta agar mereka ditukar dengan para istri anggota GAM yang ditahan oleh pasukan keamanan Indonesia. Namun, dengan campur tangan ASNLF di Swedia, permintaan ini dibatalkan.86Sementara jika pun ada hanya sedikit saja permintaan diajukan GAM sebagai syarat bagi pembebasan mereka, Amnesty International menganggap bahwa orang-orang ini disandera karena akan nampak kelihatan bahwa mereka diambil dan ditahan dengan tujuan memberikan tekanan pada pemerintah dan agen-agennya.87

Tanggal 19 Desember 2003, Rahmatsyah (20 tahun), supir kru televisi itu dibebaskan. Sepuluh hari kemudian, Ersa Siregar tebunuh dalam tembak menembak antara GAM dan marinir. Satu Investigasi yang dilakukan militer Indonesia mendapatkan bahwa peluru militer yang membunuh jurnalis berusia 52 tahun itu. Ia menikah dan punya tiga anak. Akhir Januari 2004, dua wanita yang disandera juga dibebaskan. Dan baru pertengahan bulan Mei 2004 lah, atau 11 bulan setelah disandera, perundingan-perundingan berhasil membebaskan Ferry Santoro.

Dalam wawancara menyusul pembebasannya, Ferry Santoro mengklaim bahwa ia pernah diancam akan dibunuh, namun secara umum perlakuan terhadapnya cukup baik. Cut Soraya dilaporkan mengalami keguguran kandungan ketika ditahan serta juga mengklaim dipukuli beberapa kali.

Selain melakukan penyanderaan, GAM juga sering dituduh pemerintah Indonesia melakukan pembunuhan secara tidak sah terhadap warga sipil, termasuk anak-anak. Media massa juga melaporkan pembunuhan tak sah yang dilakukan GAM. Sebagai contoh, dalam wawancara dengan seorang jurnalis Australia, seorang pedagang dari Kecamatan Selimeum di Kabupaten Aceh Besar menyatakan menyaksikan pembunuhan yang dilakukan GAM terhadap sekretaris desa.88Dalam laporan lainnya, seorang wartawan dari harian Waspada yang berbasis di Sumatra Utara menyatakan bahwa istrinya, seorang guru sekolah dasar, ditembak mati para anggota GAM pada bulan Juli 2003 karena ia tidak bisa membayar “pajak” sebesar US$2,000 yang diminta mereka.89Juga banyak keterangan yang bisa dipercaya bahwa GAM melakukan pembunuhan tak sah di masa lalu.90Akan tetapi dengan tidak adanya akses ke NAD tidaklah mungkin memeriksa laporan-laporan terkini.

Anak-anak juga dilaporkan direkrut oleh GAM. Kebanyakan anak-anak yang terlibat dalam GAM adalah anak lelaki, meskipun sejumlah orang yang dituduh sebagai anggota unit perempuan GAM, yang disebut Inong Bale, dan telah ditangkap berusia di bawah 18 tahun. Menurut ornop-ornop setempat, anak-anak dilibatkan dalam berbagai tugas seperti bertindak sebagai informan, mengumpulkan “pajak”, ikut serta dalam pembakaran, menyediakan makanan serta pasokan lainnya, memasak serta mengumpulkan kayu bara.91Tidak jelas sampai sejauh mana rekrutmen ini bersifat sukarela dan ada laporan bahwa sejumlah anak mungkin dipaksa untuk bergabung, atau dipaksa untuk tetap ikut GAM jika mereka bergabung atas kehendak sendiri.

Penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata melanggar Protokol Pilihan dari Konvensi mengenai Hak Anak-anak yang melarang pemerintah dan kelompok bersenjata menggunakan anak-anak di bawah usia 18 tahun dalam konflik serta juga melarang perekrutan sukarela terhadap anak-anak di bawah 18 tahun oleh kelompok-kelompok bersenjata.

Amnesty International khawatir bahwa kemungkinan pelanggaran HAM yang dilakukan GAM bisa meningkat akibat pernyataan yang dikeluarkan ASNLF untuk menanggapi keputusan pemerintah Indonesia untuk menurunkan keadaan darurat militer menjadi darurat sipil tanpa mengurangi jumlah pasukan. Dalam pernyataannya, ASNLF mendeklarasikan bahwa GAM “sejak itu harus memandang semua fasilitas militer atau pemerintahan sipil Indonesia serta personelnya, sebagai bagian dari mesin perang penjajahan kolonial, dan GAM memiliki hak untuk menyerang mereka”.92



11. Peranan komunitas internasional

Usah-usaha untuk menemukan jalan keluar melalui perundingan di NAD mendapat dukungan masyarakat internasional. Kesepakatan CoHA mendapatkan dukungan politik dan finansial dari berbagai pemerintahan kedua dan lembaga-lembaga keuangan internasional, terutama pemerintah Amerika Serikat dan Jepang, Uni Eropa serta Bank Dunia. Mereka dikenal sebagai “kelompok Tokyo” karena ikut mengetuai Konferensi Persiapan bagi Perdamaian dan Rekonstruksi di Aceh yang dilangsungkan di Tokyo, Jepang pada tanggal 3 Desember 2002. Mereka serta donor lainnya yang hadir mengatur prioritas bagi rekonstruksi pasca-konflik yang melingkup pula dukungan bagi proses perdamaian selain dari bantuan kemanusiaan, rekonstruksi atas prasarana fisik dan dukungan bagi perencanaan komunitas, pemerintahan dan umum.

Pada bulan April 2003, saat CoHA ditutup karena gagal, Kelompok Tokyo ini menyerukan agar kedua pihak menahan diri dari bentuk kekerasan bersenjata atau bentuk lainnya yang dinyatakan kelompok itu sebagai “bukan wahana yang efektif untuk memberikan jalan keluar atas konflik yang ada”. 93Sejak saat itu hanya terkadang-kadang ada beberapa protes dari Kelompok Tokyo atau para anggotanya secara perseorangan. Bulan November 2003 misalnya, Kelompok ini mengemukakan keprihatinan mereka atas diperpanjangnya keadaan darurat militer. Mereka juga menyatakan harapan mereka “…bahwa penderitaan manusia seminimal mungkin dan bahwa ketransparanan atas situasi di Aceh membaik. Dalam hal ini, kami terus menyerukan diberinya akses ke Aceh bagi badan-badan internasional serta ornop-ornop relevan yang beroperasi untuk tujuan-tujuan kemanusiaan.”94

Meskipun pemerintah Amerika Serikat secara terbuka mengecam penangkapan atas para aktifis HAM pada bulan Februari 2004, 95sedikit saja sudah dikatakan, paling tidak secara terbuka, oleh para pemerintahan kedua mengenai keadaan HAM di NAD. PBB juga sama membisunya. Selain dari pernyataan pada akhir Mei 2003 oleh Sekjen PBB yang mengemukakan kekhawatiran mengenai dampak diperbaruinya permusuhan pada warga sipil96dan satu lagi dari Dana Anak-anak PBB (UNICEF) mengenai dampak negatif konflik terhadap anak-anak di NAD97, PBB diam membisu mengenai masalah ini di depan umum.

Sementara mengakui bahwa pemerintah Indonesia dan GAM lah pokoknya yang bertanggung jawab atas keadaan HAM di NAD, Amnesty International yakin bahwa tidak adanya protes dan kurangnya tekanan yang kuat dan berkelanjutan oleh para pemerintahan kedua dan PBB terhadap Indonesia untuk menghormati HAM, telah menyumbang pada adanya perasaan di dalam Indonesia bahwa langkah-langkah represif yang digunakan terhadap GAM bisa diterima. Organisasi ini percaya bahwa masyarakat internasional harus melakukan lebih banyak lagi guna membantu penduduk di sana. Paling tidak mereka harus secara terbuka mengecam tuduhan-tuduhan adanya pelanggaran HAM berat serta menekan pihak berwenang di Indonesia untuk segera mengijinkan akses tak terbatas bagi para pengamat HAM dan badan-badan kemanusiaan ke NAD.




















BAGIAN II – Pengungsi Aceh di Malaysia


12. Pelarian serta nasib pengungsi Aceh di Malaysia

Sejarah warga Aceh melarikan diri ke Malaysia untuk mencari perlindungan dari operasi-operasi penumpasan pemberontakan yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia, dan juga karena alasan ekonomi memang panjang. Para pemimpin warga Aceh memperkirakan saat ini ada sekitar 20,000 sampai 23,000 orang Aceh di Malaysia. Banyak yang datang ke sana sebelum keadaan darurat militer, meskipun para tokoh masyarakat mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka mencatat adanya kenaikan tajam dalam jumlah pendatang baru sejak bulan Mei 2003.

Bulan Juli 2003, Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) mulai menyediakan surat perlindungan sementara (TPL) untuk orang-orang Aceh di Malaysia sebagai pengakuan kenyataan adanya tingkat kekerasan tinggi di NAD menempatkan mereka pada potensi beresiko mengalami pelanggaran HAM jika dipaksa pulang. Antara Mei 2003 dan Agustus 2004, 7.115 orang Aceh mendaftar pada UNHCR. Namun, angka pendaftaran ini tidak pasti mencerminkan jumlah orang Aceh yang memerlukan perlindungan, oleh karena banyak yang tidak meminta perlindungan dari UNHCR. Alasan utama tidak mendaftar kelihatannya karena alasan logistik. Bagi mereka yang tinggal di luar Kuala Lumpur atau bahkan di daerah pinggiran ibukota, ongkos transportasi ke kantor UNHCR bisa terasa sangat tinggi. Juga ada resiko ditangkap jika dihentikan oleh banyaknya penjagaan polisi. Amnesty International memahami bahwa UNHCR memikirkan untuk membuka pendaftaran di beberapa daerah tertentu di luar Kuala Lumpur guna mengatasi kesulitan-kesulitan ini.

Akan tetapi, bahkan bagi mereka yang sudah terdaftar pada UNHCR pun, status perlindungan sementara itu hanya memberikan perlindungan hukum, sosial dan material yang terbatas. Malaysia tidak menjadi pihak yang ikut dalam Konvensi tahun 1951 yang berkaitan dengan Status Pengungsi, dan juga tidak masuk dalam Protokolnya tahun 1967. Malaysia juga tidak membedakan antara pengungsi dan imigran gelap dalam kebijakannya dan sangat sedikit saja perbedaan dalam prakteknya.

Ketidakbersediaan pemerintah Malaysia untuk memberikan pengakuan hukum dan sekaligus perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suaka berarti bahwa orang-orang Aceh terus menghadapi ancaman ditangkap, dikurung, dipenjara, dijatuhi hukuman badaniah dan dipulangkan. Mereka juga beresiko dilecehkan dan diperas oleh polisi. TPL memberikan berbagai macam perlindungan dari penangkapan pada saat-saat polisi mengecek identitas yang sering dilakukan. Dalam sejumlah kasus, surat itu diterima sebagai dokumen yang sah dalam menentukan status pemegangnya, dalam banyak kasus lain surat itu diabaikan saja, disita atau dirusak oleh petugas kepolisian. Pembayaran suap, sering sampai beberapa ratus ringgit biasa diminta oleh polisi saat melakukan pemeriksaan identitas.98

Tidak adanya status hukum secara resmi membuat orang-orang Aceh tidak bisa menemukan pekerjaan secara sah dan tidak bisa mengakses jasa pelayanan mendasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Sementara memang sejumlah orang Aceh menemukan pekerjaan, biasanya itu adalah pekerjaan sementara, bersifat manual dan gajinya sangat rendah, biasanya berkisar antara 25-50 ringgit (1 ringgit =sekitar 2400 rupiah atau sekitar US$0.26) per hari. Status “ilegal” mereka atau tidak berdokumen juga berarti bahwa ada jangkauan besar untuk eksploitasi oleh para majikan yang jahat. Tidaklah jarang terdengar cerita mengenai tidak dibayarnya upah. Pada saat yang bersamaan, para majikan sendiri beresiko menghadapi penuntutan di bawah ketetapan yang berhubungan dengan “melindungi para imigran gelap” menurut Undang-undang Imigrasi karena mempekerjakan orang-orang yang tidak memiliki ijin kerja yang sah. Oleh karenanya ini juga menyebabkan sejumlah orang tidak mau mempekerjakan orang Aceh.

Di antara para pengungsi Aceh terdapat sejumlah orang, termasuk yang baru datang, yang menderita fisik atau mental akibat penyiksaan. Perawatan kesehatan bagi orang-orang ini serta lainnya yang menderita penyakit biasa sangat terbatas dan sering hanya tersedia bagi kasus yang paling ekstrim saja. UNHCR, dalam koordinasinya dengan ornop-ornop setempat, berusaha membantu dalam kasus-kasus paling rawan. Namun sumber daya mereka terbatas dan tidak bisa menggantikan struktur dukungan yang diberikan negara. Kondisi tempat tinggal sejumlah pengungsi menyumbang pada memburuknya kesehatan, terutama bagi beberapa ribu orang Aceh yang tinggal di penampungan-penampungan yang primitif di daerah-daerah hutan di dekat situs-situs pembangunan sekitar Kuala Lumpur.

Anak-anak pengungsi juga mengalami diskriminasi. Orang Aceh serta anak-anak pengungsi lainnya yang lahir di Malaysia menerima akte kelahiran yang menyatakan bahwa mereka “bukan warganegara”, dan tidak memberikan mereka status legal apapun. Anak-anak pengungsi Aceh, apakah lahir di Malaysia atau di NAD, tidak diijinkan masuk ke sekolah dan tidak mendapat hak untuk perawatan kesehatan. Selain itu, anak-anak pengungsi Aceh ada di antara para pengungsi Aceh yang sudah pernah ditangkap dan ditahan.

Malaysia merupakan pihak negara yang ikut dalam Konvensi mengenai Hak Anak-anak (CRC). Menurut Pasal 22 CRC, negara-negara pesertanya disyaratkan untuk menjamin bahwa anak mana pun yang dianggap sebagai pengungsi atau sedang mencari status pengungsi, baik ditemani orang dewasa maupun tidak, mendapatkan perlindungan yang pantas serta bantuan kemanusiaan untuk bisa mengenyam hak-hak yang bisa diterapkan yang terkandung dalam CRC, instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional atau instrumen kemanusiaan lainnya yang sudah disepakati oleh negara.99Amnesty International prihatin bahwa anak-anak Aceh di Malaysia tidak bisa mengenyam hak-hak mereka yang disebutkan dalam CRC.

12.1 Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan orang Aceh di Malaysia

Ratusan pengungsi Aceh ditangkap di Malaysia selama tahun lalu, baik itu di penjagaan polisi atau saat razia ke tempat akomodasi mereka atau ke tempat kerja mereka oleh para petugas imigrasi dan kepolisian. Sementara UNHCR memang dalam sejumlah perkara berhasil ikut campur tangan untuk membebaskan mereka, sejumlah lainnya telah diajukan ke pengadilan dengan tuntutan melakukan pelanggaran imigrasi serta banyak yang lainnya lagi di kirim ke pusat penahanan imigrasi sambil menunggu deportasi atau, dalam jumlah yang sangat terbatas, ditempatkan di negara ketiga.

Beberapa puluh orang Aceh yang ditangkap sejak Mei 2003 diyakini telah dikenai tuntutan sebagai imigran gelap menurut amandemen tahun 2002 atas Undang–Undang Imigrasi Malaysia tahun 1959 yang bisa menjatuhkan hukuman sampai dengan lima tahun penjara, dicambuk sampai enam kali dengan menggunakan rotan atau didenda 10,000 ringgit Malaysia (US$2,630).100

Dalam satu kasus semacam itu, seorang pria berusia 55 tahun ditangkap saat ia memasuki Malaysia bulan April 2004. Menurut putranya yang sudah kabur terlebih dahulu ke Malaysia pada bulan November 2002 karena dituduh menjadi anggota GAM, ayahnya menelponnya dari NAD awal tahun 2004 untuk memberitahu bahwa ia dipukuli tentara serta meminta bantuannya untuk pergi ke Malaysia. Putranya kemudian mengirimkan uang untuk biaya perjalanan dan ia pergi ke Malaysia melalui Medan dengan naik kapal. Saat kemudian anaknya mendengar kabarnya lagi adalah ketika anaknya mendapat telepon dari petugas kepolisian Malaysia yang memberitahu bahwa ayahnya telah ditangkap dan ditahan di kantor polisi di Klang, pelabuhan dekat Kuala Lumpur. Ia diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa ayahnya bisa dibebaskan asal ia membayar 600 ringgit (US$157). Anaknya pergi ke kantor polisi dengan membawa uang. Di sana menurutnya ia menemukan ayahnya diborgol ke kaki kursi. Ia diberitahu bahwa perkara ayahnya sudah diproses dan sudah terlambat untuk membebaskannya.

Amnesty mendapat laporan bahwa anaknya ini kemudian memberitahu UNHCR mengenai penangkapan ayahnya serta tempat penahanan. Ketika UNHCR mencarinya polisi menyangkal bahwa si ayah itu ditahan. Kemudian dalam minggu yang sama, si anak diberitahu bahwa ayahnya dipindahkan ke Penjara Sungai Buloh dekat Kuala Lumpur. Dilaporkan bahwa UNHCR juga berusaha mendapatkan akses kepadanya di sana, namun ditolak. Satu organisasi HAM setempat, HAKAM, berhasil menemukannya kemudian setelah dua minggu dan mendapatkan bahwa ia sudah diadili serta dijatuhi hukuman empat bulan penjara atas tuntutan pelanggaran imigrasi. Hukumannya berakhir pada pertengahan Agustus 2004 dan kini ia dipindahkan ke Pusat Penahanan Imigrasi Semenyih di negara bagian Selangor.

Dalam perkara lainnya, lima pria Aceh ditangkap tanggal 18 Maret 2004 setelah mereka dihentikan di penjagaan jalan di Sungai Rengit, negara bagian Johor. Supir kendaraan yang mereka tumpangi juga warga Aceh tapi telah memiliki status penduduk permanen Malaysia. Dari empat orang penumpang, tiga di antaranya memiliki surat perlindungan sementara dari UNHCR. Kelima orang itu ditahan di tahanan polisi selama 10 hari untuk investigasi lebih lanjut. Sang supir kemudian dituntut dengan menggunakan ketetapan dalam Undang-undang Imigrasi yang bisa menjatuhi hukuman pada orang-orang yang ditemukan bersalah mengijinkan “imigran gelap” memasuki atau meninggali tempat tinggal mereka dengan hukuman sampai 30,000 ringgit (US$7,895), hukuman penjara sampai dengan satu tahun atau kedua-duanya. Ia dibebaskan dengan jaminan. Keempat pengungsi lainnya dipindahkan ke Penjara Simpang Renggam di negara bagian Johor. Setelah adanya intervensi UNHCR atas perkara ini, tuntutan terhadap sang supir dibatalkan dan keempat orang lainnya juga dibebaskan setelah beberapa minggu berada dalam tahanan.

Dalam kebanyakan kasus, orang-orang Aceh yang ditahan tidak dituntut. Beberapa sudah dibebaskan dari tahanan polisi. Akan tetapi, sejak Mei 2003, ratusan lainnya, termasuk perempuan dan anak-anak, langsung dikirim ke salah satu dari 11 pusat penahanan imigrasi Malaysia.

Satu kasus baru-baru ini melibatkan penangkapan, tanggal 17 Juli 2004 ketika polisi melakukan razia ke daerah Selayang di Kuala Lumpur, atas dua lelaki, dua perempuan dan tiga anak-anak berusia sekitar lima dan 15 tahun. Ketujuh orang ini terdaftar di UNHCR dan memiliki surat perlindungan sementara yang tidak dipedulikan oleh petugas yang menangkap mereka. Kelompok ini lalu ditahan di kantor polisi Jinjang di Kuala Lumpur yang kondisinya dilaporkan sangat buruk. Dalam kasus ini, UNHCR berhasil membebaskan mereka beberapa hari kemudian.

Namun 61 pengungsi yang ditangkap dari daerah yang sama di Kuala Lumpur sembilan hari kemudian tidaklah begitu beruntung. Kelompok ini ditahan pada saat operasi yang melibatkan para anggota departemen imigrasi, polisi dan Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA)101dilangsungkan malam dan subuh tanggal 26 dan 27 Juli 2004. Beberapa anak termasuk diantara yang ditangkap. Tiga orang dibebaskan sebab mereka memiliki ijin kerja, namun lainnya, yang semuanya dilaporkan memiliki surat perlidungan sementara UNHCR ditansfer ke Pusat Penahanan Imigrasi Semenyih. Mereka berada diantara lebih dari seratus orang pengungsi Aceh, termasuk sejumlah anak-anak, yang dilaporkan berada di Semenyih pada saat laporan ini ditulis. Sekali dipindahkan ke kamp-kamp penahanan imigrasi, kemungkinan untuk dibebaskan menjadi sangat kecil bagi para pengungsi ini, termasuk mereka yang sudah secara resmi mendaftar pada UNHCR.

Kondisi-kondisi di sejumlah pusat penahanan imigrasi ini sangat begitu buruknya sehingga ini menjadi satu bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Masalah yang ada termasuk terlalu padat, higienitas dan sanitasi yang buruk dan makanan yang tidak cukup. Pelecehan secara verbal dan ancaman kepada para tahanan oleh para penjaga kamp menurut para tahanan adalah hal yang biasa. Pelecehan fisik, seperti pemukulan, dilaporkan terjadi kadang kala. Para tahanan dilaporkan tidak mendapat akses kepada perawatan kesehatan yang memadai dan seringkali tidak disediakan perlengkapan dasar seperti odol, sabun atau sabun cuci.

Dalam tahun-tahun belakangan ini, Komisi Ham Malaysia (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam) telah melakukan kunjungan pemeriksaan secara teratur ke pusat-pusat penahanan dan secara vokal menyatakan kritikannya atas kondisinya. Diantara masalah-masalah yang digarisbawahi Suhakam adalah penahanan anak-anak; terlalu padatnya tempat penahanan; kekurangan staf pegawai; kondisi hidup yang tidak higienik sehingga memberikan resiko kesehatan pada para tahanan dan staff pegawai. Di Pusat Penahanan Imigrasi Macap Umboo di Malaka, misalnya, dilaporkan ada wabah meningitis dan di Pusat Penahanan Imigrasi Lenggeng di Negeri Sembilan dicatat bahwa para tahanan menderita “infeksi kulit dan gatal-gatal di sekujur tubuh dan nanah meleleh dari kulit mereka”.102

Salah satu dari rekomendasi Suhakam adalah bahwa Departemen urusan Penjara harus mengambil-alih pengelolaan sehari-hari pusat-pusat penahanan imigrasi dari Departemen Imigrasi. Proses ini tengah dijalankan dan pusat-pusat penahanan Imigrasi Semenyih, Lenggeng, Macap Umboo, Langkap dan Pekan Nanas kini semuanya berada di bawah pengelolaan Departemen urusan Penjara.

Suhakam dan lainnya yang telah berbicara kepada Amnesty International merasa optimis bahwa kondisi ini bisa membaik di bawah Departemen Penjara. Walau ada indikasi awal bahwa mungkin memang demikian halnya, kondisi, paling tidak di Semenyih, dilaporkan memburuk lagi belakangan ini. Kondisi yang buruk dilaporkan menjadi salah satu alasan dilakukannya mogok makan oleh para tahanan di Semenyih pada awal September 2004.

Selain merasa prihatin atas kondisi-kondisi penahanan, Amnesty International secara lebih umum khawatir dengan praktek penahanan para pencari suaka dan pengungsi di Malaysia yang tidak memiliki alasan sah serta tanpa adanya pemeriksaan secara cepat, adil dan perseorangan di pengadilan atau pihak berwenang lainnya yang sama kompeten, imparsial dan independennya.

Garis-garis panduan UNHCR menyatakan secara jelas bahwa “sebagai peraturan umum para pencari suaka tidak boleh ditahan”. Kemerdekaan dari penahanan secara sewenang-wenang merupakan hak asasi yang fundamental, dan dalam kasus mereka yang dalam keadaan rawan, seperti para pengungsi dan pencari suaka, harus ada praduga melawan penahanan. Secara khususnya, standar-standar internasional mensyaratkan bahwa anak-anak tidak boleh ditahan. Garis panduan UNHCR lebih dari itu menyatakan bahwa dimana para pencari suaka ditahan, kondisi penahanan harus menghormati martabat yang dimiliki setiap orang dan harus diatur oleh undang-undang.103

Kekhawatiran juga muncul sebab sekali berada dalam tahanan, para pencari suaka dari Aceh bisa sulit meneruskan usaha untuk mendapat status pengungsi mereka. Memang benar UNHCR bisa mendapat akses ke pusat-pusat penahanan imigrasi, akan tetapi para perwakilannya hanya bisa menjumpai para tahanan jika ada permohonan, yang artinya UNHCR harus tahu dulu keberadaan orang-orang itu di sana. Para tahanan baik di kurungan polisi maupun pusat penahanan imigrasi sering kali dilarang menelpon dan karenanya tidak bisa menginformasikan UNHCR, sanak keluarga atau orang lainnya bahwa mereka berada dalam tahanan. Amnesty International mengetahui kasus-kasus dimana ada orang-orang yang tidak bisa memberitahu mengenai keberadaan mereka dan karenanya juga lolos dari jaring perlindungan UNHCR. Terlebih dari itu, para tahanan mengalami kesulitan mendapat akses bantuan hukum serta nasehat-nasehat lain yang akan bisa membantu mereka meneruskan usaha mendapat status pengungsi.

12.2 Pemulangan para pengungsi Aceh

Dalam mempraktekkan mandat perlindungan bagi para pengungsi Aceh di Malaysia, UNHCR telah mencoba berbagai cara guna mencegah pendeportasian para pengungsi ini. Oleh karena para pengungsi Aceh beresiko dipulangkan dari pusat-pusat penahanan imigrasi di Malaysia, UNHCR mencoba menemukan tempat untuk memukimkan mereka di negara ketiga. Namun, usaha memukimkan para pengungsi Aceh ini bisa mengambil waktu berbulan-bulan dan dalam sejumlah kasus bahkan lebih dari setahun. Sebagai contoh, Amnesty International diberitahu mengenai kasus dua orang Aceh di pusat penahanan imigrasi Semenyih yang telah menunggu dimukimkan sejak bulan Agustus 2002. Selain itu, jumlah total tempat yang ditawarkan kepada para pengungsi Aceh oleh negara yang akan menerima sangat terbatas dibandingkan dengan lebih besarnya jumlah pengungsi yang beresiko dipulangkan pada tahun 2005. UNHCR melihat kemungkinan bahwa mereka mungkin hanya bisa mengirim sekitar 350 orang Aceh untuk dimukimkan di negara-negara ketiga.104

Ancaman diperpanjangnya penahanan dalam kondisi buruk diyakini menyebabkan sejumlah orang Aceh membatalkan permintaan untuk mendapatkan suaka dan secara “sukarela” kembali ke Indonesia meskipun adanya resiko pelanggaran HAM di NAD. Amnesty International percaya bahwa perlakuan yang secara tidak langsung berdampak memaksa orang-orang untuk pulang ke kondisi seperti itu secara efektif juga merupakan bentuk pemulangan (atau pemulangan konstruktif/constructive refoulement).

Jumlah sesungguhnya orang Aceh yang sudah kembali ke Indonesia pada tahun lalu tidaklah diketahui, meskipun diperkirakan paling tidak ada beberapa ratus orang. Di antara yang baru-baru ini pulang adalah 13 orang yang tadinya berada dalam kelompok 26 orang (17 orang Aceh dan sembilan orang dari wilayah Indonesia lainnya) yang ditangkap polisi pada saar razia di daerah Bukit Jambul di Penang pukul 3 pagi tanggal 27 Mei 2004. Ke 17 orang Aceh itu mulanya dibawa ke Kantor Polisi di Balik Pulau, Penang, dimana dua di antaranya dikabarkan bisa “membeli” pembebasan mereka dengan membayar 1,500 ringgit (US$395).

Sisanya 15 orang (satu wanita dan 14 pria) ditransfer ke Pusat Penahanan Imigrasi Langkap di negara bagian Perak. Kondisi di kamp itu dilaporkan sangat buruk. Para tahanan diduga keras diberitahu oleh pejabat di kamp itu bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja dengan tujuan mendorong mereka untuk setuju dipulangkan ke Indonesia. Mereka tidak memiliki pakaian selain daripada yang mereka pakai ketika ditangkap, juga tidak ada perlengkapan untuk tidur seperti kasur atau selimut yang disediakan. Blok-blok akomodasi di sana dikabarkan penuh dengan nyamuk serta serangga lain. Mereka juga tidak memiliki perlindungan dari serangga ini. Dilaporkan bahwa mereka diberikan makanan busuk atau basi dan tidak bisa mandi secara teratur.

Sepuluh dari para tahanan ini dilaporkan setuju untuk dipulangkan ke Indonesia dan dideportasi setelah sekitar satu minggu di Langkap. Lima orang lainnya yang menolak dipulangkan dikabarkan diancam pleh para petugas imigrasi akan diserahkan ke pasukan keamanan Indonesia melalui kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur, dan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam karung serta dideportasi. Selain itu juga dikatakan jika mereka tidak mau dipulangkan maka “kejadian Semenyih” 105mungkin akan terulang lagi.

Meski adanya ancaman-ancaman ini, Amnesty International menerima informasi pada awal Juni 2004 bahwa orang-orang itu tetap ingin tinggal di kamp untuk menunggu dimukimkan. Akan tetapi, pada tanggal 24 Juni 2004, Amnesty International mendengar bahwa tiga dari mereka sudah dideportasi. Seorang aktifis dari ornop berbasis di Aceh, Komiti Monitoring Perdamaian dan Demokrasi, juga dideportasi pada waktu yang sama. Ia (namanya dirahasiakan untuk melindungi keamanannya) sebelumnya baru menyelesaikan hukuman penjara tujuh bulan karena menjadi “imigran gelap” dan dipindahkan ke Pusat Penahanan Imigrasi Langkap tanggal 7 Juni 2004. Aktifis ini sudah diakui oleh UNHCR sebagai seorang pengungsi dan dua dari dua dari mereka lainnya yang dideportasi juga memiliki surat perlindungan sementara dari UNHCR.

Juga ada tuduhan-tuduhan bahwa kekuatan fisik mungkin digunakan terhadap seorang tahanan. Menurut laporan yang diterima Amnesty International, satu dari mereka yang dipulangkan ke Indonesia tanggal 24 Juni 2004 dengan kekuatan fisik dibawa dari aula tempat akomodasi ke kantor kamp dimana ia disuruh menandatangani surat yang menyatakan setuju dideportasi. Kepalanya dipukul oleh salah seorang petugas. Ia dilaporkan dijaga oleh dua orang polisi besenjata pada saat melakukan perjalanan dari kamp penahanan imigrasi ke pelabuhan pemberangkatan di Johor.

Amnesty International yakin bahwa kombinasi antara kondisi yang tidak memadai serta tekanan lainnya merupakan alat yang memaksa 13 orang Aceh yang ditangkap di Bukti Jambul dan aktifis yang disebut di atas untuk setuju dipulangkan ke Indonesia. Apakah tekanan itu bersifat tidak langsung, akibat kondisi yang buruk dan ancaman akan ditahan lebih lama, ataupun langsung, melalui paksaan dengan kekuatan fisik atau diancam, yang jelas pihak berwenang Malaysia telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban mereka menurut prinsip hukum kebiasaan internasional untuk tidak memaksa memulangkan pencari suaka atau pengungsi ke sebuah negara dimana mereka akan beresiko disiksa atau menghadapi pelanggaran HAM berat lainnya.

Dalam kebanyakan kasus, nasib dari mereka yang dipulangkan ke Indonesia tidaklah diketahui, Akan tetapi sedikit dari mereka berhasil kemudian balik lagi ke Malaysia atau telah mengkontak warga Aceh di Malaysia, serta memberikan informasi mengenai perlakuan yang mereka alami, termasuk pelanggaran HAM, sepulang mereka ke Indonesia. Amnesty International khawatir bahwa orang-orang lainnya akan pula menjadi sasaran perlakuan yang sama.

Salah seorang Aceh yang dideportasi dari Pusat Penahanan Imigrasi Langkap tanggal 24 Juni 2004 menceritakan apa yang terjadi padanya dan 16 orang Aceh lain yang berada dalam kapal yang sama dari Malaysia. Ke 17 orang itu ditangkap oleh unit gabungan polisi/militer setiba mereka di pelabuhan Dumai di Sumatra Barat dan segera diserahkan ke tangan “preman”. Uang tebusan sebesar 130,000 rupiah (US$14) diminta oleh para preman itu dari setiap tahanan pada hari pertama. Jumlah ini naik 50,000 rupiah (US$5.50) pada hari kedua dan mereka diancam akan dijual dengan harga tiga juta rupiah (US$335) per orang untuk menjadi pegawai di perusahaan penebangan kayu jika mereka tidak mau membayar. Lima belas orang pengungsi diketahui berhasil melarikan diri atau membeli kebebasan mereka, Nasib dari dua orang lainnya tidak diketahui.

Amnesty International juga mewawancarai seorang pria berusai 25 tahun dari Kecamatan Jangka di Kabupaten Bireun yang dideportasi ke Dumai, Sumatra Barat, bulan Oktober 2003 setelah ditangkap oleh polisi Malaysia tanggal 19 September 2003. Ia menceritakan bagaimana ia dan tujuh orang Aceh lainnya yang dideportasi dipisahkan pada saat tiba dan ditangkap oleh militer. Ia menyatakan bahwa ia dan tujuh tahanan lain dikurung selama sekitar satu minggu di prasarana militer di Medan, Sumatra Utara, sebelum ditransfer ke prasarana militer lainnya di kota Lhokseumawe, Aceh Utara. Pada malam pertama di Lhokseumawe, ia mengatakan bahwa mereka dipukuli sampsai beberapa di antaranya pingsan. Orang yang diwawancara ini dipukuli sedemikian beratnya sehingga ia mengalami luka di punggung yang masih terasa sakit sampai bulan Mei 2004. Ia mengatakan tiga dari tujuh orang itu akhirnya mengaku anggota GAM dan ia menyatakan bahwa mereka kemudian ditembak mati di depan empat orang lainnya. Untuk alasan yang tidak jelas, keempat orang yang masih hidup dibawa oleh militer ke perbatasan NAD dan Propinsi Sumatra Utara. Di sana mereka ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Orang yang diwawancara ini tinggal di Medan sebulan kemudian untuk menyembuhkan luka-lukanya sebelum kemudian berangkat lagi ke Pelabuhan Tanjung Balai di Sumatra Utara. Dari situ ia kembali ke Malaysia pada bulan Maret 2004.

Bulan Juli 2004, pihak berwenang Malaysia mengumumkan maksud mereka untuk mendeportasi sekitar 1,2 juta orang “imigran gelap”. Diperkirakan bahwa antara 600,000 sampai 750,000 dari angka ini adalah orang Indonesia. Pihak berwenang Malaysia sudah menyatakan bahwa pemulangan orang-orang Indonesia yang tidak punya surat-surat dokumen akan dimulai bulan Januari 2005. Yang menganggu adalah adanya laporan bahwa Malaysia mungkin bermaksud akan menuntut dan menghukum para “imigran gelap “ itu sebelum mereka dideportasi.106

Amnesty International benar-benar sangat khawatir bahwa melihat keengganan pihak berwenang Malaysia untuk membedakan antara imigran gelap dan pengungsi, rencana penangkapan massal dan pendeportasian akan sangat mungkin melibatkan orang-orang Aceh dan pengungsi lainnya di Malaysia. Organisasi ini percaya bahwa rencana-rencana ini harus secara mendesak ditinjau lagi dan langkah-langkah diambil guna menjamin bahwa para pencari suaka serta pengungsi tidak secara paksa dipulangkan ke situasi dimana mereka beresiko menghadapi pelanggaran HAM serius.



13. Kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi

Tanggal 20 September 2004, Indonesia memilih Presiden baru, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam jabatan lamanya sebagai Menteri Koordinator urusan Politik dan Keamanan dalam kabinet pemerintahan mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono terlibat erat dalam usaha-usaha pemerintah untuk memediasi dengan GAM dan kemudian dengan lahirnya keputusan Mei 2003 untuk mendeklarasikan darurat militer. Awal September 2004, menjelang pemilihan presiden, Ia mengunjungi NAD, dimana di depan ribuan massa, ia berjanji akan menemukan jalan keluar bagi konflik fi NAD serta akan memperbaiki standar hidup orang Aceh.

Amnesty International menyambut baik komitmen Presiden baru ini untuk mencari jalan keluar bagi konflik ini serta menyerukan Presiden untuk menjamin bahwa hal ini akan termasuk dalam prioritas pertamanya saat ia menjabat. Perbaikan dalam standar kehidupan bagi warga Aceh sangat tergantung pada kesempatan yang diberikan pada penduduk di sana untuk menjalani kehidupan yang normal dan aman, yang pada pokoknya memerlukan dulu jalan keluar bagi konflik yang ada antara Indonesia dan GAM. Akan tetapi agar kesepakatan damai di masa depan bisa bermakna dan langgeng, maka kesepakatan itu harus juga membahas masalah-masalah HAM. Selain itu juga harus melibatkan langkah-langkah untuk menjamin agar hak asasi manusia penduduk NAD dilindungi dan dihormati. Juga sangatlah penting bahwa hal ini memasukkan pula ketetapan-ketetapan bagi pembentukan mekanisme yang bisa dipercaya dan efektif untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukan selama seluruh periode konflik baik itu oleh pasukan keamanan Indonesia maupun oleh GAM. Sementara itu, dan agar bisa membangun rasa percaya yang diperlukan untuk mendapatkan solusi politik, kedua belah pihak mesti mengambil langkah segera dan efektif untuk mengakhiri pelanggaran HAM.

Amnesty International juga meminta komunitas international untuk tidak menutup mata atas kejadian-kejadian di propinsi ini. Baik pemerintahan-pemerintahan kedua dan sistem PBB harus menggunakan pengaruh mereka untuk menekan pemerintah Indonesia untuk membahas situasi HAM yang parah di NAD serta untuk mendukung usaha-usaha guna menyelesaikan konflik.

Akhirnya, Amnesty International membuat rekomendasi-rekomendasi berikut ini yang ditujukan baik untuk memperbaiki keadaan HAM di NAD maupun untuk menjamin perlindungan bagi pengusngi Aceh di Malaysia.



13.1 Rekomendasi kepada Presiden Indonesia



Pengecaman secara resmi dan rantai kontrol komando

  • Secara resmi di depan umum umumkan penentangan terhadap pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan secara tidak sah, penyiksaan dan penahanan secara sewenang-wenang. Perintah yang jelas dengan penggunaan bahasa yang keras harus diberikan kepada pasukan keamanan agar mentaati hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional di bawah semua keadaan dan mekanisme harus ditempatkan guna memonitor kepatuhan terhadap hal ini;

  • Pelarangan adanya pelanggaran HAM, temasuk pembunuhan secara tidak sah, “penghilangan “ dan penyiksaan, harus dicerminkan dalam pelatihan serta semua perintah yang diberikan kepada semua petugas yang terlibat dalam penangkapan dan penahanan para narapidana serta semua petugas lainnya yang diberi wewenang menggunakan senjata yang mematikan;

  • Para petugas yang ditemukan telah memerintahkan atau memberi toleransi pada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan mereka yang berada di bawah komandonya harus diminta pertanggung-jawaban pidana untuk tindakan semacam itu.

Investigasi yang efektif dan penuntutan terhadap para pelaku tuduhan pelanggaran HAM

  • Melihat skala dan umumnya pelanggaran HAM di NAD, satu tim pencari fakta tingkat tinggi harus dibentuk. Tim ini mesti mendapat mandat untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan di NAD serta penyebabnya yang mesti pula meliputi baik kampanye militer sekarang ini maupun yang terdahulu. Tim ini harus mendapatkan dan mengumumkan kenyataan mengenai situasi itu serta merekomendasikan cara-cara baik untuk menjamin adanya pertanggung-gugatan secara penuh dari mereka yang bertanggung jawab maupun untuk menjamin bahwa pelanggaran semacam itu tidak akan diulangi di masa depan. Agar bisa dipercaya dan efektif, tim pencari fakta harus terdiri dari para ahli yang independen dengan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan guna melakukan penyelidikan semacam itu;

  • Secara umum, semua tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan para anggota pasukan keamanan atau kelompok-kelompok di bawah komando atau kontrol mereka harus diinvestigasi segera dan secara efektif oleh mekanisme yang bisa dipercaya dan imparsial yang independen dari militer atau kepolisian;

  • Orang-orang yang disangka melakukan pelanggaran HAM harus dibebas-tugaskan dari tanggung jawab mereka sambil menunggu hasil investigasi;

  • Semua orang didapati ada bukti-buktinya terlibat dalam pelanggaran HAM, termasuk tanggung jawab komando, harus diajukan ke pengadilan sipil dengan cara yang konsisten dengan standar internasional mengenai pengadilan yang fair;

  • Bentuk program perlindungan terhadap para saksi dan korban yang bisa memberikan perlindungan yang efektif saat investigasi dan saat dan setelah pengadilan, sampai semua ancaman terhadap keamanan pribadi tak ada lagi.

Tahanan hati nurani dan pengadilan yang tidak fair/adil

  • Dengan segera dan tanpa syarat bebaskan semua tahanan hati nurani;

  • Lakukan tinjauan yang segera dan independen atas semua kasus dimana para tahanan politik telah dijatuhi hukuman di pengadilan yang tidak memenuhi standar-standar internasional bagi pengadilan yang fair, termasuk dalam kasus-kasus dimana pengakuan didapatkan melalui penganiayaan.

Mencegah penganiayaan

  • Ambil cara-cara untuk mengakhiri praktek penyiksaan yang banyak dipakai dengan mengimplementasikan tanpa penundaan lagi rekomendasi-rekomendasi dari Komite PBB melawan penganiayaan, termasuk:

  • Memperbaiki legislasi mengenai hukuman sehingga penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat menjadi pelanggaran yang dilarang keras oleh KUHP serta masukkan hukuman yang memadai yang mencerminkan seriusnya tindak pidana ini;

  • Mendirikan mekanisme pengaduan yang efektif, bisa dipercaya serta mandiri untuk mengurusi investigasi secara cepat, imparsial dan efektif atas tuduhan-tuduhan penyiksaan dan perlakuan buruk, dan jika penemuannya sangat mengkhawtirkan, juga bisa melakukan penuntutan dan menghukum para pelakunya;

  • Kurangi masa penahanan pra-pengadilan, pastikan adanya perlindungan yang memadai terhadap para saksi atau korban penganiayaan dan jangan gunakan pernyataan mana pun yang dibuat di bawah penyiksaan dalam pertimbang proses apa pun, terkecuali terhadap si penyiksa;

  • Perkuat pendidikan hak asasi manusia untuk menyediakan garis-garis panduan dan pelatihan yang berhubungan, secara khususnya, dengan larangan penyiksaan bagi para petugas penegak hukum, hakim dan personel medis;

  • Undang Pelapor Khusus mengenai Penganiayaan untuk berkunjung.

Mencegah hukuman mati di luar jalur hukum

  • Ambil cara-cara untuk mencegah hukuman mati di luar jalur hukum sesuai dengan Prinsip-prinsip PBB mengenai Pencegahan Efektif dan Investigasi atas Hukuman mati Ektra-Legal, Sewenang-wenang dan Sumir. Cara-cara ini harus mencakup:

- Melarang perintah dari petugas atasan atau penguasa umum yang memberikan wewenang atau menghasut orang-orang lain untuk menjalankan pembunuhan secara tidak sah;

- Menjamin bahwa mereka yang memimpin pasukan keamanan mempertahankan kontrol komando yang ketat untuk memastikan bahwa para petugas di bawah komando mereka tidak melakukan hukuman mati di luar jalur hukum.

Perlindungan terhadap wanita

  • Secara terbuka mengecam semua pelanggaran HAM terhadap wanita, termasuk pemerkosaan serta kejahatan seksual lainnya;

  • Menjamin bahwa tindak pidana terhadap wanita dan anak-anak tidak dilakukan dalam keadaan macam apapun. Sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No,1325 (tahun 2000), pemerintah harus menghormati secara penuh undang-undang internasional yang bisa diterapkan pada hak perempuan dan gadis, termasuk Konvensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi PBB mengenai Hak Anak-anak, yang keduanya sudah diratifikasi Indonesia. Cara-cara khusus harus diambil guna melindungi kaum wanita dan para gadis dari tindak kekerasan berbasis gender, terutama pemerkosaan dan bentuk pelanggaran seksual lainnya dan semua bentuk kekerasan lainnya dalam situasi konflik bersenjata. Orang-orang yang bertanggung jawab melakukan kejahatan yang berkaitan dengan seksual dan kekerasan lain terhadap wanita harus diajukan ke pengadilan.

Penggunaan warga sipil oleh pasukan keamanan dan perlindungan terhadap kerja paksa

  • Sesuai dengan komitmennya di bawah konvensi-konvensi ILO dan Konvensi mengenai Hak Anak-anak, instruksi harus dikeluarkan kepada militer dan pihak berwenang lain di NAD bahwa tidak ada seorang pun, khususnya anak-anak, boleh diminta untuk melakukan kerja paksa, termasuk sebagai anggota milisi atau pasukan pertahanan sipil lainnya;

  • Bilamana warga sipil digunakan untuk menambah atau mendukung militer atau polisi mereka harus mendapatkan standar yang sama. Khususnya, mereka harus menjalani pelatihan praktis mengenai hukum kemanusiaan internasional dan standar-standar HAM, harus termasuk dalam kontrol rantai komando yang ketat dan transparan serta harus bisa dimintai pertanggung-gugatan atas pelanggaran HAM.

Para pembela HAM

  • Secara umum menegaskan komitmen atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab para Individu, Kelompok dan Badan-badan Kemasyarakatan untuk Mempromosikan serta Melindungi Hak Asasi Manusia yang Diakui secara Universal serta Kebebasan Mendasar (Deklarasi mengenai Para Pembela HAM);

  • Menjamin bahwa baik pembela HAM domestik maupun internasional mendapat akses penuh, tidak dibatasi dan tidak dihambat ke semua bagian NAD dan bahwa mereka bisa menjalankan pekerjaan mereka dengan bebas dari intimidasi, ancaman dan pelanggaran HAM;

  • Bekerja sama secara penuh dengan Komnas HAM, termasuk dengan memberikan akses yang aman kepada para anggota tim pemonitorannya ke semua bagian di propinsi itu dan ke semua sumber informasi yang tersedia. Rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM sebagai hasil dari investigasinya harus diberlakukan oleh pihak berwenang yang relevan;

  • Mengundang mekanisme-mekanisme tematik PBB untuk mengunjungi NAD. Prioritas mesti diberikan pada Perwakilan Khusus Sekjen PBB mengenai Pembela HAM; Pelapor Khusus mengenai hukuman mati di luar jalur hukum, sumir dan sewenang-wenang, Pelapor Khusus mengenai Penganiayaan, Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap wanita dan Kelompok Kerja mengenai Penahanan secara Sewenang-wenang.

Bantuan kemanusiaan dan IDP

  • Beri akses penuh, tidak terbatas dan tidak dihalang-halangi kepada penduduk sipil, termasuk orang-orang yang harus berpindah tempat di dalam propinsi itu (IDP), untuk badan-badan kemanusiaan internasional dan nasional. Sistem pemberian ijin bagi staf onternasional dari organisasi-organisasi semcam itu harus segera dicabut;

  • Menjamin bahwa ada larangan secara absolut pada tindakan-tindakan yang dilakukan pasukan keamanan atau petugas lainnya yang menyebabkan orang-orang harus berpindah tempat dengan terpaksa. Tidak ada seorang pun yang boleh diperintahkan untuk berpindah dari rumah mereka kecuali jika ada alasan keamanan tak terbendung lagi atau alasan perintah militer. Alasan-alasan semacam ini harus diumumkan secara terbuka.

Pelatihan

  • Menjamin bahwa semua anggota militer dan polisi yang bertugas di NAD mendapatkan pelatihan dalam penerapan praktis hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional.

  1. Rekomendasi kepada GAM


  • Secara umum mendeklarasikan penentangannya atas pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya dan keinginan untuk mentaati Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa yang menetapkan bahwa orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan, termasuk para anggota pasukan keamanan yang meletakkan senjata atau mereka yang berada di luar pertempuran, baik karena sakit, terluka atau dalam penahahan harus diperlakukan secara manusiawi. Tindakan-tindakan termasuk pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, penganiayaan, penyanderaan dan penjatuhan hukuman serta menjalankan hukuman mati tanpa diadili dulu oleh pengadilan yang dibentuk secara benar dengan jaminan peradilan penuh, dilarang oleh Pasal 3 Bersama dan oleh karenanya harus secara jelas dilarang dalam perintah-perintah yang diberikan para komandan GAM;

  • Mengambil langkah-langkah segera untuk mencegah perekrutan, baik secara sukarela maupun wajib, terhadap siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun, serta menjamin bahwa tidak ada anak-anak yang bertugas sebagai anggota GAM;

  • Tidak boleh ada aksi yang dilakukan oleh GAM yang bisa dalam cara apapun menghambat pasokan serta pengiriman bantuan kemanusiaan kepada para penduduk sipil;

  • Melarang pasukan GAM mengintimidasi, mengancam atau melakukan pelanggaran HAM terhadap para pembela HAM. Pengumpulan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan pelanggaran HAM oleh GAM, termasuk oleh para wartawan, tidak bisa menjadi pembenaran atas tindakan apa pun yang mengancam integritas fisik pemonitoran HAM atau jika tidak hal ini bisa mencegah mereka dalam melakukan pekerjaan mereka.

  1. Rekomendasi kepada pemerintah Malaysi


  • Ratifikasi Konvensi 1951 yang berkaitan dengan Status Pengungsi dan Protokol 1967nya

  • Menghormati prinsip mendasar non-refoulement (tidak boleh dipulangkan) dan segera menahan diri dari usaha untuk memulangkan siapa pun ke situasi dimana mereka bisa beresiko disiksa atau mengalami pelanggaran HAM serius lainnya. Dengan keadaan seperti sekarang ini di NAD, tidak ada seorang warga Aceh pun, termasuk semua orang Aceh yang sudah diakui sebagai orang yang menjadi kekhawatiran UNHCR, boleh dideportasi ke Indonesia;

  • Menyediakan perlindungan yang efektif untuk semua pengungsi Aceh yang ada di wilayahnya, ini mencakup juga menghormati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka. Sebagai negara penandatangan Konvensi mengenai Hak Anak-anak, Malaysia harus mendaftarkan semua anak Aceh yang lahir di wilayah itu serta menjamin pemberian pendidikan dasar bagi anak-anak Aceh dan anak-anak pengungsi lainnya;

  • Revisi Undang-undang Imigrasi guna memastikan bahwa undang-undang ini tidak bisa diberlakukan untuk menahan atau memenjarakan pengungsi atau pencari suaka yang memang bertentangan dengan standar-standar hak asasi manusia internasional. Susun garis panduan mengenai penahanan pengungsi dan pencari suaka. Khususnya, Malaysia harus menahan diri untuk tidak menahan para anak pengungsi;

  • Semua pengungsi Aceh yang saat ini berada dalam tahanan yang tidak dituduh atau divonis atas tindak pidana yang diakui harus dibebaskan dengan segera;

  • Jika pengungsi itu ditahan, pihak yang berwenang harus menjamin bahwa mereka tidak dilarang dalam cara apa pun untuk meneruskan usaha mendapat status pengungsi. Satu mekanisme harus dibentuk guna menjamin bahwa UNHCR diberitahu mengenai penahanan semua orang Aceh dengan alasan keimigrasian. UNHCR harus mendapat akses kepada para pengungsi dan ke semua bagian kamp-kamp penahanan imigrasi sehingga yang lainnya bisa mendapat kesempatan untuk mengidentifikasi diri mereka serta meminta perlindungan. Semua pengungsi Aceh dalam tahanan harus diberikan akses segera kepada para penasehat hukum yang kompeten, begitu juga penerjemah jika diperlukan;

  • Menjamin bahwa kondisi dalam tahanan polisi, penjara serta pusat-pusat penahanan imigrasi konsisten dengan patokan-patokan terkandung dalam Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana dan Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dibawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan. Hal ini mencakup akses pada makanan dan air yang memadai, fasilitas untuk mencuci dan pemeriksaan medis. Investigasi dengan segera, independen dan imparsial harus dilaksanakan terhadap tuduhan-tuduhan adanya perlakuan yang kejam, tidak manusiawi tau merendahkan martabat, termasuk pelecehan fisik dan verbal;

  • Dengan segera meninjau rencana untuk melangsungkan deportasi massal terhadap para “imigran gelap”. Langkah-langkah harus diterapkan guna menjamin bahwa para pencari suaka dan pengungsi tidak ditangkap atau dideportasi berdasarkan gagasan ini.

13.4 Rekomendasi kepada para pemerintahan kedua dan Perserikatan Bangsa-bangsa


  • Kemukakan kekhawatiran serius dalam pertemuan langsung dengan perwakilan senior pemerintah Indonesia dan melalui pernyataan-pernyataan umum, mengenai laporan pelanggaran HAM di NAD. Tuntut agar ada investigasi segera, independen dan imparsial atas tuduhan-tuduhan tersebut; agar tahanan hati nurani dibebaskan dan agar pengadilan terhadap tahanan hati nurani ditinjau oleh tribunal yang kredible atau bisa dipercaya dan independen;

  • Baik PBB maupun pemerintahan kedua harus secara dramatis meningkatkan tekanan atas pemerintah Indonesia untuk meminta segera diberikannya akses penuh tidak terbatas dan tidak dihalang-halangi ke NAD kepada para pembela HAM dan para pekerja kemanusiaan. Pihak yang berwenang harus didorong keras untuk memberikan undangan kepada para pakar PBB dan mekanisme tematik untuk mengunjungi NAD;

  • Para pemerintahan kedua harus meminta agar pejabat kedutaan mereka di Jakarta bisa mengunjungi NAD secara teratur. Pada kunjungan-kunjungan semacam itu para pejabat itu harus menemui ornop-ornop setempat, termasuk para anggota kelompok bantuan hukum yang terlibat dalam pembelaan para tahanan politik. Mereka juga harus meminta untuk diijinkan mengunjungi tempat-tempat penahanan – baik tahanan militer maupun kepolisian, serta mengamati sidang-sidang pemeriksaan terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota GAM;

  • Para pemerintahan kedua harus melarang pengiriman senjata ke Indonesia saat militer dan polisi Indonesia masih terus melakukan pelanggaran HAM berat. Melihat adanya pelanggaran secara ekstensif dan terus menerus terhadap hak-hak mendasar oleh pasukan-pasukan ini, pelatihan internasional atau bantuan teknis mana pun yang diberikan kepada pasukan keamanan Indonesia tidak boleh menyertakan pelatihan operasional sampai pertanggung-gugatan secara serius atas tidak adanya sistem yang memadaidi tangan



1 Propinsi ini tadinya dikenal sebagai Aceh, kemudian namanya diganti menjadi Nanggroe Aceh Darussalam oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2001. Nama Aceh ini ditulis dalam ejaan modern bahasa Indonesia, terkadang juga dieja Acheh. Untuk kekonsistenan, Aceh lah yang digunakan di sini, kecuali dimana ejaan alternatif dari nama Aceh dipakai sebagai bagian dari judul resmi.

2 Mantan Presiden Suharto, yang memerintah Indonesia selama 32 tahun, terpaksa harus mengundurkan diri pada bulan Mei 1998. Sampai dengan tahun 1998, secara efektif Indonesia merupakan negara dengan satu partai saja. Kebebasan berekspresi dikontrol secara ketat dan pelanggaran HAM berat dilakukan. Segera setelah pengunduran Presiden Suharto ada satu periode yang dikenal dengan nama periode reformasi dimana reformasi politik signifikan diperkenalkan dan sejumlah pembatasan atas kebebasan berekspresi dicabut.

3 Bacalah dokumen Amnesty International: Indonesia:Shock Therapy”, Restoring Order in Aceh, 1989-1993, (AI Index: ASA 21/07/93), Juli 1993.

4 Aceh:Can Autonomy Stem the Conflict? International Crisis Group (ICG), 27 Juni 2001

5 Pusat ini tadinya dikenal dengan nama Pusat Henri Dunant dan masih banyak disebut sebagai HDC.

6 Untuk perincian mengenai Undang-undang Otonomi Khusus ini, bacalah: Aceh: Can Autonomy Stem the Conflict? dan Aceh: A Fragile Peace, oleh International Crisis Group (ICG), masing-masing tertanggal 27 Juni 2001 dan 27 Februari 2003.

7 Undang-undang Otonomi Khusus ini tidak merujuk pada diadilinya pelanggaran HAM yang dilakukan di masa lalu di NAD.

8 Tentara Thailand dan Filipina bergabung bersama militer Indonesia dan GAM dalam Komite Keamanan Bersama yang dibentuk untuk memonitor situasi keamanan serta menginvestigasi pelanggaran terhadap CoHA.

9 Keputusan Presiden (Kepres) no.28/2003 mengenai Deklarasi Keadaan Berbahaya dan Pemberlakuan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

10 Gubernur NAD, Abdullah Puteh, disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi jutaan rupiah yang menyangkut pembelian satu helikopter Rusia. Sudah ada seruan-seruan agar ia mengundurkan diri.

11 “Mempertahankan Negara Kesatuan Indonesia lebih penting daripada hak asasi manusia”, Detikcom, 8 Juli 2003.

12 Angka yang diterbitkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras.

13 Transmigran merupakan mereka yang berpindah dengan dasar ekonomi ke NAD dari daerah-daerah lain di negara itu. Dalam banyak kasus mereka menjadi bagian proyek transmigrasi yang disponsori pemerintah dengan tujuan mengurangi kepadatan penduduk terutama di pulau Jawa. Para transmigran di Aceh sering dianggap diperlakukan secara khusus dan mendapat keuntungan yang tidak proporsional dari pembangunan ekonomi di propinsi itu.

14 “Foreigners still not allowed to enter Aceh despite lifting of martial law”, The Jakarta Post, 10 Juni 2004

15 Pasal 30.1

16 Pasal 30 UU23/1959 menyatakan bahwa “Pihak berwenang darurat militer mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan orang-orang yang tinggal di satu wilayah yang dinyatakan sebagai daerah darurat militer untuk melakukan tugas wajib bagi penerapan peraturan-peraturan atau untuk melakukan pekerjaan lainnya demi kepentingan keamanan dan pertahanan”.

17 Menurut Konvensi ILO no.29, kerja paksa atau kerja wajib didefinisikan sebagai “semua pekerjaan atau pelayanan yang diperas dari orang mana pun yang berada di bawah ancaman hukuman dan pekerjaan yang oleh orang yang bersangkutan tidak ditawarkan untuk dilakukannya secara sukarela”. Kekecualian dibuat untuk antara lain pekerjaan atau pelayanan yang menjadi bagian dari kewajiban normal warganegara dari satu negara yang sepenuhnya diperintah sendiri, dan pekerjaan atau pelayanan yang dibutuhkan dalam keadaan darurat. Menurut Pasal 2 (d) Konvensi itu, keadaan darurat dijabarkan sebagai “…perang atau…bencana atau ancaman adanya bencana seperti misalnya kebakaran, banjir, kelaparan, gempa bumi, wabah penyakit yang mengganas atau wabah penyakit hewan, serangan binatang, serangga, atau hama tanaman, dan secara umumnya keadaan apapun yang bisa membahayakan keberadaan atau kesehatan seluruh atau sebagian penduduk”.

18 Jajak pendapat dengan sponsor PBB ini dilangsungkan tanggal 30 Agustus 1999. Pada bulan-bulan sebelumnya dan minggu-minggu segera sesudah dilangsungkannya pemungutan suara, kelompok-kelompok milisi, yang didukung dan terkadang secara langsung melibatkan pasukan keamanan Indonesia, melakukan pelanggaran HAM berat terhadap para penduduk Timor-Leste. Bacalah laporan-laporan Amnesty International: Timor Timur: Meraih Kesempatan, (AI index: ASA 21/49/1999), Juni 1999; TimorTimur: Violence Erodes Prospect for Stability, (AI Index: ASA 21/91/99), Agustus 1999; dan Indonesia dan Timor-Leste:Keadilan bagi Timor-Leste:Langkah ke Depan, (AI Index: ASA 21/006/2004), April 2004.

19 “TNI melatih milisi di Aceh”, Kompas, 11 Juni 2003.

20 Dalam wawancara radio dengan RRI, ketika menanggapi tuduhan Komnas HAM, Jendral Ryamizard Ryacudu mengatakan “Coba bawa saja itu Komnas HAM ke sini, saya hantam kepalanya. Mereka bisanya bicara saja.” Teks laporan Radio Republik Indonesia, 12 Juni 2003. (Diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari laporan Amnesty International berbahasa Inggris)

21 Milisi: Tentara Pembantu Militer Indonesia di Aceh, oleh Teuku Samsul Bahri, April 2004

22 Fear in the Shadows: Militia in Aceh, Eye On Aceh, Juli 2004

23 Lihatlah sebagai contoh : “Milisi dengan nama lain”, Tempo, 7 Juli 2003 dan “Garis Depan”, Tempo, Februari 2004

24 “Civilians drafted to hunt Aceh rebels”, The Jakarta Post, 17 September 2003

25 Pasal 8.3 (a) Konvenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa: “Tidak seorang pun boleh diharuskan melakukan kerja paksa atau wajib.” Pasal 8.3 (c) (iii) menambahkan bahwa isitilah “kerja paksa atau wajib” tidak meliputi ;”Segala jasa yang dituntut dalam keadaan darurat atau malapetaka yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat.” Indonesia sudah berkomitmen untuk menandatangani ICCPR pada tahun 2004.

26 Pada bulan Mei 2003, diumumkan bahwa sampai dengan 200,000 orang Aceh akan dipindahkan dari rumah mereka ke tenda-tenda di kamp-kamp pengungsi yang dikelola pemerintah.

27 Pasal 17 Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 menyatakan: “Pemindahan tempat warga sipil tidak boleh diperintahkan untuk alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik, terkecuali jika keamanan warga sipil terlibat atau alasan perintah militer begitu menuntutnya. Jika pemindahan semacam itu dilakukan, semua langkah-langkah yang mungkin harus diambil supaya para warga sipil bisa menerima dengan puas kondisi tempat penampungan, higienitas, kesehatan, keamanan dan nutrisi.” Ketetapan ini dipandang mencerminkan hukum kebiasaan internasional dan oleh karenanya bisa diterapkan di Indonesia, meskipun Indonesia tidak termasuk dalam negara anggota Protokol II.

28 Merah dan putih adalah warna bendera Indonesia.

29 Pendaftaran ulang ini dilakukan di seluruh bagian Indonesia, namun hanya di NAD ujian atas kesetiaan dilakukan.

30 “67,000 civil servants in Aceh face loyalty test,” The Jakarta Post, 3 Juli 2003

31 “Village heads quit en masse,” The Jakarta Post, 9 Juni 2003

32 Lihatlah: Indonesia: Protecting the protectors: Human rights defenders and humanitarian workers in Nanggroe Aceh Darussalam, Amnesty International, (AI Index: ASA 21/024/2003), 3 Juni 2003 and Indonesia: Aceh Under Martial Law: Muzzling the Messengers: Attacks and Restrictions on the Media,” Human Rights Watch, November 2003.

33 Mulanya militer tidak mengijinkan para anggota badan-badan PBB yang memiliki “buku biru” untuk melakukan perjalanan ke luar Banda Aceh. Meskipun pembatasan ini kelihatannya sudah sedikit diperlunak, garis panduan keamanan PBB saat ini tidak membolehkan perwakilannya meninggalkan ibukota propinsi itu.

34 Penguasa Indonesia menyalahkan GAM atas pembakaran-pembakaran itu. Amnesty International tidak memiliki bukti-bukti untuk mendukung atau menyanggah tuduhan-tuduhan ini. Dalam satu laporan yang diterbitkan pada bulan Juli 2003 yang berjudul: Aceh: How Not to Win Hearts and Minds, the International Crisis Group (ICG) menyatakan bahwa jelas dari wawancaranya bahwa GAM bertanggung jawab atas sejumlah serangan tersebut, tapi ada ketidakpercayaan di antara orang Aceh bahwa sebegitu banyak sekolah bisa dibakar dengan cepat tanpa ada tingkat keterlibatan pasukan pemerintah.

35 “Indonesia troops told to ‘exterminate’ Aceh rebels, spare civilians,” Agence France-Presse, 20 Mei 2003.

36 “Jakarta bombs rebels,” Reuters, 20 Mei 2003

37 Komandan Korem Lilawangsa, Letnan Kolonel A.Y.Nasution mengatakan sehari sebelum peringatan ke 27 deklarasi kemerdekaan GAM untuk NAD.

38 “Foreigners still not allowed to enter Aceh despite lifting on martial law,” The Jakarta Post, 10 Juni 2004

39 “TNI Klaim Telah Tewaskan 2,800 Anggota GAM”, Acehkita, 17 September 2004

40 “Indonesia Army kills 400 alleged Aceh rebels since May 19”, Associated Press, 16 Juli 2004.

41 “Indonesian military says it killed over 230 rebels in two months”, Agence France-Presse, 20 Juli 2004

42 “Nearly 1,160 Aceh Rebels Killed in 10 Months”, Laksamana. Net, 18 Agustus 2004

43 “Versi TNI: 662 Warga Sipil Tewas Sejak Darurat Militer”, Acehkita, 17 September 2004

44 “Kami sulit membedakan antara GAM dan rakyat sipil. Kami tidak bisa menjamin bahwa sama sekali tidak ada korban rakyat sipil, namun hal ini sama sekali tidak disengaja”, “Assault on Aceh targets students”, The Guardian, 26 Mei 2003.

45 Para anggota GAM yang menyerah kepada pemerintah Indonesia harus menjalani program pendidikan ulang selama lima bulan yang kabarnya meliputi praktek-praktek “kesetiaan” seperti upacara penaikan bendera dan kursus mengenai nasionalisme serta juga pelatihan kejuruan.

46 Jumlah pasti orang yang sudah diadili dan dijatuhi keputusan pengadilan sejak Mei 2003 tidaklah diketahui. Akan tetapi pada tanggal 17 Agustus 2004, diumumkan bahwa 961 tahanan GAM akan menerima remisi yang secara tradisi memang diberikan pada setiap peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Media massa juga melaporkan dalam bulan Agustus 2004 bahwa 793 kasus orang-orang yang ditiduh terlibat GAM sedang diproses oleh polisi atau jaksa penuntut.

47 Di antara hak-hak yang tercantum dalam KUHAP adalah: hak mendapatkan perwakilan hukum segera setelah ditangkap dan pada setiap tahapan pemeriksaan (Pasal 54 + Pasal 69); hak untuk memilih penasehat hukum (Pasal 55); hak untuk dipilihkan seorang penasehat hukum secara cuma-cuma oleh negara jika tersangka tidak memilikinya dan dituntut dengan pelanggaran yang bisa dijatuhi hukuman lima tahun atau lebih. Dalam kasus-kasus dimana seorang tersangka didakwa dengan pelanggaran yang bisa dijatuhi hukuman 15 tahun atau lebih atau hukuman mati, maka negara diwajibkan menyediakan perwakilan hukum. (Pasal 56); hak agar keluarganya atau teman-temannya diberitahu mengenai penahanan mereka serta hak untuk menerima kunjungan mereka (Pasal 59-60); hak untuk menghubungi dan menerima bantuan medis dari seorang dokter pribadi (Pasal 58) (tidak ada ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan bantuan medis secara cuma-cuma).

48 Jaminan adanya pengadilan yang fair atau adil tercantum dalam traktat-traktat seperti Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk-bentuk Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT) yang mana Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya dan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang sudah mendapat komitmen Indonesia pada tahun 2004 akan diratifikasi di bawah Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2004 - 2009, dan juga standar-standar hak asasi manusia PBB, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dibawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan, dan Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana.

49 “Suspected Indonesian rebels tell of jailhouse terror”, The Taipei Times, 7 Desember 2003

50 Pasal 13 dan 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Terorisme (UU 15/2003).

51 Menurut UUD 1945, Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang (Perpu) bisa dikeluarkan oleh Presiden dalam saat adanya keadaan darurat bahaya. Perpu ini harus kemudian disahkan oleh DPR pada persidangan berikutnya atau jika tidak perpu harus dihentikan.

52 Lihatlah Laporan Tahunan Amnesty International untuk tahun 2003 dan 2004.

53 Undang-undang untuk mendirikan Pengadilan Hak Asasi Manusia disahkan pada bulan November 2000. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida atau pembunuhan massal yang tadinya belum pernah dimasukkan dalam hukum dalam negeri Indonesia.

54 Pasal 15 ICCPR menyatakan bahwa: “Tidak seorang pun boleh dianggap bersalah melakukan pelanggaran pidana berdasarkan suatu perbuatan yang telah dilakukannya atau tidak dilakukannya, hal mana pada saat dilakukan atau tidak dilakukannya tidak merupakan pelanggaran pidana menurut hukum nasional atau hukum internasional”.

55 Pasal 11 (2) Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa: “Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan…” Pasal 28.i UUD 1945 menyatakan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

56 Komite-komite itu adalah: Komite Bersama Modalitas Keamanan, KBMK dan Komite Bersama Aksi Kemanusiaan, KBAK yang dibentuk di bawah Jeda Kemanusiaan dan Joint Security Committee (JSC) yang didirikan di bawah CoHA. Kesemuanya memiliki perwakilan dari pemerintah Indonesia dan GAM. Tugas KBMK termasuk menyumbang pada pengurangan ketegangan dan penghentian kekerasan serta persiapan bagi peraturan-peraturan dasar untuk jeda kemanusiaan. KBAK didirikan untuk mengkoordinasi pendistribusian dana bagi proyek-proyek kemanusiaan, rehabilitasi dan pembangunan di propinsi itu. Fungsi JSC termasuk penerapan secara keseluruhan kesepakatan yang sudah disetujui, pengawasan situasi keamanan dan penginvestigasian pelanggaran atas kesepakatan.

57 Keprihatinan sudah diutarakan oleh para ahli mengenai diijinkannya penggunaan laporan intelijen sebagai alat bukti yang sah menurut UU 15/2003 karena ada resiko laporan direkayasa oleh polisi yang tidak jujur. Bacalah: Indonesia’s New Anti-Terrorism Law: Damned if you Do, Damned if you Don’t, Tim Lindsey, Associate Professor and Director, Pusat Hukum Asia, Universitas Melbourne.

58 Pusat Dialog Kemanusiaan, 21 Oktober 2003.

59 Prinsip 18 (4) Kumpulan Prinsip-prinsip ini menyatakan:”Wawancara-wawancara antara seorang yang ditahan atau yang dipenjara dan penasehat hukumnya dapat dilakukan sepengetahuan tetapi tidak boleh didengarkan, oleh seorang petugas penegak hukum.”

60 Prinsip 22 Prinsip-prinsip Dasar Peran Pengacara ini menyatakan: “Pemerintah harus mengakui serta menghormati bahwa semua komunikasi dan konsultasi antara pengacara dengan klien mereka dalam hubungan professional mereka adalah bersifat rahasia.”

61 Surat dari Sofyan Tiba tertanggal 29 Juli 2003 dibacakan kepada majelis hakim yang memimpin persidangannya.

62 Pihak berwenang darurat militer sebelumnya mengumumkan bahwa mereka berencana untuk memindahkan orang-orang yang sudah divonis hukuman penjara tiga tahun atau lebih dengan kekecualian mereka yang tengah menunggu hasil banding.

63 Sebagai contoh, seorang juru bicara militer dikutip di Detik.com tanggal 25 Mei 2003 mengatakan: “Kami akan menyidik mereka satu persatu. Mereka tidak boleh hanya berkaok-kaok saja soal HAM. Kita semua mendukung HAM, namun HAM yang seperti apa”. Pada tanggal 8 Desember 2003, Kepala Staff TNI AD Jendral Ryamizard Ryacudu dilaporkan kantor berita negara, Antara, mengatakan bahwa: “Orang-orang yang tidak suka keadaan darurat militer di Aceh adalah para anggota GAM.”

64 Ada spekulasi bahwa dukungan yang diberikan pasukan keamanan bagi usulan pembangunan jalan ini karena hal ini akan memberikan lebih banyak kesempatan bagi operasi-operasi penebangan hutan di daerah itu. Secara tradisi militer memang mempunyai kepentingan usaha di bidang itu.

65 “Kopassus chiefs want new Aussie ties”, Australian Associated Press, 17 Mei 2004

66 “Military chief approves of beatings”, Associated Press, 22 November 2003.

67 Badan urusan traktat komite ini terdiri dari para pakar independen yang memantau kepatuhan pada Konvensi melawan Penganiayaan.

68 Kesimpulan dan Rekomendasi dari Komite Melawan Penganiayaan: Indonesia. 22/11/2001. CAT/C/XXVII/Concl.3. Komite Melawan Penganiayaan, Sesi 27, 12-23 November 2001.

69 Laporan Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan mengenai kunjungannya ke Indonesia dan Timor Timur, Dokumen PBB E/CN.4/1992/17/Add.1. 8 Januari 1992

70 “Casualties of the War in Aceh”, World Press Review, 9 Februari 2004.

71 “Perang melawan TNI”, Tempo, 30 Juni 2003

72 Menurut Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan masuk prostitusi, pemaksaan untuk hamil, pemaksaan untuk disterilkan, atau bentuk lain kekerasan seksual apa pun yang beratnya sebanding. Pasal 7 (g) dan 8.2 (b) (xxii)).

73 Indonesia meratifikasi CEDAW tahun 1984 dan CRC tahun 1990.

74 Laporan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (sesi ke 18 dan 19), Majelis Umum, Sesi 53, Suplemen No. 38 (A/53/38/Rev.1).

75 Laporan Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap wanita, penyebab dan akibat-akibatnya, UN Doc E/CN.4/1999/68/Add.3, 21 Januari 1999.

76 Sebagai contoh, telah dibuat rancangan undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan anti perdagangan perempuan dan anak.

77 “Jakarta takes cue from Iraq war”, New Straits Times, 20 Mei 2003.

78 “Indonesian troops told to ‘exterminate’ Aceh rebels, spare civilians”, Agence France-Press, 20 Mei 2003

79 “No region can break away”, Time Asia, 2 Juni 2003

80 “TNI admits to wrongdoings in Aceh”, The Jakarta Post, 6 Juni 2004

81 “Rights body finds human rights violations in Aceh”, The Jakarta Post, 10 Maret 2004

82 Undang-undang untuk pembentukan pengadilan HAM disahkan, di bawah tekanan berat dari dunia internasional, setelah kejadian-kejadian tahun 1999 di Timor-Leste dimana milisi pro-Indonesia yang didukung pasukan keamanan Indonesia melakukan pelanggaran HAM yang begitu meluas serta sistematik sehingga menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan HAM ad hoc untuk Timor Timur menangani perkara 18 orang tertuduh, termasuk 16 orang petugas militer dan kepolisian Indonesia. Enam orang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk tiga anggota militer dan seorang petugas kepolisian. Keempat petugas keamanan tersebut dibebaskan pada bulan Juli 2004. Lihatlah Amnesty International reports: Indonesia & Timor-Leste: Keadilan bagi Timor-Leste, Langkah Ke Depan, (AI Index: ASA 21/006/2004), April 2004, dan Indonesia & Timor-Leste: International responsibility for justice, (AI Index: ASA 03/001/2003), April 2003.

83 Lima orang prajurit dijatuhi hukuman antara dua sampai enam setengah tahun penjara oleh pengadilan militer karena memukuli sampai mati lima orang tahanan di Lhokseumawe, Aceh Utara, awal tahun 1999. Dua puluh empat anggota militer serta seorang warga sipil dijatuhi hukuman penjara antara delapan setengah tahun dan 10 tahun oleh Pengadilan Koneksitas atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan tidak sah terhadap seorang ulama, Teungku Bantaiah serta lebih dari 50 orang pengikutnya di Aceh Barat pada bulan Juli 1999.

84 “TNI Admits to Wrongdoings in Aceh”, The Jakarta Post, 6 Mei 2004.

85 Siaran pers yang dikeluarkan oleh Front Nasional Pembebasan Acheh-Sumatra, Pusat Informasi Militer Tentara Nasional Acheh (TNA), 3 Juli 2003.

86 Surat kepada Sekretaris Jendral International Federation of Journalists dari Malik Mahmood, perdana menteri pemerintahan yang diproklamasikan sendiri dalam pengasingan.

87 Pasal 1 Konvensi Internasional melawan Penyanderaan mendefinikan penyandera sebagai; “Barang siapa pun yang mengambil atau menahan dan mengancam akan membunuh, melukai atau akan menyandera orang lainnya (yang dirujuk sebagai “sandera”) agar memaksa pihak ketiga, yaitu satu negara, satu organisasi antar-pemerintah internasional, satu petugas pengadilan atau satu orang biasa, satu kelompok orang, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun sebagai persyaratan eksplisit atau implisit bagi pembebasan sandera melakukan pelanggaran melakukan penyanderaan sebagaimana termaksud dalam Konvensi ini.”

88 “Living in fear in Aceh’s black belt”, The Australian, 28 Juni 2004.

89 “Suspected rebels kill journalist’s wife in Aceh, Indonesia”, Associated Press, 21 Juli 2003

90 International Crisis Group (ICG), satu organisasi internasional yang pekerjanya difokuskan pada pencegahan konflik, mencatat bahwa mereka mendengar keterangan-keterangan yang bisa dipercaya mengenai pelanggaran HAM oleh para anggota GAM, termasuk pembunuhan atas 19 orang selama periode tujuh bulan di tahun 2000 dan pembunuhan terhadap sekurangnya 10 orang penduduk non-Aceh di Aceh Tengah yang dituduh berkolaborasi dengan pasukan keamanan. Baca: Aceh: Can Autonomy Stem the Conflict? ICG, 27 Juni 2001.

91 Armed Conflict in Aceh: Involvement of Children in Armed Forces, Kelompok Kerja Studi Perkotaan, Yayasan Anak Bangsa, People’s Crisis Centre and Jesuit Refugee Service, 2004.

92 “Comments on Martial Law and Civil Emergency in Acheh”, Pernyataan mengenai Kebijakan oleh ASNLF, 16 Mei 2004.

93 “Pernyataan Bersama oleh Jepang, Uni Eropa, Amerika Serikat dan Bank Dunia mengenai keadaan dewasa ini di Aceh”, 9 April 2003.

94 “Pernyataan Bersama mengenai Aceh oleh Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat.” 6 November 2003.

95 “Indonesia: Penangkapan dan Perlakuan terhadap para Aktifis di Aceh”, 5 Maret 2004, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

96 Siaran Pers PBB SG/SM/8726, 29 Mei 2003

97 “Bantuan kemanusiaan dibutuhkan untuk anak-anak di Aceh”, UNICEF, 23 Mei 2003.

98 Satu ringgit kira-kira 2400 rupiah (US$0.26)

99 Pemerintah Malaysia telah menyatakan keberatannya pada Pasal 7 CRC yang mengharuskan negara anggotanya untuk mendaftar anak-anak segera setelah mereka lahir, khususnya dalam kasus dimana anak-anak itu bisa tidak mempunyai kewarganegaraan. Dalam keberatannya itu, Malaysia menyatakan bahwa ketetapan ini “hanya bisa diterapkan jika sejalan dengan Konstitusi, hukum nasional dan kebijakan nasional Pemerintah Malaysia.”

100 Hukuman baru ini diperkenalkan pada tahun 2002 dalam konteks penumpasan untuk membersihkan negara itu dari sekitar 1,5 juta imigran gelap. Ratusan ribu pekerja Indonesia termasuk dari mereka yang diusir dari Malaysia dan pada tahun 2003 sekitar 9000 orang dikabarkan dijatuhi hukuman di bawah Undang-undang Imigrasi ini dan dicambuk.

101 RELA adalah program pemuda sukarela yang didirikan tahun 1972 di bawah Kementrian Dalam Negeri Malaysia untuk memberikan bantuan pada pasukan keamanan.

102Departemen urusan Penjara harus mengambil-alih manajemen lebih banyak lagi depot imigrasi”, Suhakam, 22 Oktober 2003.

103 Bacalah UNHCR, Garis panduan UNHCR yang sudah direvisi mengenai kriteria dan standar-standar yang bisa diterapkan yang berkaitan dengan penahanan para pencari suaka, Februari 1999.

104 Bacalah UNHCR Proyeksi Kebutuhan Global untuk Memukimkan pada tahun 2005, halaman 67.

105 “Kejadian Semenyih” terjadi pada bulan Maret 1998 ketika polisi Malaysia meningkatkan operasi besar untuk mendeportasi ratusan orang Indonesia dari empat pusat penahanan Imigrasi yang sudah terlalu sesak termasuk Semenyih. Di antara mereka terdapat sekitar 500 orang Aceh. Sejumlah tahanan terbunuh atau mengalami luka parah saat mereka mencoba melawan pendeportasian. Orang-orang Aceh dikabarkan ditangkap dan diinterogasi begitu mereka tiba di Indonesia. Kejadian ini dikenal sangat buruk di komunitas Aceh di Malaysia dan seringkali dirujuk sebagai contoh dari hal yang mereka takutkan akan terjadi pada diri mereka. Bacalah Amnesty International: Malaysia: Asylum-seekers at risk in mass deportation of economic migrants, (AI Index ASA 28/09/98), 2 April 1998

106 Wakil Perdana Menteri, Najib Razak, dikutip oleh harian Star mengatakan bahwa “Kami merasa bahwa hanya menuntut mereka yang ditangkap secara acak dan membiarkan mereka yang ditangkap dalam operasi-operasi khusus tidaklah adil karena kedua kelompok ini harus diperlakukan sama”. “Malaysia vows to punish illegal migrants before deportation”, Agence France-Presse, 11 Agustus 2004

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE